25 C
Kediri
Saturday, October 1, 2022

Meminimalisasi Dampak Kenaikan BBM

- Advertisement -

Harga bahan bakar minyak (BBM) sudah naik. Termasuk yang selama ini disebut sebagai BBM bersubsidi maupun BBM penugasan. Pertamax dan konco-konconya, pertalite, pertaminadex, serta solar sudah punya harga baru.

Imbasnya? Sudah dapat diduga. Nyaris semua harga langsung ikutan naik. Drama kenaikan BBM pun sontak diikuti serangkaan demo buruh dan mahasiswa.

Ada yang nyinyir, terutama di medsos, yang mengkritik sikap buruh dan mahasiswa yang demo itu. Menganggap demo adalah aksi tak berguna karena toh mereka tetap membeli BBM. Nyinyiran itu tak perlu ditanggapi serius karena memang sebatas nyinyiran haters pada rasa peduli mahasiswa serta buruh.

Yang pasti, demo atau tidak, harga BBM sudah telanjur naik. Dengan segala alasan Pemerintah yang kadang masuk akal, kadang juga terasa seperti sekadar alasan. Kalaupun nanti bisa turun, anggap saja sebagai bonus bagi masyarakat. Karena sudah pasti, harga-harga yang telanjur naik seperti sekarang bakalan tidak mengikuti turun.

Karena itu, perlu upaya kita semua untuk mengawal dampak kenaikan harga BBM ini. Yang sudah terasa tentu kenaikan harga barang-barang. Terutama sembilan kebutuhan pokok (sembako). Padahal, di sisi lain, upah buruh dan gaji PNS tentu tak bisa serta-merta naik.

Baca Juga :  Ratusan Scooterist Meriahkan HUT JP Radar Kediri
- Advertisement -

Pemerintah Pusat, memang telah menyiapkan skema antisipasi ini. Yaitu berupa pemberian bantuan langsung tunai (BLT) BBM. Namun, skema ini tentu tak akan bisa menyentuh seluruh lapisan yang terdampak kenaikan BBM. Karena yang terkena imbasnya bukan hanya masyarakat yang masuk dalam data kependudukan sebagai masyarakat miskin penerima bansos saja. Semua kalangan, dari bawah ke atas, semuanya terkena dampaknya. Hanya, pemerintah mungkin berhitung, masyarakat yang seperti itu masih bisa bertahan dari hantaman badai mahalnya harga kebutuhan pokok.

Karena nasi telah jad bubur, beberapa upaya harus dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Dan, itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar syarat saja. Yaitu mencegah bansos benar-benar sampai ke tujuan serta menjaga agar harga-harga barang tidak melonjak semakin tinggi.

Soal mencegah bansos agar tidak dikorupsi, boleh disebut gampang-gampang susah. Gampangnya sebenarnya lebih banyak karena memang mudah untuk menerapkan itu. Yang penting integritas para aparat negara. Sayang, integritas inilah yang justru menjadi barang sulit. Buktinya, bansos justru jadi lahan untuk bancakan. Kasus seperti yang terjadi di Kota Kediri yang menyeret mantan kepala dinas sosial bisa menjadi cermin.

Baca Juga :  Demo, Mahasiswa Kediri “Jual Alat Bantu Dengar”

Kedua, adalah menjaga agar harga barang tak melonjak tinggi. Kalau hal ini, boleh disebut sebagai pekerjaan sulit-sulit mudah. Kenyataan bahwa pemerintah tak sanggup mengendalikan gejolak harga minyak goreng hingga saat ini adalah buktinya. Juga, fluktuasi harga sembako yang kerap berdalih karena faktor cuaca atau soal suplay-demand sebagai penyebabnya.

Langkah melakukan sidak di pasar-pasar serta operasi pasar murah memang harus diapresiasi. Namun, seharusnya tak berhenti sebatas itu. Pemerintah daerah, yang punya satgas pangan atau tim pengendali inflasi daerah sudah harus memiliki produk konkret untuk mengatasi masalah ini. Solusi yang menguntungkan masyarakat harus ditelurkan. Karena sebagai aparat negara, sejatinya mereka adalah pelayan rakyat. Sayang, rakyat yang harusnya dilayani terpaksa berjuang sendiri untuk menyelamatkan hidup mereka yang terbenam justru oleh kebijakan para pelayannya.

- Advertisement -

Harga bahan bakar minyak (BBM) sudah naik. Termasuk yang selama ini disebut sebagai BBM bersubsidi maupun BBM penugasan. Pertamax dan konco-konconya, pertalite, pertaminadex, serta solar sudah punya harga baru.

Imbasnya? Sudah dapat diduga. Nyaris semua harga langsung ikutan naik. Drama kenaikan BBM pun sontak diikuti serangkaan demo buruh dan mahasiswa.

Ada yang nyinyir, terutama di medsos, yang mengkritik sikap buruh dan mahasiswa yang demo itu. Menganggap demo adalah aksi tak berguna karena toh mereka tetap membeli BBM. Nyinyiran itu tak perlu ditanggapi serius karena memang sebatas nyinyiran haters pada rasa peduli mahasiswa serta buruh.

Yang pasti, demo atau tidak, harga BBM sudah telanjur naik. Dengan segala alasan Pemerintah yang kadang masuk akal, kadang juga terasa seperti sekadar alasan. Kalaupun nanti bisa turun, anggap saja sebagai bonus bagi masyarakat. Karena sudah pasti, harga-harga yang telanjur naik seperti sekarang bakalan tidak mengikuti turun.

Karena itu, perlu upaya kita semua untuk mengawal dampak kenaikan harga BBM ini. Yang sudah terasa tentu kenaikan harga barang-barang. Terutama sembilan kebutuhan pokok (sembako). Padahal, di sisi lain, upah buruh dan gaji PNS tentu tak bisa serta-merta naik.

Baca Juga :  Kepiawaian Sutikno Melukis Objek Bertema Bali Diakui di Level Nasional

Pemerintah Pusat, memang telah menyiapkan skema antisipasi ini. Yaitu berupa pemberian bantuan langsung tunai (BLT) BBM. Namun, skema ini tentu tak akan bisa menyentuh seluruh lapisan yang terdampak kenaikan BBM. Karena yang terkena imbasnya bukan hanya masyarakat yang masuk dalam data kependudukan sebagai masyarakat miskin penerima bansos saja. Semua kalangan, dari bawah ke atas, semuanya terkena dampaknya. Hanya, pemerintah mungkin berhitung, masyarakat yang seperti itu masih bisa bertahan dari hantaman badai mahalnya harga kebutuhan pokok.

Karena nasi telah jad bubur, beberapa upaya harus dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Dan, itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar syarat saja. Yaitu mencegah bansos benar-benar sampai ke tujuan serta menjaga agar harga-harga barang tidak melonjak semakin tinggi.

Soal mencegah bansos agar tidak dikorupsi, boleh disebut gampang-gampang susah. Gampangnya sebenarnya lebih banyak karena memang mudah untuk menerapkan itu. Yang penting integritas para aparat negara. Sayang, integritas inilah yang justru menjadi barang sulit. Buktinya, bansos justru jadi lahan untuk bancakan. Kasus seperti yang terjadi di Kota Kediri yang menyeret mantan kepala dinas sosial bisa menjadi cermin.

Baca Juga :  Kesehatan Membaik, Dzakyya Korban Ledakan Petasan Boleh Pulang

Kedua, adalah menjaga agar harga barang tak melonjak tinggi. Kalau hal ini, boleh disebut sebagai pekerjaan sulit-sulit mudah. Kenyataan bahwa pemerintah tak sanggup mengendalikan gejolak harga minyak goreng hingga saat ini adalah buktinya. Juga, fluktuasi harga sembako yang kerap berdalih karena faktor cuaca atau soal suplay-demand sebagai penyebabnya.

Langkah melakukan sidak di pasar-pasar serta operasi pasar murah memang harus diapresiasi. Namun, seharusnya tak berhenti sebatas itu. Pemerintah daerah, yang punya satgas pangan atau tim pengendali inflasi daerah sudah harus memiliki produk konkret untuk mengatasi masalah ini. Solusi yang menguntungkan masyarakat harus ditelurkan. Karena sebagai aparat negara, sejatinya mereka adalah pelayan rakyat. Sayang, rakyat yang harusnya dilayani terpaksa berjuang sendiri untuk menyelamatkan hidup mereka yang terbenam justru oleh kebijakan para pelayannya.

Artikel Terkait

Keluarga yang Tak Lagi Aman

Mengembalikan Hak Warga Terdampak

Most Read

Ampas Kopi Itu Bisa Jadi Uang

Megengan Pandemi

Tiga Makam di Puncak Bukit Maskumambang


Artikel Terbaru

/