Selasa, 07 Dec 2021
Radar Kediri
Home / Politik
icon featured
Politik

UMK Kediri Raya Naik Tipis

26 November 2021, 09: 40: 23 WIB | editor : Adi Nugroho

UMK Kediri Raya Naik Tipis

Share this      

KOTA, JP Radar Kediri-Usulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun depan naik tipis. Yakni, Kota Kediri Rp 2,12 juta dan Kabupaten Kediri Rp 2,04 juta. Usulan kenaikan yang diklaim memakai dasar peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan itu hanya di bawah lima persen.

          Dibanding UMK tahun ini sebesar Rp 2,09 juta, UMK tahun depan naik sekitar Rp 32 ribu. Adapun Kabupaten Kediri yang UMK tahun ini sebesar Rp 2,033 juta, hanya naik sekitar Rp 10 ribu. 

          Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kediri Imam Muhri mengungkapkan, pihaknya bersama serikat pekerja lainnya sudah diajak membahas usulan UMK tersebut di dewan pengupahan. “Kalau bicara cukup nggak cukup, ya tetap nggak cukup,” kata Imam merespons usulan kenaikan UMK di Kediri Raya.

Baca juga: Tol Kediri-Kertosono Punya Dua Gerbang

          Meski demikian, dalam pembahasan dewan pengupahan beberapa waktu lalu, perwakilan serikat pekerja dan pengusaha sudah menyepakatinya. Hanya saja, pria yang juga anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kota Kediri itu sempat memberi catatan tentang UU Cipta Kerja yang saat ini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi.

          Rumusan usulan UMK tahun depan menurutnya menggunakan UU Cipta Kerja. Dengan status hukum tersebut, menurutnya penetapan UMK seharusnya menggunakan UU lama. “Rumusnya sudah berbeda. Di UU Cipta Kerja buruh sangat lemah,” lanjutnya sembari menyebut perhitungan UMK di aturan lama mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

          Meski telah menyepakati usulan UMK yang saat ini berada di Pemprov Jatim, Imam juga berharap usulan tersebut bisa berubah dengan disetujuinya permintaan judicial review UU Ciptaker. Menurutnya saat ini serikat pekerja tengah menunggu perkembangan kasus hukum tersebut.

          Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Kota Kediri menyebutkan, usulan UMK tahun 2022 sudah sesuai dengan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan. “Kami tinggal menunggu keputusan dari Pemprov Jatim,” kata Bambang.

          Terpisah, Ketua DPC Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Kota Kediri Suyadi belum bisa berkomentar terkait usulan UMK Kota Kediri ke Pemprov Jatim. Alasannya, saat ini Sarbumusi Jatim masih melakukan aksi terkait UMK di Surabaya.

          Dia pun mempersilakan koran ini mengonfirmasi pengurus Sarbumusi di tingkat provinsi. “Anggota sarbumusi juga mengikuti aksi di Surabaya mulai besok (hari ini, Red),” terang Suyadi.

          Koordinator Aksi Sarbumusi di Surabaya Ferdi Mulyono, yang dihubungi koran ini kemarin mengaku optimistis aksi mereka bisa menaikkan UMK hingga 10 persen. Apalagi, MK sudah mengabulkan permohonan untuk judicial review UU Cipta Kerja dan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

          Dalam putusannya, MK meminta DPR RI dan pemerintah pusat bisa memperbaiki UU Ciptakerja. “Waktunya paling lama dua tahun. Jika tidak diperbaiki, MK memutuskan pemberlakuan aturan lama,” tuturnya mengutip putusan MK.

          Merespons hal tersebut, sarbumusi membawa empat tuntutan dalam aksi

pengawalan penetapan upah minumum kabupaten. Yakni, menolak penetapan UM Provinsi No. 188/783/KPTS/013/2021. Mereka juga menolak penerapan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, serta PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

          Selanjutnya, mereka juga menuntut pemprov menaikkan UMK hingga 10 persen untuk tahun 2022. “Kenaikan ini harus merata di seluruh kabupaten dan kota di Jatim,” beber Ferdi sembari menyebut pihaknya akan menggelar aksi di Surabaya hingga 30 November nanti.

          Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kediri  Yekti Murih Wiyati menyebut kenaikan UMK yang masih di bawah lima persen itu tetap saja memberatkan bagi pengusaha. Apalagi, selama pandemi Covid-19 tidak sedikit pengusaha yang gulung tikar.

          Yekti menjelaskan, kenaikan UMK seharusnya diimbangi dengan perhatian kepada para pengusaha. “Selama pandemi ini banyak pengusaha keleleran (gulung tikar, Red). Mereka juga harus diperhatikan,” tuturnya sembari menyebut banyak pengusaha lain yang kesulitan membayar gaji karyawannya.

          Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kediri Dwi Hari Winarno menegaskan, usulan UMK yang diajukan Pemkab Kediri ke provinsi sudah merupakan perhitungan yang tepat. Kenaikan UMK sudah dibahas bersama dewan pengupahan. Rumusannya menggunakan dasar PP No. 36/2021.

Terkait penetapan UMK, Dwi menyebut pihaknya masih menunggu keputusan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. “Sesuai dengan peraturan, gubernur juga tak bisa menetapkan UMK di luar ketentuan perundang-undangan,” bebernya.

Dwi lantas membeber sejumlah komponen yang jadi dasar hitungan UMK. Mulai pertumbungan ekonomi di Kabupaten Kediri hingga pandemi Covid-19 yang menurutnya jadi pertimbangan. “UMK hanya berlaku untuk usaha menengah dan besar. Berlaku bagi pekerja yang bekerja tidak lebih dari setahun atau pekerja baru,” imbuhnya. (rq/syi/ut)

(rk/rq/die/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia