Minggu, 29 May 2022
Radar Kediri
Home / Politik
icon featured
Politik

Pandemi, Pemkab Nganjuk Tak Pungut Pajak Tontonan Film

No Target, Nol Pemasukan

13 Mei 2022, 12: 17: 53 WIB | editor : Adi Nugroho

Pandemi, Pemkab Nganjuk Tak Pungut Pajak Tontonan Film

Bioskop di Kota Angin (Ilustrasi: Afrizal Saiful Mahbub - Radar Kediri)

Share this      

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Langkanya gedung bioskop di Kota Angin berdampak pada pemasukan di pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan data di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nganjuk, gedung bioskop yang ada di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret itu tidak menyumbang PAD. Padahal, gedung bioskop itu telah berdiri sejak tahun 2019.  “Kami tidak memungut pajak hiburan tontonan film di gedung bioskop itu,” ujar Sekretaris Bapenda Kabupaten Nganjuk Dyah Puspitarini.

Ada beberapa alasan gedung bioskop satu-satunya di Kota Angin itu tidak dipungut pajak tontonan film. Yang utama adalah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Karena baru saja buka, gedung bioskop itu harus sudah tutup pada awal 2020. Kekhawatiran Covid-19 akan menular saat penonton berkerumun di gedung bioskop membuat pemerintah mewajibkan semua bioskop tutup. Kondisi itulah yang membuat bioskop itu mengalami kerugian yang besar. Beruntung, meski rugi tetapi owner tetap bermurah hati. Dia tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada belasan karyawannya. Mereka tetap mendapatkan gaji bulanan meski harus dipotong karena tidak ada pemasukan dari penjualan tiket. “Kami anggap tidak adanya pajak untuk tontonan film selama pandemi Covid-19 ini sebagai keringanan,” ujar Dyah.

Bahkan, meski saat ini bioskop itu telah beroperasi dan Covid-19 terkendali tetapi keringanan untuk tidak membayar  pajak tetap berlaku. Oleh karena itu, di data bapenda, tidak ada target pemasukan dari pajak hiburan untuk tontonan film. Pemasukan juga nol rupiah.

Baca juga: Penjualan Daging Sapi di Kota Kediri Tak Terpengaruh PMK

Lalu sampai kapan pajak hiburan untuk tontonan film tidak akan dipungut? Dyah belum bisa memastikan. Yang jelas, pemkab akan melihat dulu kondisi perekonomian. Karena adanya pandemi Covid-19 membuat perekonomian ambruk. Termasuk, bisnis bioskop. Hampir dua tahun, bioskop tutup.

Selain itu, Kabupaten Nganjuk yang hanya memiliki satu bioskop membuat pemkab juga tidak terlalu memprioritaskan pendapatan dari pajak tontonan film. Apalagi, kondisi penonton di gedung bioskop itu juga tidak ramai. Bahkan, beberapa kali bioskop harus batal memutar film karena penontonnya kurang dari empat orang. “Sudah lama sekali Kabupaten Nganjuk tidak punya bioskop. Ini baru ada satu bioskop,” ujarnya.

Sementara itu, Agus Setiawan, owner bioskop di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret mengaku sebenarnya bioskopnya juga membayar pajak. Hanya, dia tidak menjelaskan pajak apa yang dibayar. Apakah pajak hiburan tontonan film atau pajak yang lain. Wawan juga enggan mengungkapkan berapa uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. “Yang jelas kami selalu bayar pajak,” ujarnya.

Wawan mengatakan, bioskop yang dikelolanya sengaja memilih Kabupaten Nganjuk. Karena sasaran bioskopnya adalah kabupaten-kabupaten kecil yang ada di Indonesia.

(rk/tar/die/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2022 PT. JawaPos Group Multimedia