Sabtu, 25 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Politik

Desak Realisasi Mobil Operasional Desa

08 Agustus 2017, 12: 00: 03 WIB | editor : Adi Nugroho

Desak Realisasi Mobil Operasional Desa

Share this          

NGANJUK - Rencana Pemkab Nganjuk untuk membeli mobil operasional desa langsung direspons oleh para kepala desa. Mereka meminta pengadaan dilakukan serentak untuk seluruh desa. Sebab, berdasar informasi yang mereka dengar mobil operasional tidak diberikan untuk semua desa di Nganjuk.

          Seperti dikatakan oleh Kades Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom Sujarwo. Menurut informasi yang didengarnya, mobil operasional hanya akan diberikan lima unit di tiap kecamatan. “Semua desa membutuhkan. Jadi, pengadaan mobil operasional harus untuk semua desa,” kata Sujarwo.

          Lebih lanjut Sujarwo mengatakan, keberadaan mobil operasional desa sangat mendesak untuk direalisasikan. Sebab, banyak warga yang membutuhkan mobil tersebut untuk keperluan mereka. Terutama, mengantar orang sakit.

          Karena belum ada mobil operasional, selama ini kepala desa menggunakan mobil pribadi mereka. “Padahal tidak semua kepala desa memiliki mobil,” lanjut Sujarwo sembari menyebut di Kecamatan Tanjunganom ada beberapa kepala desa yang tidak memiliki mobil.

          Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Nganjuk Slamet mengatakan, pengadaan mobil operasional desa merupakan tuntutan anggota AKD saat mereka menggelar aksi demo pada 2015 lalu. Saat itu, para kades menuntut agar mereka diberi kendaraan operasional berupa motor.

          Tidak hanya itu, kades juga meminta agar pemkab memberikan mobil operasional desa. Fungsinya, untuk mewadahi kepentingan warga. “Terutama untuk mengantar orang sakit. Jadi, ini memang dimanfaatkan warga,” tandasnya.

          Sebenarnya, kata Slamet, desa bisa membeli mobil operasional menggunakan dana desa (DD). Tetapi, jika hal tersebut dilakukan, porsi untuk infrastruktur akan menyusut. Padahal, pembangunan infrastruktur di desa membutuhkan dana besar.

          Kades Malangsari, Kecamatan Tanjunganom Hariyanto menambahkan, desanya pernah berencana membeli mobil operasional sendiri menggunakan DD senilai Rp 80 juta. Tetapi, dalam evaluasi di Pemkab Nganjuk rencana tersebut tidak disetujui. “Pemkab mintanya beli baru. Kalau beli baru anggarannya yang tidak kuat. Padahal itu penting,” imbuhnya.

          Sebelumnya, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk Agus Subagyo mengatakan, rencana pengadaan mobil operasional desa itu tengah digodok oleh Pemkab Nganjuk. “Sedang dihitung oleh tim anggaran berapa kebutuhan dananya,” kata Agus sembari menyebut pengadaan mobil operasional desa akan dilakukan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun ini.

          Meski demikian, menurut Agus untuk merealisasikan rencana tersebut masih dibutuhkan jalan yang panjang. Selain menghitung kekuatan anggaran, pihaknya juga harus membicarakan dengan DPRD Nganjuk. “Ini masih diproses,” lanjutnya.

          Informasi yang dihimpun koran ini, Pemkab Nganjuk berencana membeli mobil Suzuki APV ambulans. Dengan harga yang berkisar antara Rp 190 juta hingga Rp 200 juta, setidaknya dibutuhkan anggaran Rp 56,516 miliar untuk membeli total 284 mobil untuk desa dan kelurahan di Kabupaten Nganjuk.

          Padahal, akhir tahun ini pemkab juga punya sederet pekerjaan rumah (PR) pembangunan infrastruktur yang harus dituntaskan. Terutama, perbaikan jalan rusak yang menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk.

          Terpisah, Wakil Ketua DPRD Nganjuk Sumardi yang dikonfirmasi tentang rencana pengadaan mobil operasional desa mengatakan, secara resmi pemkab belum melakukan pembicaraan. “Tetapi pembicaraan nonformal memang sudah ada,” kata Sumardi.

          Politisi dari Golkar ini mengatakan, secara prinsip dirinya tidak keberatan dengan rencana tersebut. Sebab, mobil operasional memang dibutuhkan masyarakat. Meski demikian, dia mengingatkan agar dalam prosesnya pemkab tetap menaati mekanisme penganggaran.

          Di antaranya, rencana pengadaan mobil operasional itu harus dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2017. “Kalau memang dimasukkan RKPD pasti kami setujui,” terangnya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia