Sabtu, 25 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Berupaya Jalankan Program Vital Desa

30 Agustus 2017, 11: 17: 46 WIB | editor : Adi Nugroho

BERKASUS: Bendahara desa Pojok saat diamankan.

BERKASUS: Bendahara desa Pojok saat diamankan. (M FIKRI ZULFIKAR - RadarKediri/JawaPos.com)

Share this          

KEDIRI KABUPATEN – Pemerintah Desa (Pemdes) Pojok, Kecamatan Wates berupaya menyiasati kebutuhan anggaran agar program pembangunannya berjalan. Ini akibat kasus penggelapan dana sewa tanah kas desa oleh Bendahara Ali Eko Sasongko yang merugikan keuangan pemdes hingga Rp 294 juta.

“Yang jelas kami upayakan program vital bisa terealisasi,” kata Kepala Desa (Kades) Pojok Darwanto.

Padahal, kasus yang melibatkan Eko yang juga menjabat kaur keuangan itu menyebabkan sejumlah program tersendat. Pasalnya, anggaran yang semestinya untuk kepentingan pemdes banyak berkurang. Demi membuat program desa kembali berjalan, Darwanto berusaha menyesuaikan dana yang ada. “Yang penting tetap bisa menjalankan program desa,” ujarnya.

Selain itu, dia menyatakan, pihaknya akan membuat peraturan kepala desa (perkades). Ini menyangkut pengelolaan APBDes Pojok. “Masalah ini masih intensif kami koordinasikan dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan dan DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Red),” terangnya.

Dengan perkades nanti, Darwanto mengedepankan program-program yang sangat diperlukan dahulu. Makanya, pemdes akan menunda program yang masih bisa dikerjakan tahun depan. Sehingga ada beberapa perubahan rencana awal yang telah dibuat.

“Kita maksimalkan dana yang masih ada untuk beberapa program yang sangat diperlukan warga dalam waktu dekat ini,” jelasnya.

Darwanto menyebut, pembangunan yang akan dilakukan dengan dana minim tersebut di antaranya perbaikan jalan desa, irigasi hingga melanjutkan pembangunan gedung pondok bersalin desa (polindes) dan taman posyandu (tapos). Selain itu, untuk perbaikan gedung TK Dharma Wanita dan menjalankan program posyandu.

“Program ini yang akan terus kita kerjakan walau dana minim,” terang pria yang sebelum menjabat kades bekerja sebagai sopir truk ini.

Sementara program yang tertunda tahun ini lantaran terdampak kasus penggelapan adalah rehab kantor desa. Proyek ini sumber dananya dari pendapatan asli desa (PADes) yang telah dikurangi pembangunan gapura batas desa. Proyek perbaikan pagar kantor desa pun ditunda tahun depan.

Termasuk beberapa kegiatan warga, seperti bersih desa juga urung dilakukan 2017 ini. “Pavingisasi dan irigasi wilayah Dusun Selodono juga tidak jadi kami bangun tahun ini,” urainya.

Untuk diketahui, Eko ditangkap kejaksaan pada Rabu siang (16/8). Bermula saat ada temuan dana sewa tanah kas desa seluas 20,7 hektare yang disewa selama 2015 dan 2016 senilai Rp 911 juta tidak disetor utuh. Namun bendahara desa pemegang uang tersebut memotongnya Rp 294 juta. Dalihnya uang dipinjam.

Eko sempat membuat surat pernyataan sebelum Kades Darwanto dilantik uang dikembalikan. Namun hingga pelantikan 1 Maret 2017 janji itu tak terbukti. Tim kejaksaan akhirnya memproses kasus itu.

(rk/fiz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia