Sabtu, 25 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Politik

Segera Klarifikasi Camat dan DPMD

Jaksa Target Selesai Dua Minggu

07 September 2017, 19: 25: 18 WIB | editor : Adi Nugroho

ILUSTRASI: NAKULA AGI S

ILUSTRASI: NAKULA AGI S

Share this          

Berita Terkait

NGANJUK- Kasus dugaan penyelewengan anggaran desa selama tahun 2015 dan 2016 di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret diperkirakan masih panjang. Kemarin (6/9), Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Nganjuk masih  melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Targetnya, keduanya bisa tuntas dalam waktu dua minggu.

                Kasi Intel Kejari Nganjuk Wahyu Heri Purnama menyebutkan selain meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan anggaran, tim juga akan terjun ke lapangan untuk memantau objek yang diduga telah di-markup dan fiktif. “Saya sekarang masih di Surabaya, untuk cek lapangan sekarang masih dijadwalkan,” katanya.

                Dikatakan Wahyu, klarifikasi juga tidak hanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa saja. Tetapi semua yang berkaitan dengan penggunaan anggaran desa juga akan diklarifikasi untuk mendapatkan data yang valid.

Sebelumnya, ia menyebutkan kalau ada kepala dusun (kasun) yang akan diklarifikasi terkait penggunaan anggaran desa baik dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD) dan pendapatan asli desa (PADes).

Untuk diketahui di Desa Ngepeh, ada 13 dusun. Pria asli Jawa Barat (Jabar) itu mengatakan tidak semua kasun dipanggil. Hanya beberapa orang yang akan dipanggil. Khususnya yang bersangkutan dengan penggunaan anggaran.

Lantas siapa saja yang nanti akan dipanggil? Soal itu, Wahyu berkilah akan menyampaikan setelah ada kepastian pemanggilan. “Nanti saja, mereka yang berkaitan dengan penggunaan anggaran ini pasti akan diklarifikasi,” bebernya. Saat ditanya soal pemanggilan Camat Loceret dan dinas terkait, ia tetap mengelak untuk menjawabnya.

Sebab, untuk anggaran desa itu berkaitan juga dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga kecamatan yang memliki fungsi sebagai pembina dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Bahkan kecamatan pun punya peran dalam mengoordinir pemerintahan, prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Ikut pula memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Oleh karena itu, sebelumnya pada Selasa (5/9), Kepala Desa Ngepeh M Afifodin yang ditemui di rumahnya mengakui kalau semua kegiatan program anggaran tahun 2015 dan 2016 itu sudah sesuai dengan prosedur. “Dari pencairan sampai penggunaan anggaran semua proses dilewati,” katanya. Termasuk saat penggunaan anggaran juga melibatkan tim pengawas.

Selain itu, desa juga berkonsultasi dengan kecamatan dan juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) agar tidak salah saat pengerjaan proyek. “Kalau tidak melakukan itu, Desa Ngepeh tidak akan menjadi percontohan desa lainnya,” katanya kepada wartawan koran ini.

Lulusan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya ini pun menjelaskan untuk anggaran tahun 2017 ini syaratnya lebih ketat. Bahkan sebelum pencairan dibutuhkan syarat yang begitu ketat termasuk diklarifikasi juga oleh DPMD dan desa berkonsultasi juga dengan kecamatan. Karena itulah, Afifodin yakin kalau tuduhan yang ditujukan kepadanya terkait penggunaan anggaran fiktif dan di-markup tidak bisa dibenarkan.(rq/dea)

Kades Yakin Sudah Sesuai Prosedur

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia