Minggu, 12 Jul 2020
radarkediri
icon-featured
Politik

Peraih Nilai Tertinggi Minta Keadilan Pemkab

21 Februari 2018, 16: 35: 07 WIB | editor : Adi Nugroho

Peraih Nilai Tertinggi Minta Keadilan Pemkab

Share this          

KEDIRI KABUPATEN– Polemik pengangkatan perangkat desa yang tidak berdasarkan nilai tertinggi belum juga reda (20/2). Salah satunya Desa Nanggungan, Kecamatan Kayenkidul. Tiga calon perangkat desa dengan nilai tertinggi mengajukan protes.

Mereka adalah Sfia’ul Khusaeni di posisi sekretaris desa (sekdes), Amir Yahya di posisi kaur tata usaha (TU) dan umum, serta Dwi Lina Nindyawati di posisi kaur perencanaan. Ketiganya menuntut Pemkab Kediri membantu pembatalan pelantikan yang tidak berdasarkan nilai tertinggi, termasuk membatalkan SK perangkat desa yang telanjur dilantik.

Seperti diketahui, Kepala Desa (Kades) Nanggungan Siti Zahratul Muniroh melantik tiga perangkat bukan peraih nilai tertinggi, Kamis (8/6). Mereka adalah Fitra Sandy Anvala untuk posisi sekdes, Niniek Lisa Rahmawati posisi kaur TU dan umum, dan Nanda Yudho Paripurno untuk kaur perencanaan.

Sebenarnya, para calon perangkat desa yang ingin menggugat hasil pelantikan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Akan tetapi, Khusaeni menyatakan, dirinya ingin mengadukan nasib terlebih dulu ke pemerintah daerah.

“Sipil tidak punya kuasa jika berhadapan pada PTUN, harus ada pengawalan dari pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Kabag Hukum Sukadi menyatakan, selama ini pemkab melalui inspektorat sudah memanggil dan memeriksa camat. Hanya saja, tidak dipublikasikan. “Sudah ada pemeriksaan ke camat, saat ini kami masih butuh waktu,” paparnya.

 Menanggapi hal tersebut, Khusaeni masih belum puas. Pasalnya, bagaimana dengan perangkat desa yang telanjur dilantik? Apakah dibatalkan? Sukadi menuturkan, putusan kades tidak serta merta mudah dibatalkan. Termasuk SK tugas bisa dibatalkan tatkala produk yang dikeluarkan tak sesuai prosedur. “Untuk saat ini masih menunggu hasil dari inspektorat,” jelasnya.

Apabila nanti hasil inspektorat keluar, maka kades dan pejabat yang menyalahi prosedur ditegur; melalui teguran kesatu, kedua, hingga ketiga. Lalu bisa dikenai sanksi.  Teguran dalam hal ini maksudnya telah ditemukannya proses dan prosedur yang tidak sesuai undang-undang. Karena itu diupayakan agar kades membatalkan SK.

Sementara itu, peraih nilai tertinggi di Desa Baye, Kecamatan Kayenkidul Mayestika Satria Manggalih memastikan, mendaftarkan gugatan ke PTUN pekan ini. “Saya sudah tanda tangan surat kuasa ke PH (penasihat hukum),” terang Galih saat dihubungi melalui gawainya, kemarin (20/2).

Berbeda dengan tiga rekannya di Desa Nanggungan, Galih mengaku, tidak memilih jalur protes dan melakukan aksi demonstrasi . “Kami warga Baye memilih langsung PTUN saja,” terangnya. Meski begitu, sebelumnya, Galih telah melayangkan surat protes ke bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) serta DPRD Kabupaten Kediri.

Diberitakan sebelumnya, selain Desa Nanggungan, protes juga dilakukan di Desa Baye. Itu setelah Kades Baye nekat melantik peringkat kedua, Syamsul Hadi, sebagai sekdes. Alasannya, Syamsul dianggap lebih banyak mengikuti kegiatan yang digelar desa. Selain itu, keputusan tersebut sudah melalui musyawarah desa yang terdiri atas badan permusyawaratan desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Terpisah, juru bicara Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri Abdul Khamid mengatakan, pihaknya telah mengirim surat ke bupati untuk meminta audiensi. Tujuannya, menjelaskan dasar polemik yang terjadi dalam proses pengangkatan perangkat desa. “Kami masih menunggu jawaban,” terangnya.

Mengenai rencana gugatan PTUN dari peraih nilai tertinggi ke kades, Abdul Khamid menyatakan, PKD siap memberikan support pada kades yang digugat. ”Kami siap menjadi saksi,” katanya.

Sebelumnya, dalam kesempatan pertemuan dengan sejumlah kades di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, PKD menegaskan bahwa penentuan perangkat desa tidak harus menggunakan nilai tertinggi. Selain itu, rekomendasi yang diberikan camat hanya bersifat rekomendasi administrasi.

(rk/*/die/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia