Kamis, 04 Jun 2020
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik
Kasak-kusuk Mobil Operasional Desa

Pengadaan Ambulans Dipaksakan?

09 Agustus 2017, 21: 11: 38 WIB | editor : Adi Nugroho

Pengadaan Ambulans Dipaksakan?

Share this          

NGANJUK-Rencana Pemkab Nganjuk membeli kendaraan operasional desa yang saat ini tengah digodok penganggarannya, terus menuai reaksi. Sebagian anggota DPRD meminta agar pemkab mendahulukan perbaikan jalan rusak di perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun ini.

          Seperti dikatakan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nganjuk Raditya Haria Yuangga. Menurutnya, perbaikan jalan rusak di seluruh wilayah Nganjuk jauh lebih penting dan harus didahulukan. “Jalan di Kabupaten Nganjuk kerusakannya sangat parah. Itu saja yang didahulukan,” kata pemuda yang akrab disapa Angga itu.

          Lebih lanjut Angga mengatakan, kendaraan operasional desa, apalagi jika fungsinya untuk mengantar orang sakit, menurut Angga juga penting. Dia pun menyepakati pengadaannya. Meski demikian, menurutnya pemkab harus menerapkan skala prioritas.

          Karenanya, dia meminta agar pembelian kendaraan operasional desa dilakukan setelah pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 nanti. Lagi pula, berdasar pengamatannya, saat ini mobil kesehatan alias mobil ambulans yang ada di 20 puskesmas di Nganjuk pemanfaatannya belum maksimal.

          Mobil ambulans yang seharusnya digunakan untuk mengantar orang sakit, menurut Angga justru jadi kendaraan operasional kepala puskesmas. “Saya lihat sering ada di pemkab atau di lokasi pertemuan-pertemuan. Padahal kan itu ambulans,” lanjutnya.

          Makanya, kalaupun nanti pemkab merealisasikan pengadaan kendaraan operasional desa, dia meminta agar kendaraan benar-benar difungsikan sebagai ambulans. “Bukan kendaraan operasional kepala desa,” tegasnya.

          Apakah dewan sudah pernah diajak bicara terkait rencana pengadaan kendaraan operasional desa ini? Ditanya demikian, Angga menolaknya. Menurut Angga, hingga saat ini dewan belum diajak bicara.

          Dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2017, menurut Angga pengadaan kendaraan operasional desa itu juga belum tercantum. Makanya, jika memaksakan untuk membeli kendaraan operasional desa, pemkab harus mengubah RKPD 2017.

          Tidak hanya itu, Pemkab Nganjuk juga harus mencantumkannya dalam kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara perubahan (KUA-PPASP) 2017. “Sampai sekarang kami belum menerima drafnya. Seharusnya sudah diberikan dewan,” sesalnya.

          Seperti diberitakan, pemkab berencana membeli mobil kendaraan operasional desa jenis APV untuk total 284 desa/kelurahan di Nganjuk. Dengan harga pasaran APV sebesar Rp 190 juta hingga Rp 200 juta, berarti sedikitnya dibutuhkan dana Rp 56,516 miliar untuk pengadaan ratusan mobil itu.

          Terkait hal ini, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk Agus Subagyo yang dikonfirmasi koran ini sebelumnya mengatakan, pihaknya baru menggodok rencana ini. Termasuk, membahas tentang kebutuhan anggarannya. “Masih dibicarakan kebutuhan anggaran dan kemampuan anggaran pemkab,” kata Agus membenarkan tentang rencana pengadaan mobil tersebut.

          Meski demikian, rencana pengadaan kendaraan itu langsung direspons positif oleh Asosiasi Kepala Daerah (AKD) Nganjuk. Mereka menyebut, pengadaan kendaraan operasional desa merupakan tuntutan mereka dalam demo 2015 lalu. “Kendaraan itu sangat dibutuhkan. Terutama untuk mengantar orang sakit. Tidak semua kades punya mobil untuk mengantar orang sakit,” kata Slamet, sekretaris AKD Nganjuk.

          Jika AKD mendukung rencana pemkab, masyarakat justru sebaliknya. Dalam sejumlah forum di sosial media (sosmed), mereka menuding ada muatan politis pengadaan ratusan kendaraan operasional desa itu. Meski menganggap kendaraan itu penting, mayoritas meminta agar mobil dibeli setelah pilkada.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia