Sabtu, 25 Jan 2020
radarkediri
icon-featured
Hukum & Kriminal
Kasus Korupsi Jembatan Brawijaya

JPU Curiga Mark Up Harga Girder Masuk ke Kantong Pribadi

31 Maret 2018, 18: 38: 52 WIB | editor : Adi Nugroho

korupsi jembatan brawijaya kediri - radar kediri

RAWAN: Anak-anak bermain sepeda di atas Jembatan Brawijaya yang belum tuntas pengerjaan proyeknya (M FIKRI ZULFIKAR - JawaPos.com/RadarKediri)

Share this          

KEDIRI KOTA – Sejumlah kesaksian dalam sidang kasus korupsi Jembatan Brawijaya terus mengungkap fakta menarik. Di antaranya kerugian negara senilai Rp 12 miliar dari total Rp 14 miliar diduga dari penggelembungan harga balok girder beton.

Dari fakta persidangan itu, jaksa penuntut umum (JPU) mencurigai ada aliran dana atas penggelembungan harga girder beton tersebut ke seseorang yang menggunakan kode transaksi Besi Beton KDR.

Seperti diberitakan sebelumnya, penggelembungan harga girder beton itu terlihat dari harga per satuannya. Dari audit BPKP, diketahui satu balok girder seharga Rp 50 juta. Namun dianggarkan Rp 390 juta per balok.

Selisih harga sekitar Rp 340 itulah yang ditengarai mengalir ke kantong beberapa oknum. Indikasi inilah yang kini tengah didalami JPU. Sehingga bisa terungkap di persidangan.

“Ada kemungkinan dana penggelembungan harga girder beton itu sebagian masuk ke kantong pribadi. Terlebih Ratna Widya Astuti (bendahara PT SGS, rekanan pelaksana proyek Jembatan Brawijaya) mengakui pernah kirim dana dengan kode transaksi Besi Beton KDR,” ujar ketua JPU Abdul Rasyid.

Saat dihadirkan di sidang, Rasyid menerangkan, Ratna membeberkan aliran uang yang masuk ke pihak berkode WL (wali kota) yang ditengarai mantan wali kota Kediri. Indikasinya, ada dana transfer yang diterima dari PT SGS pada 2010 hingga 2012.

“Ternyata ada kode lain selain WL KDR yang digunakan PT SGS untuk mentransfer uang ke mantan wali kota ini,” ungkapnya.

Selain WL KDR itu terdapat kode Besi Beton KDR yang digunakan PT SGS transfer ke rekening WL KDR melalui rekening BCA dan Bank Mandiri. Adapun kode Besi Beton KDR juga kerap digunakan bergantian oleh PT SGS melalui Ratna untuk mengirim dana selain dengan kode WL KDR.

“Dari dua kode tersebut, transferan dilakukan antara tahun 2010 hingga 2012 dengan total aliran dana sekitar Rp 4,5 miliar,” ungkap Rasyid yang menjabat Kasipidsus Kejari Kota Kediri ini.

Menurut Rasyid, dari kesaksian Ratna yang menerangkan bahwa perbedaan kode pengiriman ke rekening itu dilakukan agar modus pengiriman seolah tidak semua dikirim ke WL. Namun juga seakan-akan dipakai pembelian girder beton untuk Jembatan Brawijaya tersebut.

“Namun saat kita cek pun beton yang dimaksud dalam kode itu memang yang ada hanyalah beton yang digelembungkan harganya itu saja. Sehingga kode Besi Beton KDR yang dimaksud untuk pembelian material bisa saja dari penggelembungan harga girder itu,” papar Rasyid.     

Lebih dalam, menurut Rasyid, Ratna menjelaskan secara rinci aliran dana yang dilakukan dalam tiga tahun tersebut. Seperti pada 2010, PT SGS mengirim ke dua kode tersebut sebanyak sepuluh kali dengan total Rp 1,85 miliar.

Adapun pada 2011 juga dilakukan sebanyak sepuluh kali transferan hingga terkumpul dana Rp 1,4 miliar. Sedangkan di tahun 2012 tranferan lebih intensif lagi. Yaitu sebanyak 22 kali dengan total kiriman Rp 1,205 miliar. “Sehingga setelah ditotal ada sekitar Rp 4.455.000.000,” ungkapnya.

Untuk diketahui, kasus korupsi anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya menyidangkan tiga terdakwa. Meski begitu, besar kemungkinan jumlah terdakwa bisa bertambah. Sebab, penyidik Polda Jatim masih terus melakukan pengembangkan kasusnya.

Adapun tiga terdakwa yang disidangkan adalah Kepala PU Kota Kediri Kasenan, Kabid Permukiman sekaligus Ketua Lelang Wijanto, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nur Iman Stryo Widodo.

Kasus korupsi megaproyek Jembatan Brawijaya menelan anggaran puluhan miliar rupiah. Awalnya, persetujuan APBD dalam proyek itu akan dituntaskan secara singleyear. Kala itu alokasi anggarannya hanya sekitar Rp 1,7 miliar.

Namun dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Kediri, pembangunan infrastruktur tersebut berubah menjadi proyek multiyears. Total anggarannya pun bertambah menjadi Rp 71 miliar. Kemudian, dalam realisasi kontrak lelang menjadi Rp 66 miliar.

Ke Mana Penggelembungan Dana Girder Jembatan Mengalir? 

-         Diduga masuk ke kantong pribadi

-         Saksi dari bendahara PT SGSmengakui pernah transfer dana berkode transaksi Besi Beton KDR

-         Aliran uang masuk ke rekening pihak berkode WL

-         Indikasinya, ada dana transfer yang diterima dari PT SGS pada 2010 hingga 2012

-         Total aliran dana yang ditransfer sekitar Rp 4,5 miliar

(rk/fiz/die/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia