Rabu, 26 Sep 2018
radarkediri
icon featured
Show Case
BPJS Kesehatan

11 Perusahaan Penuhi Panggilan  Kejaksaan Negeri

Tak Daftarkan BPJS, Harus Siap Kena Sanksi

Rabu, 12 Sep 2018 17:52 | editor : Adi Nugroho

bpjs kesehatan

MEDIASI: Staf BPJS Kesehatan (tengah) saat mengecek berkas salah satu perusajaan di Kejaksaan Negeri Kediri. (MASHADI - JawaPos.com/RadarKediri)

KEDIRI - Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri memanggil 17 perusahaan karena tidak mematuhi ketentuan JKN-KIS. Pemanggilan ini didasari Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diserahkan BPJS Kesehatan tanggal 27 Agustus 2018 lalu. Dari 17 perusahaan yang dipanggil, 12di antaranya tidak mendaftarkan karyawan sebagai peserta JKN.

Bambang Sukamto, Pengawas dan Penyidik Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Timurmenyampaikan bahwa saat ini diperkirakan masih terdapat 1.591 pekerja yang belum didaftarkan oleh pemberi kerjanya di Kabupaten Kediri. Hal ini bertentangan denganroadmap perluasan kepesertaan JKN-KIS yang menyatakan bahwa seluruh karyawan swasta harus sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS pada tanggal 1 Januari 2016.

“Roadmap itu diatur dalam Perpres, artinya ini adalah ketentuan hukum. Perusahaan yang hingga hari ini tidak mendaftarkan karyawan sudah melanggar hak normatif pekerja. Bila karyawan ataupun keluarganya sakit dan tidak terdaftar BPJS Kesehatan, perusahaan harus membiayai pengobatannya,” ujar Bambang.

Pernyataan Bambang turut dibenarkan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Harry Rachmat. Harry menambahkan, hingga bulan Agustus 2018 terdapat  321 badan usaha yang dijatuhi sanksi administratif karena tidak mematuhi kewajibannya dalam Program JKN-KIS di wilayah Jawa Timur. Dimana, 167 di antaranya telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri untuk dimintai keterangan.

“Sebanyak 11 perusahaan yang memenuhi panggilan hari ini memiliki komitmen mendaftarkan karyawannya selambat-lambatnya tanggal 20 September 2018. Bahkan separuhnya sudah membawa berkas pendaftarannya untuk didaftarkan hari ini juga. Seharusnya jangan tunggu dipanggil kejaksaan baru mendaftar. Ini program pemerintah, harus kita dukung," ujar Harry.

Hingga 1 September 2018, cakupan kepesertaan JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Kediri telah mencapai 55% dengan jumlah 2,5 juta jiwa. Jumlah tersebut tersebar di Kediri, Nganjuk, dan Blitar. Peserta dari segmen pekerja swasta menduduki peringkat terbanyak ke empat dengan jumlah 176 ribu orang.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta JKN dengan membayar iuran sebesar 5% dari upah pekerjanya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia