Jumat, 15 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik
Besok KPU Rekapitulasi Perhitungan Suara

Ingin Ajukan Gugatan, Waktunya Hanya Tiga Hari

04 Juli 2018, 18: 35: 41 WIB | editor : Adi Nugroho

HAMPIR SELESAI: Ketua KPU Agus Rofiq (kiri) saat melakukan pembakaran surat suara.

HAMPIR SELESAI: Ketua KPU Agus Rofiq (kiri) saat melakukan pembakaran surat suara. (M FIKRI ZULFIKAR - JawaPos.com/RadarKediri)

Share this          

KEDIRI KOTA- Proses Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kediri akan memasuki tahap rekapitulasi perhitungan perolehan suara. Waktunya, Kamis (5/7) pagi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri.

Terkait dengan rekapitulasi itu, KPU masih memberi ruang bagi paslon yang tak puas dengan hasil penghitungan suara. Mereka, para paslon itu, diberi waktu untuk mengajukan gugatan. Namun, waktunya terbatas. Hanya tiga hari efektif setelah hasil rekapitulasi itu diumumkan.

Dari hasil pemantauan Jawa Pos Radar Kediri, surat suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah ada di kantor KPU Kota Kediri sejak Sabtu (30/6). Semuanya masih dalam keadaan tersegel sampai Rabu (5/7). Saat itulah KPU melakukan rekapitulasi dari tiga kecamatan yang ada di Kota Kediri.

“Untuk Pilwali, selain rapat pleno terbuka terkait rekapitulasi perhitungan perolehan suara, nanti kami akan menetapkan hasilnya di hari itu juga,” ujar Agus Rofiq, ketua KPU Kota Kediri.

Rofik menyampaikan, tahapan besok hanya rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara saja. Sementara untuk penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih, pihaknya masih akan menunggu perintah dari KPU Pusat. “Setelah mendapat perintah dari pusat nanti kami lakukan rapat untuk memutuskan tanggal penetapan pasangan terpilih,” jelasnya.

Usai menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara, KPU akan memberi waktu selama tiga hari. Yaitu 5, 6, dan 9 Juli kepada calon yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi yang ditetapkan.

“Memang kami kasih ruang untuk melakukan gugatan bagi pasangan yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi kepada Mahkamah Konstitusi. Paling lambat tiga hari sejak tanggal ditetapkanya hasil perolehan suara,” imbuh Rofiq.

Ditanya terkait pelaksanaan Pilkada di Kota Kediri, Rofiq mengaku bahwa tidak ada masalah yang berarti selama tahap Pilkada. “Sampai tahap ini Alhamdulillah pelaksanaan pilkada di Kota Kediri aman dan lancar,” sahut Rofiq.

Sementara ketika dikonfirmasi terkait pendaftaran calon anggota legislatif (caleg), Rofiq menyampaikan pendaftaran sudah mulai dibuka hari ini hingga (17/7). Ada perbedaan aturan dalam persyaratan kali ini. Yaitu mantan terpidana kasus korupsi tidak diperbolehkan untuk mendaftar sebagai wakil rakyat.

“Semua itu telah tertuang dalam pasal 8 ayat 1 huruf (j) rancangan PKPU pencalonan anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” jelasnya.

Sementara, menurut Suwarno, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kadiri, apabila dilihat dari sisi sosial, dampak pelarangan mantan napi korupsi nyaleg itu positif. “Di sini kita ingin mencari pemimpin yang terbaik dan bersih, jadi larangan mantan napi koruptor dalam pencalonan wakil rakyat, bagi saya sudah baik,” tuturnya.

Dosen yang karib disapa Warno itu menambahkan keputusan itu tak bisa diganggu gugat. Karena sudah menjadi keputusan KPU. Meskipun sebenarnya setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam mengajukan diri sebagai wakil rakyat.

Untuk rincian persyaratan pendaftaran calon DPRD Kota Kediri, bisa melihat langsung di papan pengumuman KPU Kota Kediri ataupun mengakses situs web resmi milik KPU Kota Kediri.

(rk/fiz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia