KEDIRI, JP Radar Kediri- Program Sekolah Rakyat (SR) di Seluruh Indonesia ternyata masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengakui, meski program ini berjalan cukup baik, namun sejumlah dinamika masih terjadi dalam pelaksanaannya. Hal itu dia ungkapkan saat melakukan kunjungan ke SRMA 24 Kediri.
Menurut dia, tantangan seperti siswa yang tidak betah tinggal di asrama, rasa rindu rumah (homesick), hingga pelanggaran tata tertib masih ditemukan. Beberapa di antaranya bahkan memilih untuk keluar dari sekolah.
“Ada yang siswa tidak kerasan, ada homesick, atau mungkin tidak bisa mengikuti proses dan tata tertib yang sudah ada. Kadang mereka kabur, tapi jumlahnya tidak banyak,” ujar Gus Ipul.
Kementerian Sosial mencatat, hingga saat ini jumlah siswa yang tidak kembali ke sekolah tidak lebih dari 15 anak dari total 16 ribu siswa SR di seluruh Indonesia.
Mereka telah diberi waktu untuk berdialog dengan orang tua dan pihak sekolah sebelum diambil keputusan.
“Kalau tetap tidak bisa, kita nggak bisa maksa. Maka kita akan carikan pengganti dari nama-nama yang ada di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional,” lanjutnya.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Gus Ipul menilai pelaksanaan Sekolah Rakyat sudah tergolong baik.
Termasuk yang ada di Kabupaten Kediri. Dia mengapresiasi kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah tersebut.
“Saya berterima kasih ya Pak Kepala Sekolah, guru, dan juga wali asrama, wali asuh yang telah bekerja keras sehingga pelaksanaan sekolah rintisan di Kabupaten Kediri ini sangat baik sekali,” ungkapnya.
Dia menambahkan, ke depn pemerintah berencana memperluas cakupan sekolah rintisan tersebut agar bisa menampung lebih banyak siswa.
Baik dari berbagai jenjang pendidikan. Saat ini, Sekolah Rakyat di Kediri baru menyelenggarakan jenjang SMA.
“Tahun depan mudah-mudahan sudah ada gedung baru, bisa menampung lebih banyak siswa, dan untuk tiga jenjang: SD, SMP, SMA,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menjelaskan bahwa seluruh sumber daya manusia di Sekolah Rakyat dipilih melalui proses seleksi ketat.
Kepala sekolah merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang diusulkan oleh bupati atau wali kota, kemudian diseleksi oleh kementerian.
Sementara para guru adalah tenaga PPPK yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru. “Melalui proses seleksi, akhirnya mereka siap mengabdi di lingkungan sekolah rakyat. Menurut saya ini satu hal yang baik sekali,” tambahnya.
Secara nasional, program sekolah rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Gus Ipul menegaskan bahwa dinamika yang terjadi merupakan bagian dari proses pembangunan manusia yang memang membutuhkan waktu dan kesabaran.
“Pembangunan di seluruh Indonesia berjalan semua, ada tantangannya, ada dinamikanya, tapi semuanya bisa kita selesaikan dan carikan solusi,” tutupnya.
Editor : Andhika Attar Anindita