Sabtu, 22 Feb 2020
radarkediri
icon featured
Politik

Kawal Ketat Logistik Pilkada

26 Juni 2018, 15: 40: 44 WIB | editor : Adi Nugroho

pilkada - radar kediri

DIKAWAL: Logistik pilkada di Kediri yang siap didistribusikan. (M FIKRI ZULFIKAR - JawaPos.com/RadarKediri)

Share this          

KEDIRI KOTA – Pilkada serentak bakal berlangsung Rabu (27/6) besok. Di Kota Kediri, warga bakal merasakan dua pilkada. Pemilihan wali kota (pilwali) dan pemilihan gubernur (pilgub). Sementara, warga Kabupaten Kediri berkesempatan memilih siapa yang layak menjadi Gubernur Jatim untuk periode mendatang.

Karena H-1, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun bersiap melakukan distribusi logistik pemilu. Dikirim ke setiap panitia pemungutan suara (PPS). Tak hanya logistik berupa alat tulis kantor (ATK) saja, juga peralatan yang akan digunakan untuk pencoblosan. Termasuk surat suara.

Nah, karena itulah KPU tak ingin lengah dalam distribusi logistik ini. Mereka pun menerjunkan petugas untuk melakukan pengawalan ketat dalam pendistribusian. Untuk menghindari terjadinya kecurangan.

“Pengamanan kami perketat dalam pendistribusian,” tegas Moch. Wahyudi, komisioner Divisi Umum, Logistik, Keuangan, dan Rumah Tangga KPU Kota Kediri.

Rencananya, pendistribusian logistik hari ini mulai pukul 09.00. Ke seluruh PPS di kelurahan-kelurahan. Sedangkan untuk ke setiap TPS baru berlangsung besok pagi, usai subuh.

Untuk memperlancar pembagian logistik itu, KPU menyediakan enam truk. Dua armada untuk masing-masing kecamatan. Mulai dari pengangkatan logistik ke truk hingga ke PPS, kendaraan-kendaraan itu akan mendapat pengawalan ketat dari polisi. Pihak panwaslu pun akan ikut melakukan pengawasan.

Untuk pengamanan di kecamatan, PPS, dan TPS, polisi akan dibantu oleh anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas). “Distribusi besok (hari ini, Red) linmas juga sudah stanby di kelurahan untuk bantu pengamanan karena menjadi tempat transit logistik sebelum ke TPS,” ungkap Wahyudi.

Di Kabupaten Kediri, sebanyak 1,2 juta lebih surat suara didistribusikan kemarin. Jumlah itu merupakan jumlah pemilih dalam DPT plus cadangan sebanyak 2,5 persen dari jumlah DPT. “Jumlah DPT 1.188.565,” terang

Ketua KPU Kabupaten Kediri Sapta Andaruisworo.

Surat suara itu akan didistribusikan ke 2.594 TPS pada hari H besok. Menurut Komisioner Divisi Keuangan dan Logistik Ronny Juliarto, jumlah surat suara yang dikirim sudah memenuhi kebutuhan. Karena sudah dihitung dengan cermat. “Karena kami melibatkan PPK dan PPS dalam proses penghitungan,” ujarnya.

Menurut Ronny penghitungan secara cermat juga dilakukan untuk kebutuhan logistik lain. Seperti tinta, segel, hologram, alat coblos, karet pengikat, sampul, formulir, alat bantu tuna netra, dan lain sebagainya.

Ronny mengaku selalu memantau distribusi dari PPK. Hal itu untuk mengantisipasi kemungkinan surat suara yang kurang maupun lebih. Juga untuk mengantisipasi soal keamanan. “Kami telah menyarankan juga pada PPK dan PPS untuk menyimpan secara aman surat suara,” tegasnya.

Pihak KPU, menurut Ronny, juga mengantisipasi kemungkinan turunnya hujan saat pendistribusian logistik. Karena itu, sampul surat suara sudah dilapisi plastik. Bila hujan, air tak akan merusak surat suara.

Sementara itu, wilayah Ngadiluwih dianggap menjadi lokasi TPS paling rawan munculnya kecurangan. Itu berdasarkan pemetaan yang dilakukan Panwaslu. Berdasarkan akumulasi 13 indikator, kecamatan Ngadiluwih paling rawan pada Pilgub (27/6) nanti.

“Dari akumulasi indikator, Ngadiluwih paling rawan dengan perolehan 193 TPS,” tutur Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Kediri Ali Mashudi.

Adapun indikator paling tinggi di Kecamatan Ngadiluwih adalah sebanyak 119 TPS kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS)-nya tak mengikuti Bimtek. Selain itu jumlah pemilih disabilitas tersebar dalam 46 TPS.

Beberapa data lain yang menempatkan Ngadiluwih rawan adalah pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) yang masuk DPT jumlahnya 14, pemilih memenuhi syarat (MS) tak masuk DPT jumlahnya 4 TPS, praktik menghina/ menghasut sara mencapai 7 TPS, serta pemilih wilayah khusus sejumlah 2 TPS.

Satu hal yang juga jadi sorotan adalah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di atas 20 orang di 1 TPS. “Di sejumlah kecamatan lain hanya ada satu atau dua tapi di Ngadiluwih ini DPTb lebih dari 20 orang,” ungkapnya.

Adanya DPTb ini bisa menjadikan munculnya pemilih ganda. Contohnya, menurut Ali, ada orang dari Blitar pindah ke Ngasem. Harusnya dia didata di Ngasem sebagai pemilih. Tapi ternyata di Blitar juga masih terdata. Idealnya data yang ada di Blitar dicoret. Bila dia mendapat undangan di Blitar dan tetap memilih, maka akan terjadi suara ganda.

“Itu yang bisa rekomendasi adanya pemungutan suara ulang bagi pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali,” ujarnya.

Untuk fokus dalam melakukan pengawasan, panwas merekomendasikan untuk menggunakan pemetaan yang telah dilakukan. Adapun pemetaan ini juga bisa digunakan bagi KPU maupun Polsek setempat untuk monitoring.

(fiz/dan/fud)

(rk/die/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia