Minggu, 26 May 2019
radarkediri
icon featured
Kolom
Agus Sunyoto (1)

17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa atau Negara Indonesia?

17 Agustus 2018, 15: 02: 45 WIB | editor : Adi Nugroho

Agus Sunyoto *)

Agus Sunyoto *)

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada Jumat, 17 Agustus 1945 tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 tahun Jepang dibacakan oleh Ir Soekarno didampingi Drs Mochammad Hatta, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Meski sejak semula proklamasi tersebut memiliki makna Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing, namun belakangan lebih dimaknai sebagai Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Manakah sejatinya yang benar 17 Agustus merupakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia atau proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia?

Sejauh ini sebagian besar masyarakat Indonesia tanpa sadar memiliki pemahaman yang kurang tepat dalam memaknai Bangsa dan Negara dalam konteks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Mereka menggunakan kalimat seperti “Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-70” atau “Dirgahayu Proklamasi Kemerdekaan RI ke-72”, yang semua mengarah kepada pemaknaan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Ini kekeliruan serius yang harus diluruskan.

Meluruskan sebuah pemaknaan keliru yang sudah menebar di tengah masyarakat selama bertahun-tahun bukanlah hal yang mudah. Sebab sebuah kekeliruan yang dibiasakan untuk dianggap benar dalam tempo lama akan dianggap sebagai kebenaran, apalagi jika pembenaran itu ditopang oleh pemerintah yang berkuasa.

Demikianlah, pemaknaan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang menyimpang maknanya menjadi Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang telah dianggap sebagai kelaziman yang dibenarkan oleh masyarakat, harus diluruskan meski tidak gampang. Untuk tujuan meluruskan kekeliruan itu, yang harus dikemukakan terlebih dulu adalah menelaah kronologi perjuangan lahirnya teks Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang disusul pembentukan Negara Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945.

              

Kronologi Kemerdekaan Bangsa Indonesia

Berharap tidak terjadi lagi pemberontakan di Indonesia, terutama dari milisi yang dibentuknya sendiri seperti PETA dan Hisboellah, pada 1 Maret 1945, Panglima Tinggi Angkatan ke-16 Jepang Saiko Sikikan Letnan Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zumbi Choosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekan Indonesia-BPUPKI) dengan anggota Soekarno, Moch. Hatta, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, dan lain-lain diketuai oleh dr Radjiman Wedyodiningrat. Kebijakan ini menindaklanjuti janji Jenderal Koniaki Koiso yang pada 17 Juli 1944 untuk memberikan dokuritsu (kemerdekaan) kepada Bangsa Indonesia (Anderson, 1961).

Namun BPUPKI belum bisa menjalankan tugas karena ketegangan sedang mencekam balatentara Jepang akibat gempuran Sekutu yang sudah mengenai wilayah Jepang. Bahkan, ibukota Tokyo 9 Maret 1945 dibombardir dengan korban 80.000 jiwa disusul jatuhnya Iwo Jima 26 Maret 1945 dan Okinawa 1 April 1945 (Blair, 1976). Setelah dua bulan menunggu, baru 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 BPUPKI melakukan sidang yang diliputi kontroversi mengenai bentuk dan dasar negara, termasuk peranan Islam di dalam negara baru hasil proklamasi (Asmadi, 1985).

Tanggal 17 Juli 1945 Saiko Senso Shido Kaigi (Dewan Pengawasan Perang Tertinggi) melangsungkan rapat yang menentukan agar Menteri Luar Negeri Togo membujuk kolega-koleganya agar kemerdekaan “boneka” segera diberikan kepada bekas Hindia Belanda. Tetapi, akhirnya diputuskan bahwa prakarsa itu tampaknya harus diambil oleh rakyat Indonesia sendiri. 21 Juli 1945, keputusan itu disahkan oleh kabinet perang yang diteruskan kepada panglima Angkatan Darat ke-16 di Jakarta, Jenderal Yuichiro Nagano.

29 Juli 1945, Marsekal Hisaichi Terauchi, panglima Angkatan Darat kawasan selatan di Saigon, menerima perintah dari Tokyo agar meneruskan persiapan-persiapan bagi  kemerdekaan bekas Hindia Belanda. 30 Juli 1945 diadakan rapat di Singapura yang membahas rincian-rincian akhir untuk menjadikan Indonesia sebuah negara merdeka. Sepekan kemudian, tepat 6 Agustus 1945, dunia digemparkan oleh jatuhnya bom atom jenis uranium di kota Hiroshima, yang menewaskan 146.000 orang (Anderson, 1972; Bodden, 2007).

7 Agustus 1945 –di tengah ketegangan dan kepanikan Jepang menghadapi ancaman bom atom kedua dari Amerika Serikat dan pernyataan perang dari Rusia—Marsekal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Darat kawasan selatan di Saigon, mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai pengganti BPUPKI atau Dokuritsu Zumbi Choosakai. PPKI akan mempercepat segala usaha yang berhubungan dengan persiapan yang penghabisan guna membentuk Pemerintahan Indonesia Merdeka. Hasil BPUPKI berupa rencana Undang-Undang Dasar diterima dan dilanjutkan oleh PPKI.

Jenderal Maichiro Yamamoto, Gunseikan di Jawa, menyatakan,”Panitia Persiapan Kemerdekaan ini akan diadakan di Jawa dengan tujuan menyempurnakan usaha persiapan kemerdekaan di Indonesia seluruhnya. Sehingga jika semua persiapan di Jawa sudah selesai, hal itu berarti seluruh daerah Indonesia akan menjadi negara baru.” Lantaran itu, keanggotaan PPKI termasuk dari wakil-wakil dari pulau-pulau luar Jawa yang sudah dipilih Panglima Daerah selatan sendiri berdasarkan kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan masing-masing.

Ir Soekarno menyambut pengumuman pembentukan PPKI itu dengan menyatakan secara terbuka di surat kabar Asia Raya 7 Agustus 1945, ”Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia boleh saja disebut Badan Pemerintah Balatentara Jepang. Tetapi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah satu Badan Bangsa Indonesia sendiri.” (Kanahele, 1976; Kusuma, 2004).

11 Agustus 1945, Marsekal Hisaichi Terauchi menerima Ir Soekarno, Drs Moch. Hatta dan dr Radjiman Wediodiningrat di kediamannya di Dalat, 250 Km di selatan Saigon. Pada jam 11.40 dilakukan upacara pelantikan Ir Soekarno sebagai ketua dan  Drs Moch Hatta sebagai wakil ketua PPKI yang baru. Dalam pembahasan lebih jauh, disetujui bahwa PPKI akan melangsungkan sidang pertama 18 Agustus 1945 dan kemerdekaan akan diumumkan secara resmi setelah persiapan-persiapan terakhir disimpulkan pihak Jepang.

12 Agustus 1945 rombongan berangkat dari Dalat ke Saigon. 13 Agustus 1945, rombongan ke Singapura untuk menjemput tiga orang anggota PPKI pilihan dari Sumatera. 14 Agustus 1945, rombongan kembali ke Jakarta dan mendapat sambutan yang sangat mengesankan dari Jenderal Yuichiro Nagano dan Laksamana Muda Tadashi Maeda (Bodden, 2007; Asia Raya, 14 Agustus 1945). 

14 Agustus 1945 diumumkan secara terbuka keanggotaan PPKI sebagai berikut: Ir Soekarno, Drs Moch. Hatta, B.P.H. Poerbojo, dr K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Andi Pangeran, I Gusti Ketut Pudja SH, dr Mochammad Amir, Otto Iskandardinata, R. Pandji Soeroso, B.P.K.A. Soerjoamidjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Abbas SH, LatuharharySH, A.A. Hamidhan, Abdul Kadir, dr Soepomo, KH Wachid Hasjim, Teuku Mohammad Hasan SH, Dr G.S.S.J. Ratulangie, Drs Yap Tjwan Bing, dan Soebardjo SH menjadi penasehat khusus PPKI.

Sekalipun keanggotaan PPKI sudah mewakili daerah-daerah Angkatan Darat ke-16, Angkatan Darat ke-25 dan Angkatan Laut secara proporsional, namun dalam kenyataan PPKI dikuasai oleh para politikus yang tidak dari organisasi Islam dan dari angkatan tua (12 orang dari 21 anggota PPKI adalah pemimpin nasionalis angkatan tua yang tidak berlatar organisasi Islam). Tidak satu pun dari kalangan muda diikut-sertakan dalam PPKI. Silang pendapat pun mulai terjadi seputar peranan umat Islam di rancangan negara yang baru tersebut (Asia Raya,14 Agustus 1945; Soeara Moeslimin Indonesia III, 15 Agustus 1945).

Sebenarnya, instruksi yang dikeluarkan pemerintah Tokyo pada 2 Agustus 1945 menetapkan bahwa PPKI selama peperangan berlangsung secara tidak resmi diletakkan di bawah petunjuk dan arahan suatu panitia yang sejajar, yang disebut Panitia Pembimbing Penghubung untuk Persiapan Kemerdekaan yang beranggotakan orang-orang Jepang seperti Jenderal Yuichiro Nagano, Mayor Jenderal Fumie Shimura, Laksamana Muda Tadashi Maeda, Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kapten Yanagihara.

Di tengah keadaan kurang solid dan kurang independennya keberadaan PPKI, pemerintah Belanda dalam pengungsian  memanfaatkan dengan baik keadaan itu dengan menyebarkan berita-berita yang kurang jelas melalui siaran-siaran radio Belanda di Papua dan Australia, yang salah satunya mengabarkan bahwa pasukan-pasukan Sekutu yang kembali di Asia Tenggara sedang membuat persiapan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap telah bekerja sama dengan Jepang.

Bahkan untuk  memprovokasi ketua dan anggota PPKI, radio Belanda di Papua dan Australia menyiarkan ancaman Kolonel Abdulkadir, penasihat Letnan Gubernur-Jenderal van Mook, yang melontarkan pernyataan sebagai berikut, ”Jika kami sudah kembali ke Jawa, kami tidak akan pernah lupa kepada mereka yang berteriak “Amerika kita seterika! Inggris kita linggis!”, yaitu pidato-pidato yang pernah disampaikan Ir Soekarno selama mengetuai Putera. Berdasar siaran-siaran radio Belanda di Papua dan Australia itu pula, muncul desas-desus di kalangan pemuda yang mengusulkan agar proklamasi dilakukan sendiri di luar PPKI, terutama karena menguatnya desas-desus bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.

Sepanjang 14 Agustus 1945 itu ketegangan mencekam PPKI sampai dilakukan pertemuan-pertemuan khusus antara Soekarno dan Moch. Hatta dengan Sutan Sjahrir yang mewakili kelompok-kelompok pemuda (Pringgodigdo, 1958; Anderson, 1972). Tengah hari 15 Agustus 1945, siaran bahwa Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan tanpa syarat Jepang kepada sekutu sampai di Jakarta. Semua tentara Jepang dari prajurit hingga jenderal sangat terkejut seolah tidak percaya dengan kabar tersebut, tetapi akhirnya semua harus menerima kenyataan bahwa Kekaisaran Dai Nippon telah tunduk menyerah kepada Sekutu (Berita Yudha, 16 Agustus 1968).

Kenyataan menyerahnya Jepang kepada Sekutu tidak hanya berakibat kekecewaan dan runtuhnya semangat para perwira dan prajurit Jepang yang berkuasa, melainkan telah meruntuhkan pula jiwa dan semangat anggota PPKI, terutama kalangan tua yang berlatar belakang pangrehpraja. Sebaliknya, menyulut semangat kalangan muda untuk meraih kemerdekaan. (bersambung)

*) Ketua Lesbumi PBNU, pengasuh Pesantren Global Tarbiyyatul Arifin, Malang

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia