25.3 C
Kediri
Saturday, January 28, 2023

PPS Harus Berani Tolak Suap

- Advertisement -

KOTA, JP Radar Kediri-Pemilihan umum (pemilu) 2024 nanti jadi perhatian kepala daerah di Kediri Raya. Wali Kota Abdullah Abu Bakar dan Bupati Hanindhito Himawan Prama kompak meminta penyelenggara pemilu untuk netral dan menyelenggarakan pesta rakyat itu dengan penuh integritas. Salah satunya, berani menolak tawaran suap.

Wali Kota Abdullah Abu Bakar yang kemarin melantik 130 ketua dan anggota panitia pemungutan suara (PPS) di Hotel Lotus mengingatkan agar kejadian tak lazim dalam pemilu 2020 lalu tak terulang. “Pemilu sebelumnya ada anggota PPS yang buka kotak suara, itu jangan sampai terjadi lagi, itu dilarang,” tegasnya.

Wali kota dua periode itu menjelaskan, saat ini media sosial sangat muda diakses. Sehingga, jika ada kejadian tak lazim akan cepat viral dan diketahui masyarakat. “Jangan sampai nanti muncul hal yang tidak wajar, ada kecurangan muncul di media sosial,” lanjutnya mengingatkan.

Abu menuturkan, dalam pemilu tahun depan tugas PPS di antaranya adalah memutakhirkan data pemilih. Sedikitnya ada 281.214 jiwa yang harus dimutakhirkan di tiga kecamatan. Di tiap tempat pemungutan suara (TPS), sedikitnya ada 233 pemilih.

Baca Juga :  Yang Keberatan Bisa Gugat ke Pengadilan

“Jadi para PPS ini harus pandai menempatkan diri karena akan bertemu banyak orang. Jangan sampai curang, harus netral dan tidak ada komplain apapun dari masyarakat,” tandasnya.

- Advertisement -

Merespons pesan Abu, Anggota PPS Tesha Fransiska, 22, mengaku akan menjalankan tugas sesuai sumpah dan janjinya. “Saya siap menjalankan tugas sesuai instruksi Pak Wali,” kata guru bimbingan belajar asal Kelurahan Betet, Pesantren itu.

Terpisah, Bupati Hanindhito Himawan Pramana yang kemarin melantik 1.032 ketua dan anggota PPS Kabupaten Kediri di Convention Hall Simpang Lima Gumul mewanti-wanti mereka agar tetap menjaga marwah KPU Kabupaten Kediri. Sebab, pada pemilihan kepala daerah (pilkada)  2020 lalu, lembaga ad hoc itu mendapat predikat pelaksana pilkada terbaik.  “PPS harus menjaga kredibilitas dan integritas,” pesannya di depan awak media kemarin.

(Foto: Wahyu Adji/Ilmidza Amalia N.)

Sebelumnya, di depan ribuan anggota PPS Dhito juga meminta agar mereka bersikap tegas. Yakni, terhadap upaya oknum yang ingin melemahkan demokrasi. Seperti godaan untuk menerima suap hingga ancaman intimidasi. “Harus berani melawan intimidasi dan menolak uang suap,” pintanya sembari menyebut para anggota PPS untuk menandatangani pakta integritas.

Baca Juga :  Sekolah Takut Tak Dapat Dana BOS

Merespons pesan bupati muda itu, Usman, 39, PPS Desa Silir, Kecamatan Wates mengaku siap melaksanakan instruksi tersebut. “Sudah jadi komitmen kami untuk tetap berintegritas dan profesional,” tegasnya.

Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sumarni yang ditemui terpisah menjelaskan, seleksi PPS berlangsung ketat. Sebelumnya, jumlah pendaftar mencapai 3.954 orang. Mereka bersaing untuk bisa menduduki 1.032 posisi yang lowong. Dengan jumlah tersebut, tiap desa akan diisi tiga anggota PPS.

Total ada 429 anggota PPS perempuan dan 603 anggota PPS laki-laki yang akan menjadi penyelenggara pemilu tingkat desa. “Keterwakilan perempuan untuk PPS mencapai 40 persen,” terang Ninik.

 

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram “Radar Kediri”. Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.






Reporter: Ilmidza Amalia Nadzira





Reporter: rekian
- Advertisement -

KOTA, JP Radar Kediri-Pemilihan umum (pemilu) 2024 nanti jadi perhatian kepala daerah di Kediri Raya. Wali Kota Abdullah Abu Bakar dan Bupati Hanindhito Himawan Prama kompak meminta penyelenggara pemilu untuk netral dan menyelenggarakan pesta rakyat itu dengan penuh integritas. Salah satunya, berani menolak tawaran suap.

Wali Kota Abdullah Abu Bakar yang kemarin melantik 130 ketua dan anggota panitia pemungutan suara (PPS) di Hotel Lotus mengingatkan agar kejadian tak lazim dalam pemilu 2020 lalu tak terulang. “Pemilu sebelumnya ada anggota PPS yang buka kotak suara, itu jangan sampai terjadi lagi, itu dilarang,” tegasnya.

Wali kota dua periode itu menjelaskan, saat ini media sosial sangat muda diakses. Sehingga, jika ada kejadian tak lazim akan cepat viral dan diketahui masyarakat. “Jangan sampai nanti muncul hal yang tidak wajar, ada kecurangan muncul di media sosial,” lanjutnya mengingatkan.

Abu menuturkan, dalam pemilu tahun depan tugas PPS di antaranya adalah memutakhirkan data pemilih. Sedikitnya ada 281.214 jiwa yang harus dimutakhirkan di tiga kecamatan. Di tiap tempat pemungutan suara (TPS), sedikitnya ada 233 pemilih.

Baca Juga :  Dhito Minta Restu ke Lirboyo

“Jadi para PPS ini harus pandai menempatkan diri karena akan bertemu banyak orang. Jangan sampai curang, harus netral dan tidak ada komplain apapun dari masyarakat,” tandasnya.

Merespons pesan Abu, Anggota PPS Tesha Fransiska, 22, mengaku akan menjalankan tugas sesuai sumpah dan janjinya. “Saya siap menjalankan tugas sesuai instruksi Pak Wali,” kata guru bimbingan belajar asal Kelurahan Betet, Pesantren itu.

Terpisah, Bupati Hanindhito Himawan Pramana yang kemarin melantik 1.032 ketua dan anggota PPS Kabupaten Kediri di Convention Hall Simpang Lima Gumul mewanti-wanti mereka agar tetap menjaga marwah KPU Kabupaten Kediri. Sebab, pada pemilihan kepala daerah (pilkada)  2020 lalu, lembaga ad hoc itu mendapat predikat pelaksana pilkada terbaik.  “PPS harus menjaga kredibilitas dan integritas,” pesannya di depan awak media kemarin.

(Foto: Wahyu Adji/Ilmidza Amalia N.)

Sebelumnya, di depan ribuan anggota PPS Dhito juga meminta agar mereka bersikap tegas. Yakni, terhadap upaya oknum yang ingin melemahkan demokrasi. Seperti godaan untuk menerima suap hingga ancaman intimidasi. “Harus berani melawan intimidasi dan menolak uang suap,” pintanya sembari menyebut para anggota PPS untuk menandatangani pakta integritas.

Baca Juga :  Terinspirasi Panji-Sekartaji, Tenun Ikat Kediri Tampil di JFF

Merespons pesan bupati muda itu, Usman, 39, PPS Desa Silir, Kecamatan Wates mengaku siap melaksanakan instruksi tersebut. “Sudah jadi komitmen kami untuk tetap berintegritas dan profesional,” tegasnya.

Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sumarni yang ditemui terpisah menjelaskan, seleksi PPS berlangsung ketat. Sebelumnya, jumlah pendaftar mencapai 3.954 orang. Mereka bersaing untuk bisa menduduki 1.032 posisi yang lowong. Dengan jumlah tersebut, tiap desa akan diisi tiga anggota PPS.

Total ada 429 anggota PPS perempuan dan 603 anggota PPS laki-laki yang akan menjadi penyelenggara pemilu tingkat desa. “Keterwakilan perempuan untuk PPS mencapai 40 persen,” terang Ninik.

 

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram “Radar Kediri”. Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.






Reporter: Ilmidza Amalia Nadzira





Reporter: rekian

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/