Sabtu, 22 Feb 2020
radarkediri
icon featured
Politik

Verifikasi Dugaan Pelanggaran

17 Mei 2018, 19: 53: 38 WIB | editor : Adi Nugroho

Verifikasi Dugaan Pelanggaran

Share this          

KEDIRI KOTA – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kediri dan penegak hukum terpadu (Gakkumdu) telah melakukan verifikasi dugaan pelanggaran dalam Pilwali Kota Kediri. Mereka menelusuri laporan dugaan pelanggaran oleh setiap pasangan calon (paslon). Khususnya sejak masa kampanye berlangsung pada 15 Februari lalu. Hanya, tidak ada paslon yang terkena sanksi. Karena laporan dugaan pelanggaran itu tak memiliki bukti kuat.

Hal ini seperti diterangkan Ketua Panwaslu Kota Kediri Yoni Suryadi. Beberapa laporan yang diverifikasi tim Gakkumdu dan Panwas di antaranya seperti dugaan pelanggaran paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. “Memang benar kami telah lakukan verifikasi kepada tim yang bersangkutan tersebut,” terangnya.

Seperti saat ada laporan dugaan pelanggaran tim nomor urut 1 yang diduga telah berkampanye di tempat ibadah dengan membagikan alat peraga kampanye. Terkait laporan tersebut Yoni menerangkan pihaknya beserta Gakkumdu telah memverifikasi langsung yang bersangkutan. Dari verifikasi tersebut hasilnya adalah teguran yang sifatnya peringatan saja.

Walaupun begitu, tim Aizzudin-Sudjono ini tidak mendapatkan sanksi. Yoni menerangkan bahwa tidak bisa menindaklanjuti laporan tersebut karena pihaknya tidak memiliki saksi dan bukti yang kuat dari laporan tersebut. “Tapi memang sempat diproses oleh Gakkumdu. Namun tidak bisa ditindaklanjuti karena bukti dan saksi kurang kuat untuk dikenakan sanksi,” ujarnya.

Selain itu, terkait dugaan pelanggaran paslon nomor urut 2 juga telah dilakukan verifikasi oleh timnya dan Gakkumdu. Dugaan pelanggaran itu adalah paslon tersebut mengiklankan sendiri dengan memuat keberhasilan-keberhasilan petahana saat menjadi wali kota di salah satu media cetak di Kediri. Padahal saat itu sudah masuk dalam masa kampanye. “Dugaan itu juga telah kami verifikasi dan hasilnya yang menyalahi aturan adalah medianya itu,” ungkap Yoni.

Karena juga tidak ada bukti kuat dan saksi pihak Panwas tidak bisa memberikan sanksi. Namun karena ditemukan indikasi menyalahi aturan di media cetak yang dimaksud tersebut. Pihak Panwas pun memberikan rekomendasi kepada Dewan Pers. “Kami sudah kirim rekomendasi ke Dewan Pers. Adapun nanti apakah mendapat sanksi itu kewenangan Dewan Pers,” tegasnya.

(rk/fiz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia