Sabtu, 25 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal
KPK Usut Gratifikasi di Nganjuk

Pejabat dan Rekanan Dipanggil ke Jakarta untuk Diperiksa

23 Agustus 2017, 21: 40: 15 WIB | editor : Adi Nugroho

Pejabat dan Rekanan Dipanggil ke Jakarta untuk Diperiksa

(GRAFIS: DEDI NURHAMSYAH - RadarKediri/JawaPos.com)

Share this          

NGANJUK-Kabupaten Nganjuk belum lepas dari cengkeraman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski sempat kalah dalam sidang praperadilan penetapan tersangka Bupati Taufiqurrahman, Komisi Antirasuah kini menyidik kasus baru di Kota Angin. Mereka tetap mendalami dugaan gratifikasi seperti di kasus yang lama, hanya saja objeknya berbeda.

Yaitu, dugaan gratifikasi mutasi jabatan dan dugaan gratifikasi di proyek tol. Informasi yang dihimpun koran ini, saat ini KPK tengah mendalami dugaan gratifikasi mutasi jabatan untuk tahun 2016 hingga 2017.

Tidak hanya itu, penyidik juga mendalami keterlibatan pejabat dalam gratifikasi proyek tol. Dua kasus itu yang disidik, kata sumber koran ini. Sumber yang mewanti-wanti agar namanya tidak dikorankan ini mengatakan, KPK mengendus ada aliran uang dalam setiap pelaksanaan mutasi jabatan di Pemkab Nganjuk.

Dugaan inilah yang tengah didalami. Tidak hanya itu, penyidik juga mendalami dugaan gratifikasi di proyek nasional Tol Trans Jawa. Apa keterlibatan pejabat Nganjuk di proyek yang pendanaannya diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) itu?

Ditanya demikian, sumber koran ini enggan membeberkan secara rinci. Meski demikian, diduga ada pejabat yang mendapat gratifikasi. Di antaranya, diduga ikut memasok tanah uruk di proyek yang tersebar mulai di ujung timur hingga ujung barat Nganjuk itu. Belum bisa menjelaskan rinciannya, terang sumber tersebut.

Sayang, Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum bisa dikonfirmasi terkait penyidikan kasus baru di Kabupaten Nganjuk. Saat dihubungi melalui ponselnya, tidak diangkat. Pesan pendek yang dikirim koran ini juga belum dibalas. Sebelumnya, pria berkacamata itu hanya memastikan jika pengusutan kasus di Nganjuk belum berhenti pascakekalahan KPK di sidang praperadilan melawan Bupati Taufiqurrahman. Masih berlanjut. “Tunggu saja perkembangannya,” kata Febri menjawab pertanyaan koran ini bulan lalu.

Untuk diketahui, sejak Minggu (20/8) siang lalu santer beredar kabar tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Bahkan, sebelumnya disebut-sebut pemeriksaan akan berlangsung di Polres Nganjuk seperti sebelumnya. Rupanya, pemeriksaan benar adanya. Hanya saja, tidak dilakukan di Polres Nganjuk. Melainkan di kantor KPK Jakarta. Senin lalu, M Sulkan, kontraktor asal Nganjuk mendapat giliran pertama.

Kemarin, sejumlah nama disebut-sebut juga diperiksa penyidik di Jakarta. Yaitu, Jn, aspri bupati, Bi dan Gn, sopir. Tidak hanya itu, sejumlah pejabat juga akan menyusul. Nama-nama mereka tersebar melalui forum media sosial. Lewat broadcast message itu, nama sejumlah pejabat disebut akan diperiksa hingga Kamis (24/8) nanti. Mulai Kepala Dinas Pendidikan Ibnu Hajar, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Mukhasanah. Ada pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Fajar Judiono.

Kemudian, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak M Yasin, hingga Plt Sekda Agoes Soebagijo. Dikonfirmasi koran ini tentang kebenaran pesan yang beredar tersebut, Plt Sekda Nganjuk Agoes Soebagijo membantahnya. “Saya belum menerima surat panggilan,” katanya sembari menjawab tidak tahu tentang penyidikan yang dilakukan KPK.

Seperti halnya Agoes, Mukhasanah yang namanya ikut disebut juga mengaku belum menerima surat panggilan. “Saya belum menerima surat (panggilan, Red),” ujarnya.

Terpisah, M Sulkan yang dikonfirmasi tentang pemeriksaannya di KPK Senin lalu, membenarkannya. Sulkan mengatakan, dirinya diperiksa terkait proyek tol di ruas Kertosono. “Saya dipanggil KPK untuk verifikasi saja,” kata Sulkan yang sempat kaget dengan materi yang ditanyakan.

Awalnya Sulkan mengira dia dipanggil terkait kasus dugaan gratifikasi yang sempat menjerat Bupati Taufiqurrahman. Rupanya, objek kasus yang disidik KPK kali ini berbeda. Meski masih tetap gratifikasi.

Karena tidak ikut dalam proyek nasional itu, Sulkan mengaku sudah menjelaskan kepada penyidik jika dirinya tidak tahu menahu. “Wong saya tidak terlibat dalam proyek itu. Jadi saya jawab tidak tahu ke KPK. Apa adanya saja,” katanya.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia