Sabtu, 25 Jan 2020
radarkediri
icon-featured
Hukum & Kriminal

Kasus Bocah Lumpuh: LPA Sebut Informed Consent Sangatlah Penting

10 November 2018, 13: 41: 40 WIB | editor : Adi Nugroho

rubella lumpuh

MENGIBA: Dengan menangis Suyanto mendatangi kantor dinkes beberapa waktu lalu. (DIDIN SAPUTRO - RadarKediri.JawaPos.com)

Share this          

KEDIRI KOTA - Kelumpuhan yang diderita Wd telah dipastikan bukan akibat imunisasi yang baru saja diterimannya. Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri pun menegaskan bahwa imunisasi yang baru saja diberikan itu bukan imunisasi measles rubella (MR).

Pemkot Kediri menyatakan bahwa imunisasi yang baru dilaksanakan di Kota Kediri adalah outbreak response immunization (ORI) difteri. Bukan imunisasi MR seperti yang banyak diberitakan.

“Kalau imunisasi rubella telah dilaksanakan 2017 lalu,” terang Kabag Humas Apip Permana kepada Jawa Pos Radar Kediri.

Apip menjelaskan, imunisasi ORI difteri merupakan salah satu program penting Pemerintah Pusat. Sebagai upaya mencegah penyakit difteri. Karena penyakit ini sangat menular dan berbahaya. Serta dapat mengakibatkan kematian.

Terkait Wd, bocah yang lumpuh setelah mendapat imunisasi, penyebabnya adalah guillain barré syndrome (GBS). Diagnosa ini juga telah dipastikan juga oleh Rumah Sakit dr Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang. GBS merupakan penyakit yang menyerang susunan saraf tepi.

“Penyakit GBS ini tidak ada kaitannya dengan imunisasi. Tetapi kelumpuhan pada anak Wd ini adalah kejadian yang kebetulan terjadi atau coincidence setelah imunisasi,” jelas Kadinkes Fauzan Adhima.

Usai kejadian tersebut, Wali Kota Abdullah Abu  Bakar berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi Jawa Timur. Hasilnya, biaya pengobatan Wd ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Termasuk biaya perawatan selama di RSSA Kota Malang. Sedangkan Pemkot Kediri membantu keluarga pasien melalui program biaya hidup pada masa perawatan sebesar Rp. 125.000 per hari.

Menanggapi kasus ini, LPA Kota Kediri meminta setiap tindakan medis seperti imunisasi agar mendapat persetujuan orang tua. Meskipun berasal dari luar kota. Terutama untuk menanyakan kondisi sang anak sebelum mendapat perlakuan imunisasi.

“Kalau bisa imunisasi harus ada persetujuan tindakan medis yang ditanda tangani orang tua. Jika perlu bermaterai,” kata Kepala Bidang Hukum dan Advokasi LPA Kota Kediri Heri Nurdianto.

Penyampaian informasi secara relevan dan eksplisit itu biasa disebut informed consent (IC). Mengantisipasi munculnya gugatan atau tuntutan setelah tindakan medis dilakukan. “Informed consent wajib ada bagi anak-anak yang mendapatkan tindakan medis,” tegasnya. Selama ini, edaran yang dibagikan ke orang tua bukan IC. Tapi pernyataan bersedia atau tidak diimunisasi.

Kasus itu, menurut Heri, tak mempengaruhi Kota Kediri sebagai kota ramah anak. Masih tetap bagus dan maksimal. Heri pun mengharap pelayanan kesehatan kepada anak-anak semakin bagus lagi. “Itu (pelayanan yang maksimal, Red) akan meningkatkan reputasi Kota Kediri yang semakin ramah lagi dengan anak,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya (6/11) orang tua Wd, Suyanto, melakukan aksi menuntut keadilan kepada pemerintah. Dia mendatangi kantor Dinkes Kota Kediri dengan berjalan kaki Gedung Nasional Indonesia (GNI) Kediri. Aksi ini dilakukan Suyanto karena putranya harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengalami kelumpuhan di kedua kakinya. Yang menjadi  masalah, kelumpuhan itu diduga terjadi setelah mendapatkan imunisasi measles rubella (MR) oleh petugas kesehatan pada (24/10). 

(rk/rq/die/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia