Selasa, 19 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Tes CPNS Kediri: Pemkab Usulkan Tes Lagi

01 November 2018, 14: 34: 04 WIB | editor : Adi Nugroho

tes cpns

PUNYA PELUANG: Para peserta CPNS Kediri. (ANDHIKA ATTAR - RadarKediri.JawaPos.com)

Share this          

KEDIRI KABUPATEN - Lebih dari 90 persen peserta ujian seleksi kompetensi bidang (SKD) di Kabupaten Kediri tidak bisa melewati passing grade. Oleh karena itu, Pemkab Kediri mengusulkan adanya proses seleksi lagi untuk beberapa formasi yang kosong.

          Meskipun begitu, keputusan final terkait usulan tersebut tetap menjadi wewenang Badan Kepegawaian Negara (BKN). Begitu juga dengan penentuan peserta yang lolos passing grade merupakan kewenangan panitia seleksi nasional (panselnas).

          Terkait usulan tes tersebut, daerah mengaku tidak berwenang untuk menentukan bagaimana model atau teknisnya. Bentuk atau model tesnya akan dikembalikan atau diserahkan lagi ke BKN.

“Tidak usah kita ikut-ikut,” ujar Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri Sukadi kepada Jawa Pos Radar Kediri saat dihubungi lewat sambungan telepon kemarin.

          Lebih lanjut, Sukadi menegaskan bahwa keputusan seperti apa tes kedua nanti bukanlah kewenangan daerah. Jika pelaksanaan tes dilakukan oleh pemerintah daerah justru akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari masyarakat.

          “Itu juga yang kami hindari. Kami juga ingin menjaga itu (transparansi, Red),” aku Sukadi.

          Sebelumnya, pemkab mengusulkan jika ada formasi kosong tanpa adanya pelamar yang lolos passing grade  diisi melakukan perankingan. Selanjutnya, dari beberapa ranking tertinggi tersebut akan diambil beberapa untuk melaksanakan tes lagi.

          Berdasarkan keterangan Sukadi, formasi yang terancam kosong mencapai 73 persen. Meskipun begitu, pihaknya belum bisa memberitahukan formasi apa saja yang kosong tersebut karena masih dalam proses rekapitulasi oleh tim dari BKD Kabupaten Kediri.

          Dengan banyaknya formasi yang terancam kosong tersebut, pihaknya menegaskan bahwa hal tersebut merupakan sebuah kerugian besar untuk daerah. Pasalnya, dengan adanya tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) tersebut seharusnya daerah bisa mendapatkan pegawai.

          “Misalkan dalam rekrutmen tenaga teknik sipil, tentunya itukan kita butuhkan dalam proses pembangunan infrastruktur. Harapannya semakin banyak tenaga ahli akan mempercepat proses pembangunan yang ada,” terangnya.

          Sukadi sangat menyayangkan dengan banyaknya peserta yang gagal lolos karena passing grade yang dirasakannya terlalu tinggi. Selain itu, ia juga menyayangkan dengan biaya pelaksanaan tes yang begitu besar tetapi tidak dapat dimaksimalkan untuk mendapatkan rekrutan baru.

          Sementara itu, meskipun tidak memiliki kewenangan untuk menentukan peserta yang lolos passing grade, proses rekapitulasi tetap dilakukan di BKD Kabupaten Kediri. Hal tersebut dimaksudkan untuk dijadikan pedoman atau pembanding dengan hasil rekapitulasi oleh BKN atau Panselnas.

          Lebih lanjut, dari total 3.863 pelamar di Kabupaten Kediri, diperkirakan yang lolos passing grade hanya sekitar 260-an peserta. Meskipun begitu, proses rekapitulasi internal BKD Kabupaten Kediri masih terus dilakukan kemarin. Hal itu masih dimungkinkan untuk adanya penambahan jumlah peserta yang lolos. Namun, diperkirakan tidak akan lebih dari 300 peserta.

          Berdasarkan keterangan Sukadi, tidak hanya Kabupaten Kediri saja yang menilai passing grade yang ada cenderung tinggi. Pasalnya, peserta yang lolos pada saat jadwal Kabupaten Mojokerto kemarin juga sedikit yang lolos. “Hampir semua daerah juga merasakan yang sama (passing grade tinggi, Red),” pungkasnya.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia