Jumat, 15 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Belum Ada Aduan Resmi, Panwaslu Prioritas Pencegahan

25 Maret 2018, 22: 51: 32 WIB | editor : Adi Nugroho

Belum Ada Aduan Resmi, Panwaslu Prioritas Pencegahan

Share this          

KEDIRI KOTA– Meski masa kampanye pilwali sudah berjalan lebih dari sebulan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kediri belum menerima laporan resmi terkait pelanggaran. Walaupun begitu, beberapa informasi adanya dugaan paslon berkampanye di lembaga pendidikan hingga mengajak anak di bawah umur masuk dalam kajian.

Ketua Panwaslu Kota Kediri Yoni Bambang Suryadi mengaku, belum ada laporan pelanggaran yang masuk. Begitu pula soal pengaduan. “Sejauh ini belum ada laporan resmi terkait pelanggaran setiap paslon dalam berkampanye,” ungkapnya.

Menurut Yoni, pihaknya menemukan beberapa temuan pelanggaran kecil. Masalah itu sudah dilakukan penyelesaian cepat sehingga segera tertangani. Ini karena pengawas tingkat kecamatan (panwascam) melakukan pencegahan. Misalnya di saat ada pemasangan baliho yang menyalahi aturan dan di tempat yang salah. Pihaknya langsung mengingatkan dan meminta agar dipasang di tempat yang semestinya. “Kita tekankan pencegahan memang,” ujarnya.

Menanggapi dugaan pelanggaran yang tersebar di media social, seperti paslon berkampanye di tempat ibadah dan sekolah, Yoni mengatakan, masih melakukan investigasi. Datanya nanti dilakukan pengkajian mendalam. “Tetap kita tindaklanjuti. Kita belum dapati hasil temuan final dari kajian itu. Sehingga juga belum bisa kita ungkapkan saat ini,” terangnya.

Yoni juga menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan. Mulai dari pengawas lapangan juga setiap hari melakukan pelaporan terkait dengan situasi kampanye.

Namun sampai saat memang ini belum ada paslon yang mendapatkan sanksi. Kendati begitu, Yoni tetap memperingatkan kepada tim sukses para paslon agar tidak sekali-kali melakukan pelanggaran. “Karena sanksi kami nanti tidak hanya peringatan saja,” tegasnya.

Jika ada suatu pelanggaran dan dirasa pelanggaran itu sudah besar. Panwaslu pun tidak selalu memberikan peringatan terlebih dahulu. Namun sanksi langsung pun bisa diterima setiap paslon.

Hal ini dilakukan karena, menurut Yoni, sejak awal pihaknya sudah memberikan imbauan kepada timses maupun paslon berkali-kali. “Jika sampai ada pelanggaran, kita telah ingatkan sanksi terberat bisa sampai pencoretan paslon hingga tindakan kepolisian jika sampai menyangkut pidana,” jelasnya.  

(rk/fiz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia