Minggu, 05 Jul 2020
radarkediri
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal
Kasus Dugaan Korupsi di Desa Sombron

Kejari Dalami Proyek Fiktif 2013-2017

Teliti Infrastruktur Desa Sombron

06 September 2018, 10: 57: 57 WIB | editor : Adi Nugroho

ILUSTRASI: AFRIZAL SAIFUL / JP RADAR KEDIRI

ILUSTRASI: AFRIZAL SAIFUL / JP RADAR KEDIRI

Share this          

NGANJUK - Korps adhyaksa tidak hanya mengusut pembelian mobil siaga desa dan menguapnya uang sewa bengkok di Desa Sombron, Kecamatan Loceret. Melainkan, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk juga mengusut realisasi proyek fisik di desa tersebut selama 2013-2017.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Nganjuk menyebutkan, anggaran Desa Sombron relatif besar. Pada 2015-2017 lalu berkisar Rp 1,2 miliar hingga Rp 1,4 miliar. Adapun dalam kurun waktu 2013-2014 lalu antara Rp 400 juta sampai Rp 600 juta.  

Penggunaan anggaran total miliaran rupiah itulah yang tengah didalami oleh penyidik. Terutama, anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sombron. Diduga, ada beberapa proyek yang fiktif atau surat pertanggungjawabannya (SPj) tidak lengkap.  

 Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Nganjuk Eko Baroto yang dikonfirmasi tentang pengusutan proyek infrastruktur di Desa Sombron, membenarkannya. “Sekarang kami tengah memeriksa penggunaan anggaran untuk proyek infrastruktur,” kata Eko.

Pria yang hobi bermain badminton ini mengatakan, penyidik sudah mengumpulkan dokumen realisasi anggaran mulai 2013-2017 lalu. Dari sana diketahui jika anggaran miliaran rupiah di Desa Sombron banyak digunakan untuk proyek fisik. “Sedang kami lihat SPj-nya bagaimana,” lanjutnya.  

Apakah penyidik sudah menemukan adanya indikasi proyek fiktif atau tak disertai SPj seperti di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret? Ditanya demikian, Eko belum bersedia membeberkannya. Dia hanya menyebut kejaksaan akan memanggil saksi ahli untuk mendalaminya.

Seperti diberitakan, sebelumnya penyidik kejaksaan sudah memeriksa 20 saksi dalam kasus dugaan korupsi di Desa Sombron. Mereka adalah Kepala Desa Sombron Hartono, perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Tidak hanya itu, penyidik juga sudah memeriksa pihak ketiga yang mengerjakan proyek di Desa Sombron. Termasuk pihak ketiga terkait pengadaan mobil siaga desa yang diduga menyalahi aturan.

Pemeriksaan para saksi, diakui Eko juga terkait dugaan menguapnya dana sewa bengkok di Desa Sombron. Uang hasil lelang tanah kas desa senilai total Rp 152 juta yang seharusnya masuk ke kas desa, diduga digunakan oleh Kepala Desa Sombron Hartono. Uang tersebut sudah disita oleh penyidik.

Meski sudah menemukan beberapa indikasi penyelewengan, hingga kemarin kejaksaan belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. “Masih pendalaman saksi,” tandas Eko.

Sayang, Kepala Desa Sombron Hartono belum bisa dikonfirmasi terkait penanganan kasus dugaan korupsi di desanya. Saat ditemui koran ini di rumahnya sekitar pukul 12.30 kemarin, Hartono tidak ada di rumah.

Seorang perempuan berjilbab yang ada di depan rumah Hartono mengatakan jika sang kepala desa sedang keluar. “Mungkin nanti malam baru ada. Saya di sini hanya main,” kata perempuan yang mengaku tetangga Hartono. 

Saat Jawa Pos Radar Nganjuk mendatangi balai Desa Sombron, dia juga tidak ada. Pintu kantor desa digembok. Di halaman hanya ada beberapa anak kecil yang bersepeda. “Sudah pulang semua,” kata beberapa anak yang bermain di sana.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia