Minggu, 15 Dec 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Reklame Gayatri Dinilai Langgar PKPU

18 Oktober 2018, 15: 43: 03 WIB | editor : Adi Nugroho

KOKOH: Reklame Caleg DPR RI dari Partai Hanura Gayatri Ardhinindya terpasang di perempatan Jl Lurah Surodarmo, Kelurahan Cangkringan, Kecamatan Nganjuk. Bawaslu menilai pemasangannya melanggar PKPU karena melebihi jumlah yang ditentukan.

KOKOH: Reklame Caleg DPR RI dari Partai Hanura Gayatri Ardhinindya terpasang di perempatan Jl Lurah Surodarmo, Kelurahan Cangkringan, Kecamatan Nganjuk. Bawaslu menilai pemasangannya melanggar PKPU karena melebihi jumlah yang ditentukan. (ANWAR BAHAR BASALAMAH - RadarKediri.JawaPos.com)

Share this          

NGANJUK – Pemasangan alat peraga kampanye (APK) milik Gayatri Ardhinindya, calon legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Hanura disoal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nganjuk. Mereka menilai APK jenis billboard itu melanggar PKPU No.33/2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No.23/2018 tentang Kampanye.

Dalam PKPU itu disebutkan, pemasangan APK berupa billboard maksimal dua buah di tiap kabupaten. Sedangkan billboard Gayatri sudah ada sembilan titik dari total 11 yang direncanakan.  “Sudah dipasang di beberapa tempat,” kata Anggota Bawaslu Nganjuk Abdul Syukur Djunaidi.

Meski menyebut keberadaan APK Gayatri melanggar, Syukur mengatakan, bawaslu belum menertibkan billboard tersebut. Rencananya, hari ini bawaslu masih akan konsultasi dengan Dinas Penamaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nganjuk. Hal itu untuk memastikan apakah APK yang terpasang berupa billboard atau baliho. “Kami masih ada perbedaan pemahaman dengan Partai Hanura. Kalau kami menilainya  (APK) itu billboard,” lanjutnya.

Menurut pemahaman bawaslu, lanjut Syukur, APK milik Gayatri sudah termasuk reklame jenis billboard. Salah satu cirinya, memiliki kerangka besar di bagian sisinya. Selain itu, pemasangannya juga permanen dan dilengkapi dengan lampu penerangan. Baik yang berkaki satu maupun dua. “Kalau baliho biasanya non-permanen,” ungkap pria asal Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono ini.

Sementara, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Nganjuk Raditya Haria Yuangga bersikukuh APK tersebut berbentuk baliho. Menurut Angga, perbedaan billboard dan baliho dilihat dari ukurannya. Billboard berukuran lebih dari 4 x 7 meter. “Kalau punya kami (Gayatri) masih berukuran 4 x 6 (meter),” katanya.

Di samping itu, dia mengklaim, seluruh APK Gayatri sudah berizin dari  DPMPTSP. Dari 14 titik yang direncanakan, Angga menyebut, ada 8 APK yang terpasang di beberapa wilayah di Nganjuk.

Terkait perbedaan definisi billboard dan baliho, dia mengatakan, seharusnya KPU dan Bawaslu memberikan sosialisasi kepada peserta pemilu. Sehingga, antara penyelenggara pemilu dan partai politik (parpol) memiliki pemahaman yang sama. “Tidak ada sosialisasi sama sekali,” katanya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia