Sabtu, 22 Feb 2020
radarkediri
icon featured
Politik

Adakan Pungli, Sekolah Bakal Disanksi

26 Juni 2018, 14: 12: 18 WIB | editor : Adi Nugroho

Adakan Pungli, Sekolah Bakal Disanksi

Share this          

KEDIRI KABUPATEN - Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 melalui jalur online bukan saja mempermudah pendaftar. Tapi juga diharapkan mampu meminimalisasi kecurangan yang terjadi dalam proses penerimaan siswa baru seperti yang banyak terjadi selama ini. 

"Dengan sistem PPDB secara online sebenarnya sudah menghindarkan dari pungli," tutur Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Subur Widono.

Lebih jauh menurut Subur, dengan adanya sistem online PPDB lebih bisa transparan dan akuntabel. Imbasnya, semakin memperkecil dugaan pengutan uang dalam jumlah tertentu. Di mana tujuan akhirnya agar peserta didik lolos tes. 

Melalui sistem online, masyarakat bisa melihat dan mengecek langsung proses seleksi. Hingga saat pengumuman mereka bisa memantau peserta yang lolos tes atau tidak. Dengan demikian, masyarakat bisa melakukan kontrol.

Pihak Disdik pun sejauh ini terus mengantisipasi kemungkinan munculnya pungutan liar dalam PPDB. Pihak Disdik juga telah memberi imbauan ke sekolah-sekolah.

"Sudah diantisipasi dengan imbauan dan edaran resmi dilarang pungli," tuturnya.

Tak lupa, Disdik juga mengimbau orang tua atau masyarakat saling bekerja sama.  Apabila menemui indikasi pungli di sekolah agar segera melapor ke disdik. Oleh disdik laporan itu akan ditindaklanjuti. Bila terbukti, sekolah akan ditegur. Atau bahkan mendapat sanksi.

Dalam Perbup 7/2017 tentang Pedoman PPDB Bab 8 terdapat penjelasan sanksi bagi sekolah yang mengadakan pungutan liar. Di antaranya yaitu teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, serta pemberhentian sementara.

Sementara itu, pelaksanaan PPDB tinggal menghitung hari. Terutama bagi PPDB SD tahun ajaran 2018/2019. Untuk kelompok SD akan dibuka pada 25-28 Juni 2018.

Menurut Kasi SD Kabupaten Kediri Ismaningayu, untuk persyaratan PPDB berdasarkan aturan disdik maksimal satu kelas diisi 28 anak. Dalam artian satu rombel berisi 28 anak. Sedangkan untuk ketersediaan kelas atau jumlah rombel untuk SD yaitu sebanyak empat rombel.

Lebih jauh wanita yang akrab disapa Yayuk ini mengatakan bahwa jumlah setiap rombel bisa lebih dari 28 anak. Namun dengan garis bawah ada anak usia sekolah SD atau 7 tahun yang harus sekolah.

"Misalnya di desa A sebuah SD sudah 28 anak, itu bisa ditambah lagi jika ada siswa yang memasuki usia sekolah dan harus sekolah," ungkapnya.

Ditanya bagaimana dengan tingkat selektif orang tua atau wali murid untuk memilah-milih sekolah? Yayuk menegaskan bahwa pada prinsipnya semua sekolah sama saja. "Saya selalu tegaskan tidak ada sekolah favorit, semuanya sama saja," pungkasnya.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia