Selasa, 07 Jul 2020
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Kades Bisa Diberhentikan, Apa Alasannya?

13 Februari 2018, 16: 30: 00 WIB | editor : Adi Nugroho

seleksi perangkat - radar kediri

Share this          

KEDIRI KABUPATEN– Sejumlah kepala desa (kades) tak hanya akan menghadapi gugatan peserta seleksi perangkat desa peraih peringkat pertama di pengadilan tata usaha negara (PTUN). Namun yang menyalahi proses pelantikan pun dipastikan bakal menuai masalah hukum.

Salah satunya adalah kasus di Desa Kepuh, Kecamatan Papar. Di desa ini, kades nekat melantik perangkat desa meski tidak mendapat rekomendasi (rekom) dari camat. Padahal pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5/2017 pasal 23 tentang Pengangkatan Perangkat Desa jelas-jelas tertulis, pelantikan dilakukan setelah mendapatkan rekom camat.

“Kalau ada kades yang tidak menggunakan rekomendasi dari camat, maka sudah menyalahi aturan,” tegas Kuswanto, anggota komisi A DPRD Kabupaten Kediri.

Pada pasal tersebut, lanjut legislator ini, juga disebutkan wewenang dari camat untuk menolak maupun mengabaikan usul dari kades yang dianggap tidak sesuai aturan. Jika usulan kades ditolak, maka harus dilakukan seleksi ulang.

Sementara jika rekomendasi tidak diberikan maka kades harus melantik perangkat desa dengan nilai tertinggi. Seperti diketahui, meski tanpa rekomendasi camat, kades tetap nekat melantik perangkat desa di urutan dua.

Kuswanto mengatakan bahwa sudah seharusnya camat-camat yang desanya memiliki masalah pelantikan perangkat desa segera membuat laporan ke bupati. Pasalnya, laporan ini akan dijadikan bahan untuk langkah-langkah hukum selanjutnya.

Jika ternyata kades tidak mengikuti aturan atau tidak menjalankan kewajibannya, menurut Kuswanto, ancamannya bisa sampai diberhentikan atau pemecatan. Untuk diketahui, langkah ini pernah dilakukan pada Desa Rembangkepuh, Kecamatan Ngadiluwih.

Di desa tersebut, kepala desa melakukan pelantikan tanpa rekomendasi dari camat. Setelah diberikan peringatan lisan dan tertulis hingga tiga kali akhirnya kades bersangkutan dipecat bersama dengan perangkat desa yang dilantik.

Lantaran pemecatan tersebut, kades akhirnya mengajukan gugatan ke PTUN. Terakhir kali gugatan ini berhasil dimenangkan Pemkab Kediri. Saat ini, pihak kades masih melakukan banding.

“Yang penting harus ada laporan dulu ke bupati. Sekarang apakah camat-camat itu sudah melaporkan,” ujarnya dengan nada tanya.

Selanjutnya Kuswanto meminta, agar kades yang belum melantik perangkat desa memikirkan ulang jika ingin melantik perangkat desa dari hasil seleksi tapi bukan di urutan pertama. “Jangan nekat, risikonya terlalu besar,” tandasnya.

Apalagi jika kepala desa hanya menggunakan UU Nomor 6/2014 tentang Desa untuk melegalkan pelantikan. “Pada undang-undang itu juga sudah dijabarkan tentang penggunaan peraturan bupati dan perda sebagai penjabarannya,” tegas Kuswanto.

Anggota legislatif ini mengatakan, kalau penjabaran tersebut penting sebagai bentuk otonomi daerah. “Jadi pemahamannya jangan ”kepala (undang-undang)” tapi tubuh (perda dan perbup)-nya tidak dipahami,” bebernya.

Apalagi, di perda jika dipahami secara menyeluruh dipastikan kalau peraih nilai tertinggi memiliki peranan sangat penting. Karena itu penting untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Kediri menyebut, hingga kemarin, camat yang desanya bermasalah belum membuat laporan ke bupati. Laporan ini nanti juga ditembuskan biro hukum, dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (DPMPD). Padahal, laporan sudah seharusnya diberikan sejak dua minggu lalu.

Sementara itu, sejumlah kades tetap memutuskan untuk melantik perangkat desa dengan nilai tertinggi. Seperti dilakukan Kepala Desa Manggis, Kecamatan Ngancar Katiran. Dia mengikuti aturan yang telah ditetapkan. “Sudah saya hitung-hitung, risikonya terlalu besar kalau saya nekat,” ucapnya.

Tidak hanya masalah hukum dan gugatan PTUN, dirinya mengatakan, juga bakal menghadapi warganya sendiri yang protes. Hal inilah yang menurut kades yang baru menjabat sebelas bulan tersebut, risiko terlalu berat.

Padahal, sejumlah kerabatnya mengikuti empat lowongan perangkat desa yang dibukanya. Dan saat pengumuman perangkat desa beberapa waktu lalu, tak satu pun kerabatnya yang lolos.

“Bagaimana lagi, saya ikuti saja hasilnya,” terangnya. Karena itulah, lanjut Katiran, dirinya berharap besar dengan perangkat desa yang baru agar bisa bekerja sebaik-baiknya.

“Saya butuh anak muda dan pintar untuk membantu saya membangun desa ini,” pungkasnya.

-          

(rk/*/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia