Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Untuk diketahui, honor guru madin diberikan berdasar jumlah siswa yang diajar. Setiap satu siswa akan menerima dana dari bantuan keuangan khusus (BKK) Provinsi Jatim senilai Rp 15 ribu. Ditambah sharing dari Pemkab Kediri senilai Rp 1.500 per siswa.
Sehingga, guru madin yang hanya mengajar maksimal 30 siswa, hanya akan mendapat honor Rp 495 ribu per bulan. Itu masih ditambah dengan insentif guru yang tiap orang menerima Rp 300 ribu dari Pemprov Jatim dan Rp 30 ribu dari APBD Kabupaten Kediri. Sehingga, tiap guru maksimal hanya menerima Rp 825 ribu per bulan.
Bagaimana dengan guru yang mengajar lebih dari 30 santri? Mereka hanya akan tetap menerima insentif dengan jumlah maksimal 30 anak. Sehingga, insentif berdasar hitungan santri tetap hanya Rp 495 ribu per bulan.
Bantuan hibah tersebut dicairkan secara rapel tiap enam bulan sekali. Sehingga, dalam setahun mereka bisa mencairkan honor tersebut dua kali.
Masih minimnya honor untuk guru madin ini jadi sorotan Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri Taufiq Chavifudin. Menurutnya jumlah sharing dana Kabupaten Kediri masih terlalu sedikit jika dibanding daerah lain.
“Saya sudah mengusulkan agar jumlahnya dinaikkan, tetapi (kenaikan, Red) baru bisa diakomodasi tahun 2023 nanti,” terang politisi dari PPP ini. Menurut Taufiq, jika saat ini sharing Pemkab Kediri baru 10 persen, bisa dinaikkan minimal menjadi 20 persen dari jumlah BKK Provinsi Jatim.
Terpisah, Sekretaris Pergunu Purwoasri Zainudin mengungkapkan, bantuan baru bisa dicairkan dua kali setiap tahun alias dirapel. Pencairan tidak bisa dilakukan setiap bulan karena honor tersebut menggunakan dana hibah.
Seperti halnya Taufiq, Zainudin mengaku sempat mengusulkan kenaikan dana sharing. “Minimal bisa 50 persen. Di kabupaten lain bahkan ada yang nominalnya sama sama dengan BKK,” beber lelaki yang juga guru di Madrasah Diniyah Al Ikhsan Tugu, Kecamatan Purwoasri tersebut.
Seperti diberitakan, honor yang minim tidak hanya diterima oleh guru madin. Melainkan juga para tenaga honorer. Setiap bulan para guru honorer hanya mendapat honor sekitar Rp 500 ribu dari dana BOS. Merespons hal tersebut, akademisi sekaligus Pemerhati Pendidikan Atrup menganggap persoalan gaji untuk guru honorer ini sebagai masalah yang belum selesai.
“Belum ada standar berapa nilai yang pantas untuk guru honorer,” terang pria yang juga menjadi dosen di beberapa kampus di Jawa Timur tersebut. Doktor lulusan Universitas Negeri Malang ini menerangkan, idealnya, gaji guru honorer ini sama dengan upah minimum kabupaten/kota. Faktanya terkendala karena sumber keuangannya terbatas.
Dia menjelaskan, selain guru honorer masalah juga terjadi pada guru tetap di yayasan atau swasta. Gaji mereka juga masih sangat terbatas. Tergantung dengan kemampuan yayasan dan jumlah rombel di sekolahnya. Guru swasta bisa sedikit bernapas lega bila sudah mendapat tunjangan profesi.
“Masalah gaji guru ini harusnya menjadi perhatian serius terutama pemerintah,” tegasnya sembari menyebut selain guru swasta juga ada guru madrasah diniyah (madin). Keduanya menurut Atrup adalah pendidik yang yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



