KEDIRI, JP Radar Kediri-Pemkab Kediri mengawasi dengan ketat proyek gedung Sekolah Rakyat (SR) Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten.
Pasalnya, proyek yang digarap oleh BUMN PT Nindya Karya itu baru terealisasi 5,9 persen. Padahal, waktu pengerjaan proyek dari Pusat itu tinggal empat bulan saja.
Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Kediri Irwan Chandra Wahyu Purnama melalui Kabid Cipta Karya Joko Riyanto mengatakan, hingga minggu ketiga Februari ini pihaknya masih terus melakukan monitoring dan koordinasi.
“Yang terbaru progresnya 5,9 persen,” kata Joko. Dengan persentase fisik tersebut, yang dilakukan barulah penyiapan lahan seperti pengurukan dan pemerataan lahan.
Kemudian, rekanan juga mulai menggarap fondasi bawah. “Dipasang sloof atau struktur beton bertulang horizontal di atas fondasi untuk memeratakan beban dinding,” lanjut Joko tentang detail progres proyek.
Melihat progres yang relatif lambat, PT Nindya Karya agaknya harus mempercepat realisasi fisik. Pasalnya, sesuai target dari Pusat pada Juni nanti Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 24 di sana harus sudah beroperasi.
Sebanyak 100 siswa SMA yang merupakan angkatan pertama, saat ini menempuh pembelajaran di Balai Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (BPKASN) di Desa Bulusari, Tarokan.
Selain mereka, rencananya SR akan merekrut masing-masing 100 anak untuk jenjang sekolah dasar (SD), dan 100 anak jenjang sekolah menengah pertama (SMP).
Terkait progres proyek yang masih minim, Joko tidak menampiknya. Melihat timeline yang dibuat oleh rekanan, dia mengaku tetap optimistis gedung SR tetap bisa selesai Juni nanti.
"Mereka sudah punya timeline juga. Dan kan ini memang perhatian Pusat, ya. Jadi pasti pekerjaan dikebut agar selesai," terangnya tentang proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut.
Seperti diberitakan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gedung Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Kediri tidak sedikit.
Pendirian sekolah yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo tersebut mencapai Rp 243 miliar.
Tak hanya untuk membangun gedung yang representatif, anggaran juga digunakan untuk memenuhi fasilitas penunjang berstandar internasional yang lengkap.
Di antaranya adalah fasilitas olah raga, tempat ibadah, toilet, hingga asrama dan kelengkapannya.
Jika seluruh bangunan fisik dibiayai oleh Kementerian PU, Pemkab Kediri mendapat jatah pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) penunjang.
Mulai instalasi air, listrik, dan jalan menuju lokasi SR. “Kalau selama proyek masih ditanggung oleh Kementerian PU. Setelah selesai nanti dipenuhi pemkab,” urainya.
Untuk kebutuhan air setelah SR beroperasi, menurut Joko DPKP akan mengebor sumur di tanah Pemkab Kediri.
Selanjutnya mereka akan membuat jaringan pipa ke SR. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan jaringan air ini menelan Rp 450 juta.
Adapun untuk listrik, pemkab berkerja sama dengan PLN yang akan membuat jaringan baru. "Kami (pemkab) hanya menyiapkan jaringan SUTM (saluran udara tegangan menengah). Terus nanti masuk ke gardunya SR," tandasnya.
Editor : Andhika Attar Anindita