Sabtu, 25 May 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Dikabulkan MA, Pengangkatan Perangkat Jadi Kewenangan Pemdes

29 Oktober 2018, 16: 19: 33 WIB | editor : Adi Nugroho

Dikabulkan MA, Pengangkatan Perangkat Jadi Kewenangan Pemdes

KEDIRI KABUPATEN - Uji materi terhadap Peraturan daerah (perda) tentang Pengangkatan Perangkat Desa akhirnya dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Khususnya pasal 9 ayat 1 dan 2 serta pasal 11 ayat 2 Perda Nomor 5 tahun 2017.

Hasil tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri Saivol Firdaus saat menggelar jumpa pers di salah satu rumah makan, kemarin siang (27/10) pukul 12.00. “Perjuangan kami berbuah manis dengan dikabulkannya uji materi tersebut oleh MA,” syukurnya.

           Bersama beberapa perwakilan PKD dan relawan SB, Saivol menerangkan bahwa MA menilai beberapa pasal dari perda tersebut bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya. Seperti UU tentang desa dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan UU Desa. Saivol menegaskan bahwa dengan adanya keputusan MA tersebut, pasal yang digugat oleh pihaknya menjadi tidak berlaku lagi.

          “Kami berhasil mengembalikan kewenangan pengangkatan perangkat desa secara penuh kepada kepala desa,” ujarnya. Ia pun berharap agar ke depannya tidak ada intervensi dari pemerintah daerah terkait proses pengangangkatan perangkat desa.

          Meskipun begitu, menurutnya Pemkab masih tetap memiliki kewenangan. Yaitu kewenangan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan. Ia menambahkan bahwa selama prosedur desa dan tim sesuai dengan peraturan pengangkatan perangkat tersebut tetap bisa disahkan.

          “Ini kewenangan kepala desa. Untuk seleksi perangkat desa, akan dilakukan sepenuhnya oleh tim dari kepala desa, baik untuk tahap seleksi dan materi soal tes,” terangnya.

Salinan putusan tersebut menurutnya juga sudah dikirimkan kepada pemkab. Oleh karena itu, pihaknya berharapa agar pemkab segera menyosialisasikan hasil putusan tersebut kepada seluruh jajarannya. Tidak terkecuali kepada para kades.

“Sehingga ke depannya penjaringan dan penyaringan perangkat desa bisa berjalan dengan semestiya,” tambahnya.

Saivol menegaskan tes perangkat desa yang telah berlangsung sebelumnya tidak berlaku surut. Ia menambahkan bahwa putusan tersebut berlaku untuk proses ke depannya.

Secara terpisah, diterimanya uji materi Perda No 5/2017 disambut baik oleh Pemkab Kediri. “Pada prinsipnya Pemkab Kediri akan melaksanakan apapun yang menjadi hasil keputusan uji materi,” tegas Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Kediri Krisna Setiawan.

Karena itu, saat ini pihaknya masih menunggu pemberitahuan secara resmi. Pemkab, terang Krisna, juga mendukung apabila kewenangan pengisian perangkat desa dikembalikan kekepala desa dengan fasilitasi camat. Sebab, hal ini sesuai dengan konsep awal pengajuan raperda tentang tentang perangkat desa. “Kami telah mendasarkan sesuai ketentuan pada UU No 6/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU  No 6 Tahun 2015 tentang desa dan telah diubah dengan PP No 47/2015,” terangnya. Khususnya pada pasal 21 ayat 3 dan 23 ayat 2 draft raperda.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia