Minggu, 19 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Kasus Investasi Bodong: Vonis 2,5 Tahun untuk Yandi

23 November 2018, 16: 32: 10 WIB | editor : Adi Nugroho

yandi

DIVONIS: Yandi saat disidang. (IQBAL SYAHRONI - RadarKediri.JawaPos.com)

Share this          

KEDIRI KOTA – Berakhir sudah persidangan investasi bodong PT Brent Securities yang menyeret direktur utamanya, Yandi Suratna Gondoprawiro. Kemarin pria 57 tahun itu mendapat vonis dua tahun enam bulan penjara. Lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut Yandi empat tahun penjara.

Majelis hakim yang dipimpin Imam Khanafi memiliki beberapa pertimbangan. Yang memberatkan adalah tindakan terdakwa merugikan orang lain. Selain itu, terdakwa juga sudah pernah dihukum atas kasus serupa di PN Batam, 2015 lalu.

Namun, hakim juga masih mempertimbangkan faktor meringankan. Seperti, Yandi mengakui perbuatannya, sopan, dan tidak berbelit-belit. Selain itu ada janji dari Yandi yang akan menjual aset untuk melunasi hutangnya pada para korban.

Terkait vonis itu, para korban investasi dari PT BS mengaku belum sepenuhnya puas. “Namun kami tetap menghargai keputusan hakim,” ujar Hartono, korban yang juga pelapor dalam kasus ini.

Menurutnya, seharusnya majelis hakim bisa menghukum lebih berat lagi. Apalagi oleh JPU terdakwa sudah dituntut empat tahun.  Menggunakan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Hartono menjelaskan, dari keterangan para saksi, tidak ada yang berindikasi meringankan terdakwa.

Sementara itu, JPU Puji Astutiningtyas mengaku masih berpikir untuk sikap mereka terkait vonis tersebut. Pihak JPU belum memutuskan apakah banding atau tidak.

Demikian pula dengan kubu terdakwa. Melalui penasehat hukum (PH)-nya,  Ikhsan, Yandi mengaku juga pikir-pikir. Namun, ada tersirat mereka bakal melakukan banding. “Akan terus kami lakukan upaya hukum,” imbuhnya.

Ia menambahkan, sebenarnya dari fakta persidangan ada bukti Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan kliennya. Karena itu ia merasa seharusnya kasus pidana tersebut dicabut.  Karena sudah ada perjanjian dari terdakwa dan korban melalui PKPU.

Ikhsan juga menambahkan, seharusnya kasus ini sudah masuk dalam ranah keperdataan. “Maka dari itu, kami akan terus melakukan upaya melalui jalur hukum saat diberi waktu pikir-pikir selama tujuh hari,” imbuhnya.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia