Rabu, 26 Sep 2018
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Korupsi Jembatan Brawijaya: Polda Periksa Pejabat Aktif

Sabtu, 08 Sep 2018 17:19 | editor : Adi Nugroho

korupsi jembatan brawijaya kediri - radar kediri

MASIH LANJUT: Proyek Jembatan Brawijaya Kediri. (M ARIF HANAFI - JawaPos.com/RadarKediri)

KEDIRI KOTA - Penyidikan kasus korupsi Jembatan Brawijaya terus bergulir. Penyidik dari Polda Jatim, rencananya, hari ini akan kembali mendatangi Kota Kediri. Mereka akan memeriksa salah seorang pejabat aktif di Pemkot Kediri.

Informasi dari sumber Jawa Pos Radar Kediri, pejabat aktif yang akan diperiksa penyidik ini merupakan sosok penting. Tentu saja yang bersangkutan sangat berperan dalam proyek prestisius yang kini sudah dilanjutkan pembangunannya itu. Hanya, sumber itu enggan menyebut siapa pejabat yang dimaksud.

Pihak Polda Jatim membenarkan kabar tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera, hari ini ada sejumlah penyidik mereka yang akan datang ke Kediri. Tujuannya tentu saja untuk melanjutkan pemeriksaan yang sudah berlangsung mulai pekan lalu.

“Iya benar, besok (hari ini, Red) ada pemeriksaan sesuai jadwal penyidik tipikor Polda,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan koran ini melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp.

Namun Barung belum bisa memastikan di manakah tempat untuk pemeriksaan hari ini. Yang pasti tempat tersebut antara di Mapolres Kediri Kota atau di Kantor Pemkot Kediri. Karena ini masih menyangkut pejabat pemerintahan yang aktif. Selain pejabat pemkot, menurut Barung, juga akan ada beberapa pegawai rekanan  yang turut diperiksa.

Sementara itu, penetapan salah satu terpidana kasus korupsi Jembatan Brawijaya Wijanto sebagai justice collaborator (JC) tak hanya membuat tim penegak hukum diuntungkan. Namun keuntungan ini juga didapat oleh Wijanto. Ia pun berkesempatan mendapatkan pengurangan hukuman atas kesediaanya memberikan keterangan terkait kasus yang sudah bertahun-tahun belum terbongkar ini.

“Dengan ini otomatis terpidana yang bersangkutan akan mendapat hak untuk keringanan hukuman,” ujar Kasubsi Registrasi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas IIA Kediri Saiful Rochman.

Beberapa hak yang bisa diterima oleh Wijanto ini adalah cuti bersyarat, pelepasan bersyarat, cuti menjelang bebas, asimilasi, termasuk pemberian remisi. Karena selama ini memang untuk narapidana kasus korupsi tidak berhak mendapat remisi kecuali telah menjadi justice collaborator. Saiful menyebut bahwa di Lapas Kelas IIA Kediri ada lima narapidana tipikor yang menjadi JC. Termasuk adalah Wijanto.

“Kalau di sini (Lapas Kediri, Red) rata-rata permintaan menjadi justice collaborator memang dikabulkan,” tambahnya.

Saiful menyatakan bahwa dengan ditetapkannya JC untuk Wijanto ini maka yang bersangkutan akan menerima remisi. Totalnya adalah 1,5 bulan. Itu terdiri dari remisi Idul Fitri selama 15 hari dan remisi 17 Agustus selama 1 bulan.

“Remisi tersebut tentunya masih pada proses usulan. Itu jika surat keterangan JC sudah kami terima, pasti otomatis akan dikabulkan,” tegasnya.

Saiful menyebut bahwa SK JC Wijanto saat ini masih ada di pihak keluarga. Dan hingga kemarin belum diserahkan ke pihak Lapas.

Penasihat Hukum (PH) Wijanto Budi Nugroho mengatakan SK JC saat ini masih dibawa pihak keluarga Wijanto. Dan pihak keluarga belum sempat menyerahkanya ke lapas. “Rencana besok (hari ini, Red) kami akan serahkan,” tambahnya.

Terkait keuntungan yang didapat klienya usai ditetapkan sebagai JC, pengacara yang karib disapa Budi Negro tersebut merasa puas. Karena pengajuan Wijanto sebagai saksi kunci telah dikabulkan.

“Harapan saya di sini selain bisa mengungkap kasus itu juga sangat menguntungkan bagi Wijanto. Hukuman beliau pasti akan berkurang,” tandasnya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia