KOTA, JP Radar Kediri–Produktivitas padi di Kota Kediri yang tinggi terancam menyusut. Pasalnya, luas lahan pertanian rawan menyusut. Karenanya, Wali Kota Abdullah Abu Bakar meminta dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP) untuk mempertahankan lahan pertanian di Kota Kediri yang kini tinggal sekitar 509,96 hektare.
Abu mengungkapkan, produktivitas panenan padi di Kota Kediri masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Yakni, sebesar 7-8,5 ton per hektare (ha). Sedangkan di tingkat nasional rata-rata hanya 5-5,4 ton per ha.
Meski produktivitas tinggi, Kota Kediri menghadapi masalah lahan pertanian yang terancam terus menyusut. “Kota ini tanahnya nggak banyak. Kami mempertahankan lahan pertanian mati-matian karena banyak yang ingin dijadikan perumahan,” kata Abu yang kemarin melakukan panen raya padi di Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri.
Jika penambahan perumahan di Kota Kediri yang memakai lahan pertanian produktif tak dihambat, menurut Abu akan mengancam para petani di Kota Kediri. Karenanya, sejak 2014 lalu dia mengaku sudah meminta DKPP untuk mempertahankan lahan pertanian di Kota Kediri.
Selebihnya, DKPP juga diminta memastikan para petani mendapat pasokan pupuk yang cukup. Serta, meningkatkan pengetahuan petani agar mereka bisa lebih inovatif dan mengaplikasikan teknologi dalam bertani. Dengan demikian, dia optimistis produksi pertanian di Kota Kediri akan tetap baik.
Untuk diketahui, selain masifnya penambahan perumahan di Kota Kediri, lahan pertanian juga terancam dengan keberadaan proyek strategis nasional. Sedikitnya ada 14 hektare lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) yang terpakai untuk proyek tol.
Pemakaian lahan hingga belasan hektare untuk proyek jalan bebas hambatan itu sempat jadi bahasan di DPRD Kota kediri. Mereka meminta agar lahan yang terpakai untuk proyek tol segera diganti. Sehingga, LP2B di Kota Kediri tidak menyusut.
Terpisah, Kepala DKPP Kota Kediri Moh. Ridwan menjelaskan, LP2B di Kota Kediri diatur khusus dalam perda LP2B. Lahan pertanian seluas ratusan hektare itu hampir tidak mungkin dialihkan untuk peruntukan lain. “Ada aturannya, tidak boleh dialihkan untuk di luar pertanian,” tegasnya.
Pengecualian terjadi untuk beberapa kasus. Misalnya, untuk hal-hal yang bersifat darurat atau terkena bencana. “Misalnya, lahan pertaniannya dikelilingi perumahan hingga saluran irigasinya terganggu, baru bisa dialihkan. Kalau niatnya mengubah status (pertanian ke non-pertanian, Red) jelas tidak bisa,” tegasnya sembari menyebut DKPP menunggu tindak lanjut penggantian lahan yang terdampak Tol Kediri-Tulungagung.
Untuk diketahui, di luar LP2B yang mencapai sekitar 500 hektare, menurut Ridwan di Kota Kediri total ada 2.100 lahan pertanian. Khusus untuk tanaman padi, di puncak panen raya Maret-Mei nanti diperkirakan ada 652 hektare yang bisa dipanen. “Produksinya diperkirakan mencapai 5.542 ton,” terang Ridwan sembari menyebut produktivitas panenan mencapai 8,5 ton per hektare.
Sementara itu, harga gabah di tingkat petani hingga kemarin masih di atas harga pokok pembelian (HPP) bulog yang sebesar Rp 4.200 per kilogram. Mutamar, 52, petani di Dusun Gilang, Desa Plosorejo, Gampengrejo mengungkapkan, harga gabah di tingkat petani mencapai Rp 5.600 hingga Rp 5.700 per kilogram. Dibanding panenan tiga bulan sebelumnya, harga tersebut menurutnya lebih murah. “Tapi mending, lebih tinggi dari sebelumnya (tahun lalu, Red) di bawah Rp 5.500 per kilogram saat panen raya,” paparnya.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram “Radar Kediri”. Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
