Kamis, 13 Dec 2018
radarkediri
icon featured
Kolom
Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Penjara, Berbahaya bagi Pecandu

18 November 2018, 13: 14: 36 WIB | editor : Adi Nugroho

Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Hukuman rehabilitasi dikenal di Indonesia sebagai alternatif pengganti hukuman penjara bagi penyalah guna (drug user) dan pecandu (drug addiction) sejak negara ini mengadopsi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan protokol yang mengubahnya menjadi Undang-Undang (UU) No 8 Tahun 1976.

UU Nomor 8/1976 ini menjadi semacam ‘undang-undang dasar’ tentang narkotika yang secara khusus mengatur secara formil dan materiil penanganan masalah narkotika. UU ini memuat balance approach. Yaitu, penanganan seimbang antara pendekatan kesehatan terhadap perkara penyalah guna dan pecandu dengan pendekatan hukum terhadap perkara yang berhubungan dengan para pengedar (drug trafficker). Meskipun, penyalah guna, pecandu dan pengedar semuanya digolongkan sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Kenapa balance approach? Karena korban kejahatan narkotika, yaitu penyalah guna dan pecandunya, diancam dengan hukuman pidana. Meskipun, secara victimologi, penyalah guna dan pecandu merupakan korban kejahatan narkotika yang seharusnya mendapatkan perlindungan layaknya korban kejahatan. Sedangkan pada sisi yang lain, memosisikan pengedar sebagai pelaku perbuatan jahat harus mendapatkan hukuman setimpal.

Bentuk balance approach dalam UU No 8/1976 juga termaktub dan menjiwai UU No 35/2009 tentang Narkotika yang berlaku saat ini. Di sana, narkotika terbagi menjadi dua masalah pokok, yaitu masalah penyalahgunaan (penyalah guna dan pecandu) dan masalah peredaran (pengedar).

Terhadap penyalah guna dan pecandu, tujuan penanganannya untuk dicegah, dilindungi dan diselamatkan serta dijamin rehabilitasinya agar sembuh seperti sedia kala. Sedangkan terhadap pengedar, diberantas dan dihukum berat.

Balance approach ini di satu sisi menekankan pendekatan pencegahan secara khusus melalui tiga tahap rehabilitasi. Pertama, mencegah masyarakat agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkotika (diperdaya, ditipu, dibujuk, dirayu atau dipaksa menggunakan narkotika) melalui rehabilitasi agar tidak menjadi penyalah guna (drug user).

Kedua, mencegah penyalah guna (drug user) melalui rehabilitasi agar tidak menjadi pecandu (drug addiction). Ketiga, mencegah pecandu (drug addiction) melalui rehabilitasi agar tidak mendapatkan dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika.

Di sisi lain, balance approach juga menekankan pendekatan pemberantasan melalui penindakan keras dengan memenjarakan dan memiskinkan pelakunya serta memutus jaringan bisnis narkotikanya. Ini dimaksudkan agar pelakunya jera dan tidak mengulangi lagi ketika menjalani hukuman.

Tapi sayang, ketika diimplementasikan, balance approach yang menjiwai UU No 35/2009 menjadi pendekatan represif luas yang memenjarakan penyalah guna dan pecandu. Ini terlihat dari ribuan penyalah guna dan pecandu yang saat ini menghuni lapas dan tersebar di seluruh Indonesia.

Penerapan balance approach yang berubah menjadi represif luas ini menyebabkan penanganan masalah narkotika, yaitu penyalahgunaan dan peredaran, menjadi jauh panggang dari api. Berdampak buruk sekaligus merupakan ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara

Kita merasa gagah di sisi penegakan hukum karena berhasil memenjarakan para penyalah guna, pecandu, dan  bandar-bandarnya yàng secara hukum mereka salah. Akan tetapi, kita kedodoran di sisi kesehatan karena di balik itu semua kita menghasilkan generasi adiksi yang pertumbuhannya seperti deret ukur. Ini menjadi penyebab suburnya masalah narkotika yang menjerumuskan kita ke dalam  kondisi darurat narkotika.

Generasi adiksi ini menyebabkan masalah sosial dan kriminal yang fenomenanya sulit dipahami oleh pemikiran awam. Seperti fenomena pesta narkoba yang terjadi di mana-mana padahal penegakan hukum sangat masif dilakukan. Selain itu, banyak pengedar dipenjarakan tapi kok seperti hilang satu tumbuh seribu? Belum lagi fenomena lapas yang menjadi sasaran jualan para pengedar narkotika padahal pintu masuknya dijaga ketat. Juga, banyaknya aparat yang dipecat karena narkoba.

Implementasi penerapan tindakan represif secara luas ini keluar dari rel UU Narkotika yang berlaku secara khusus. Di sana diatur bahwa: pertama, secara ultimum remedium. Penyalah guna dan pecandu meskipun diancam dengan hukuman penjara namun dijamin menjalani rehabilitasi berdasarkan tujuan dibuatnya UU Narkotika (pasal 4). Selain itu, penyalah guna yang sudah  berubah jadi pecandu wajib menjalani rehabilitasi (pasal 54).

Itu artinya, terhadap perkara penyalah guna dan pecandu, pemeriksaan perkaranya harus dipisahkan/dibedakan dengan perkara pengedar. Sebab, keduanya memang beda tujuan. Di titik inilah dapat dikatakan menyimpang dari tujuan jika perkaranya disidik, dituntut, dan diadili dengan pasal komulatif atau pasal subsidiaritas.

Rehabilitasi itu bentuk hukuman yang derajatnya sama dengan hukuman penjara di mana dalam UU Narkotika dinyatakan baha masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (pasal 103 ayat 2).

Lalu, kewenangan menjatuhkan hukuman rehabilitasi diberikan kepada hakim (pasal 103 ayat 1) terhadap perkara penyalah guna dalam keadaan ketergantungan, baik terbukti atau tidak terbukti bersalah, dengan hukuman rehabilitasi. Kewenangan tersebut bersifat wajib (pasal 127 ayat 2) dan penjatuhan hukuman rehabilitasi paling lama empat tahun sesuai kadar kecanduannya (pasal 127 ayat 1).

Kedua, secara premium meredium. Penyalah guna dan pecandu diwajibkan undang-undang untuk lapor ke IPWL (rumah sakit yang ditunjuk). Demikian juga keluarganya diwajibkan untuk melaporkan agar sembuh melalui rehabilitasi (pasal 128). Kalau tidak melaporkan, keluarga/orang tuanya diancam kurungan tiga bulan.

Namun, apabila wajib lapor telah dilaksanakan, status kriminal dari para penyalah guna dan pecandu berubah menjadi tidak dituntut pidana. Artinya, rehabilitasi adalah program utama pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam menangani penyalah guna dan pecandu.

Lalu, mengapa penjara menjadi tempat yang berbahaya bagi penyalah guna dan pecandu? Karena lembaga ini tidak memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai tempat rehabilitasi. Kalau dipaksa menghuni penjara atau lapas maka otomatis sakit adiksinya tidak sembuh. Lalu, pada gilirannya, selama dalam penjara dipastikan "menggunakan narkotika" untuk menjaga agar kondisi sakit kecanduannya tidak muncul.

Tipologi penjara yang notabene dibatasi tembok tinggi itu justru sebagai tempat yang aman bagi penyalah guna dan pecandu untuk melanjutkan ‘karir’-nya masing masing. Merekalah yang membutuhkan narkotika di luar dan di dalam tembok penjara. Setelah setelah selesai menjalani hukuman penjara, mereka masih membawa sakit adiksinya keluar dari penjara.

Jerakah mereka? Jawabannya, tidak. Kondisi demikian secara berlanjut terjadi. Sehingga, bangsa ini terus menerus menghasilkan generasi adiksi meskipun sudah dipenjara 2-3 kali, bahkan 4 kali.

Generasi adiksi ini menyebabkan timbulnya fenomena sosial dan kriminal yang sulit dipahami oleh pemikiran awam. Seperti fenomena pesta narkoba yang terjadi di mana-mana padahal penegakan hukum sangat masif dilakukan. Pengedar yang seperti hilang satu tumbuh seribu meskipun banyak yang dipenjarakan. Lapas yang menjadi sasaran jualan para pengedar meskipun pintu masuknya dijaga ketat. Serta, fenomena banyaknya aparat dipecat karena narkotika.

Bagaimana cara membedakan penyalah guna, pecandu dengan pengedar? Secara teknis yuridis, bisa didasarkan kepemilikan jumlah narkotika dan tujuannya. Bila jumlah kepemilikan narkotika sedikit, misalnya kurang dari 1 gram sabu dan tujuannya untuk dikonsumsi sendiri dan temen-temannya, maka dikategorikan sebagai penyalah guna. Kalau sudah diperiksa/diassesment oleh dokter ahli yang ditunjuk maka disebut pecandu (PP 25/2011, Perber 2014, dan SE MA No 4 Tahun 2011)

Sedangkan bila jumlah kepemikan lebih dari 1 gram dan tujuan kepemilikannya untuk dijual untuk mencari keuntungan maka dikategorikan sebagai pengedar (pengecer). Apalagi jika lebih dari 5 gram yang dikenal sebagai pengedar (bandar) maka proses peradilannya  dikenakan pasal pemberatan.

*) Penulis adalah Ka BNN 2012-2015, Kabareskrim 2015-2016, dan dosen Universitas Trisakti. Konsultasi masalah narkotika melalui WA nomor 087884819858.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia