Minggu, 19 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Kolom

Bagaimana Menangani Pecandu Seharusnya?

25 November 2018, 14: 00: 49 WIB | editor : Adi Nugroho

Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Share this          

Posisi pecandu narkotika dalam konstruksi hukum pidana kita sangat unik. Kesalahpahaman menangani keunikan itu menjadi pemicu tumbuhnya penyalahgunaan narkotika. Dan, dapat berakibat meningkatnya peredaran narkotika yang membuat kita memasuki kondisi darurat narkotika berkepanjangan jika tidak mengambil langkah balance apprroach.

Keunikan sekaligus kekhususan posisi pecandu dalam konstruksi hukum narkotika di Indonesia tergambar sebagai berikut: pertama, pecandu adalah penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan narkotika (pasal 1 angka 13 UU No 35/2009). Artinya, penyalah guna untuk dapat dikatakan pecandu harus melalui proses assesment/diperiksa dulu oleh dokter ahli yang ditunjuk. Mereka kemudian diberikan keterangan ahli sebagai pecandu.

Kedua, proses assesment merupakan langkah utama dalam penanganan pecandu/penyalah guna dalam keadaan ketergantungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis narkotika yang digunakan, berapa lama telah menggunakan, serta kondisi fisik dan psikisnya setelah menggunakan. Sehingga, diketahui cara dan lama terapi yang diperlukan.

Proses assesment itu dilakukan baik terhadap penyalah guna dalam keadaan ketergantungan yang melaksanakan kewajiban untuk lapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) maupun penyalah guna yang ditangkap dan menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Oleh karena itu, pemeriksaan pada semua tingkatan baik penyidikan, penuntutan dan peradilan wajib memperlakukan penyalah guna sesuai tujuan dibuatnya Undang-Undang Narkotika. Yaitu, terhadap penyalah guna dan pecandu dijamin mendapatkan upaya paksa berupa rehabilitasi dan mendapatkan sanksi pidana berupa hukuman rehabilitasi juga.

Ketiga, terhadap penyalah guna dan pecandu tidak boleh disidik, dituntut dan diadili dengan pasal berlapis atau pasal subsidiaritas dengan pasal pengedar karena beda tujuan (pasal 4). Dengan dituntut pasal berlapis, berakibat penyalah guna dan pecandu mendapatkan sanksi hukuman penjara. Kalau penyalah guna dan pecandu dihukum penjara, pasti ada proses yang salah karena tujuan UU Narkotika adalah menjamin penyalah guna dan pecandu direhabilitasi.

Agar sinkron antara tujuan dibuatnya undang-undang dengan penegakan hukumnya maka rehabilitasi sebagai proses penyembuhan dinyatakan sebagai bentuk hukuman bagi penyalah guna dan pecandu. Itu sebabnya kenapa hukuman rehabilitasi derajatnya sama dengan hukuman penjara dan masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (pasal 103 ayat 2)

Keempat, penyalah guna diancam pidana paling lama 4 (empat) tahun sedangkan pecandu diancam dengan pidana 6 (enam) bulan kalau tidak melaporkan diri ke IPWL untuk sembuh. Padahal, pecandu berasal dari penyalah guna yang sudah di-assesment/diperiksa dan dinyatakan dokter ahli sebagai penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan (pasal 1 angka 13).

Kelima, pecandu wajib menjalani rehabilitasi (pasal 54). Baik pecandu yang atas inisiatif sendiri memenuhi kewajiban untuk melakukan wajib melapor agar sembuh (pasal 55) maupun pecandu yang tidak memenuhi kewajiban wajib lapor kemudian ditangkap disidik, dituntut, dan diadili. Hakim juga wajib menjatuhkan hukuman rehabilitasi (pasal 127/ 1 dan 103 ayat 1).

Keenam, hukuman rehabilitasi derajat dan kedudukannya sama dengan hukuman penjara –di mana masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (pasal 103 ayat 2). Masyarakat hukum juga meyakini bahwa hukuman rehabilitasi jauh lebih bermanfaat daripada hukuman penjara. Namun, sampai hari ini belum ada data hukuman rehabilitasi yang dijatuhkan oleh hakim. Ini sangat ironis.

Pecandu adalah orang sakit adiksi/kecanduan yang sifatnya kronis. Sifat ‘menular’ dan penyebarannya melalui pergaulan teman sebaya. Sebab, sifat dasar pecandu adalah mengajak orang lain mengikutinya.

Penyebaran pecandu narkotika diawali dengan proses merayu, membujuk, menipu,  memperdaya, bahkan memaksa pangguna baru untuk mencoba menggunakan narkotika pertama kali. Kalau sudah terperdaya, tahap berikutnya mereka akan mencari sendiri narkotika karena sudah mulai kecanduan.

Orang yang menggunakan narkotika untuk pertama kali atau pemakai pemula ini disebut korban penyalahgunaan narkotika. Kalau tertangkap penyidik, mereka akan disidik, dituntut, dan diadili berdasarkan UU Narkotika yang mewajibkan dijatuhi hukuman rehabilitasi (pasal 54). Kalau tidak dihukum rehabilitasi agar sembuh, mereka akan menjadi pengguna periodik yang disebut penyalah guna narkotika.

Kalau pengguna pemula ini dihukum penjara (mestinya dihukum rehabilitasi), misalnya karena tidak mendapat bantuan hukum yang memadai, maka dipastikan mereka akan mengonsumsi narkotika terus meskipun di dalam penjara. Mereka juga akan ‘berkarir’ sebagai pecandu narkotika bahkan bisa belajar menjadi pengecer atau pengedar.

Ini yang menyebabkan pertumbuhan jumlah pecandu akan bertambah terus seperti deret ukur seiring dengan bergulirnya waktu. Sehingga, makin lama jumlahnya makin besar. Inilah yang menyebabkan Indonesia masuk dalam kondisi darurat narkotika

Itu sebabnya bentuk penanganan penyalah guna dan pecandu diatur secara khusus. UU Narkotika menyatakan, meskipun digolongkan sebagai kriminal yang diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun, namun penanganan penyalah guna dan pecandu tidak menggunakan model hukuman pidana penjara. Melainkan, hukuman rehabilitasi.

Bentuk penanganan penyalah guna dan pecandu diatur sesuai tahapan berikut: pertama, orang tua pecandu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyembuhkan anaknya dengan biaya sendiri sebagai kewajiban sosial, tanpa rasa waswas anaknya ditangkap penegak hukum dan dihukum penjara. Perasaan waswas ini menyebabkan para pecandu tiarap, takut melapor untuk sembuh. Makanya, tidak banyak pecandu yang lapor ke IPWL.

Kedua, pemerintah mendorong penyalah guna dan pecandu atau orang tua mereka untuk melaporkan secara wajib ke IPWL (rumah sakit yang ditunjuk pemerintah) agar sembuh. Anggarannya disediakan pemerintah melalui Kemenkes, Kemensos, dan BNN. Kalau sudah lapor dan menjalani rehabilitasi maka status kriminalnya berubah menjadi tidak dituntut pidana (pasal 128 ayat 3).

Ketiga, penyalah guna dan pecandu yang tidak melaksanakan wajib lapor untuk sembuh, dilakukan penangkapan, disidik, dituntut dan diadili dengan pasal tunggal, yaitu penyalah guna untuk diri sendiri (pasal 127 ayat1). Mereka akan ditempatkan di lembaga rehabilitasi sebagai upaya paksa pengganti penahanan. Lalu, dimintakan assesment agar berubah statusnya menjadi pecandu. Perkara pecandu ini berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada hakim. Yaitu, hakim wajib menghukum rehabilitasi bila terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah (pasal 103).

Ketiga prinsip di atas pada intinya adalah: penyalah guna dan pecandu wajib direhabilitasi dan dihukum rehabilitasi. Hukuman ini wajib dilaksanakan kalau kita ingin keluar dari darurat narkotika. Tentu saja harus diikuti dengan penindakan yang keras terhadap para pengedarnya sebagai langkah balance approach. Sebab, penyalah guna dan pecandu adalah demand narkotika sedangkan pengedar sebagai supplier-nya.

*) Penulis adalah Ka BNN 2012-2015, Kabareskrim 2015-2016, dan dosen Universitas Trisakti. Konsultasi masalah narkotika melalui WA nomor 087884819858.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia