Selasa, 13 Nov 2018
radarkediri
icon featured
Politik

DCS Pemilu Legislatif 2019: Sudah Dua Tanggapan

Minggu, 19 Aug 2018 14:52 | editor : Adi Nugroho

DCS Pemilu Legislatif 2019: Sudah Dua Tanggapan

KEDIRI KABUPATEN - Respon masyarakat terhadap pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 masih rendah. Sejak diumumkan pada Minggu (12/8) masyarakat yang memberi tanggapan sangat sedikit. Baru dua laporan saja yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri. Padahal, masa tayang DCS itu sudah lima hari.

“Sampai saat ini kami masih menampung masukan dan tanggapan dari masyarakat,” kata Hamdan Arfarina, divisi teknis KPU Kabupaten Kediri kepada Jawa Pos Radar Kediri.

Bahkan, dua tanggapan itu bukan murni dari masyarakat sepenuhnya. Sebab, ada satu tanggapan justru berasal dari bakal calon legislatif (bacaleg). “Bacaleg tersebut menanyakan terkait apakah boleh mengganti foto,” terangnya.

Sedangkan tanggapan yang kedua lebih mengarah untuk memberikan masukan kepada bacaleg. Khusunya tentang persyaratan.

“Mungkin orang yang memberikan tanggapan itu ada yang meragukan persyaratan dari bacaleg,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hamdan berharap masyarakat yang memberikan tanggapan itu disertai dengan identitas yang jelas. Pihaknya menjamin bahwa identitas orang yang memberi tanggapan akan dirahasiakan.

Pemberian identitas yang jelas tersebut bertujuan agar tanggapan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, bukan seperti surat kaleng. “Kami biar bisa membedakan itu hanya isu atau bukan,” harapnya. Pemberian identitas yang jelas ini paling tidak seperti disertai dengan nama, alamat, serta dengan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dari sang pemberi tanggapan.

Masa menampung tanggapan dan masukan dari masyarakat ini sendiri berlangsung hingga Selasa (21/8). Terkait peran serta dari masyarakat dalam memberikan tanggapan, Hamdan berharap agar masyarakat dapat ikut pro-aktif dan mengawasi dari bacaleg tersebut. Ke depannya, setelah masa tanggapan ini selesai akan ada permintaan klarifikasi pada partai politik (parpol).

Hamdan menegaskan jika pada tahapan klarifikasi tersebut bacaleg terbukti tidak memenuhi persyaratan maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). “Tetapi (parpol) diberikan kesempatan untuk mengganti,” ujarnya.

Terkait adanya 57 bacaleg yang TMS, menurut Hamdan hal tersebut adalah tentang kesiapan dari bacaleg untuk melengkapi semua persyaratan yang diberikan. “Entah itu karena keteledoran dari bacaleg atau memang niatnya untuk melanjutkan menjadi bacaleg sudah tidak ada,” imbuhnya.

(rk/rq/die/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia