23.7 C
Kediri
Sunday, June 26, 2022

Geger, Pilih Penjara atau Rehab

Bangsa-bangsa di dunia ini pernah perang secara agresif tanpa pandang bulu melawan narkotika. Yakni, dilakukan dengan cara memenjarakan semua yang terlibat. Baik penyalah guna (drug abuse), pecandu (drug addiction) maupun pengedar (drug traffickers). Ini dipelopori oleh Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Nixon.

Namun, perang ini dinilai gagal setelah dievaluasi oleh badan dunia yang menangani masalah narkotika. Sebab, faktanya, selama kurun waktu satu dasawarsa perang melawan narkotika jumlah penyalah guna dan pecandu justru meningkat. Peredaran juga tumbuh dengan subur. Negara menghasilkan generasi hippies yang dikenal dengan lost generation.

Dengan fakta tersebut di atas, dunia hukum pun sadar bahwa penyalah guna tidak jera kalau di penjara. Sebab, narkotika di satu sisi adalah obat untuk menghilangkan rasa sakit. Sedangkan di sisi lain, berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi tanpa resep dokter karena dapat menyebabkan sakit kronis kambuhan yang disebut adiksi atau ketergantungan narkotika.

Fakta ambiguitas tentang narkotika di atas secara yuridis sudah ada jalan keluarnya. Namun, masih terjadi geger silang pendapat dalam praktik tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Agar jera dan tidak mengulangi lagi, solusinya dihukum penjara atau dihukum rehabilitasi? Ini perlu dijawab dengan bener.

Dunia hukum telah meyakini bahwa untuk membuat jera sekaligus menyembuhkan para penyalah guna (drug abuse) dan pecandu (drug addiction) hanya ada satu cara, yaitu melalui rehabilitasi. Ini sebagai alternatif hukuman yang bermanfaat nyata bagi penyalah guna dan pecandu. Manfaat lain adalah sebagai salah satu pilar problem solving selain pilar hukuman penjara dalam membasmi para pengedar narkotika ilegal.

Karena itu hukum pidana mulai memberlakukan hukuman rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika (drug abuse) dan pecandunya (drug addiction) ke seluruh dunia. Ini ditandai dengan disetujui dan diterbitkannya Protokol 1971 sebagai protokol yang mengamandemen Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Berdasar protokol tersebut, hukuman rehabilitasi diberlakukan bagi penyalah guna dan pecandu sebagai alternatif/alternatif pengganti hukuman penjara.

Baca Juga :  Edarkan Pil Dobel L, Dua Pemuda asal Pare Ditangkap

Secara hukum dan ilmu kesehatan, bahaya narkotika ilegal yang beredar tidak terletak pada narkotikanya. Sebab, yang membutuhkan, membeli, dan mengonsumsi jelas. Yaitu hanya para penyalah guna dan pecandu. Ancaman dan risiko tinggi justru terdapat pada para penyalah guna dan pecandu yang tidak mendapatkan rehabilitasi karena mereka sangat riskan terkena dampak buruk mengonsumsi narkotika

Di Indonesia, hukuman rehabilitasi dikenal sejak Indonesia mengadopsi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya ke dalam UU No 8 Tahun 1976 yang kemudian menjadi dasar dibuatnya  UU Narkotika pertama tahun 1976. Lalu, diubah menjadi UU Narkotika 1997 dan terakhir UU Narkotika 2009.

Pada UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang dinyatakan bahwa penyalah guna dan pecandu dijamin mendapatkan rehabilitasi. Perkara pecandu harus dipisahkan dengan perkara pengedar, tidak boleh dituntut secara berlapis atau subsidiaritas karena beda tujuan (pasal 4). Kalau sudah kecanduan, wajib menjalani rehabilitasi (pasal 54)

Hukuman rehabilitasi dinyatakan sebagai pengganti hukuman penjara yang bersifat wajib (pasal 127/2) bagi penyalah guna untuk diri sendiri, apalagi yang sudah jadi pecandu. Hukuman rehabilitasi=hukuman penjara dinyatakan dalam pasal 103 ayat 2 yang berbunyi “masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman.” 

Hakim diberi kewenangan strategis dalam merealisasi tujuan dibuatnya UU Narkotika. Yaitu, menjamin rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewenangan itu berupa kewenangan tambahan “dapat” menghukum dengan hukuman rehabilitasi, baik terdakwanya terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah di pengadilan (pasal 103/1). Artinya, wajib bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi.

Kenapa hukuman rehabilitasi dipilih menjadi alternatif pengganti hukuman penjara bagi penyalah guna dan pecandu? Jawabannya, karena penyalah guna dan pecandu adalah orang sakit adiksi yang hanya bisa kembali seperti sedia kala kalau direhabilitasi.

Sejatinya tidak ada orang yang ingin menjadi penyalah guna atau pecandu karena mereka hakikatnya adalah orang sakit. Yang mereka harapkan adalah bisa sembuh. Namun, tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus dibantu orang lain.

Baca Juga :  Tertangkap saat Kirim Barang

Itu sebabnya, di dalam UU Narkotika, orang tua diwajibkan melaporkan keluarganya yang menjadi penyalah guna atau pecandu untuk disembuhkan lewat rehabilitasi. Mereka diancam hukuman kurungan tiga bulan kalau tidak melaporkannya.

Jika sudah dilaporkan ke rumah sakit yang ditunjuk dan diperiksa dokter ahli, status hukum penyalah guna atau pecandu juga berubah. Yang tadinya diancam dengan pidana (pasal 127) menjadi tidak dituntut pidana karena sedang menjalani penyembuhan melalui proses rehabilitasi (pasal 128). Inilah sisi humanis UU Narkotika.

Penyalah guna yang tidak disembuhkan lama kelamaan bisa menjadi pecandu. Dan, kemungkinan besar mendapatkan ‘bonus’ penyakit lainnya seperti gangguan pernapasan, penyakit kelamin, HIV/AIDS, bahkan gangguan jiwa dan bisa gila. Ini akan menjadi ancaman bagi kita. Juga menguras energy serta menjadi beban bagi keluarga dan negara.

Dampak lain kalau penyalah guna tidak direhabilitasi adalah mereka akan terus menerus menjadi demand para pengedar narkotika. Hal ini bisa menambah suburnya bisnis narkotika. Dengan demand yang jumlahnya besar maka supply-nya juga besar. Ini adalah ancaman serius kita ke depan.

Ancaman ini lambat laun diikuti dengan out put berupa meningkatnya jumlah penyalah guna dan pecandu. Out come-nya, negara ini menghasilkan generasi sakit adiksi seperti generasi hippies yang membahayakan kita semua.

Saya mengerti para penyalah guna dan pecandu itu melanggar hukum sehingga layak dihukum. Akan tetapi, mereka adalah penderita sakit adiksi dan ingin sembuh tapi tidak mengerti bagaimana caranya. Oleh karena itu, hukumlah mereka dengan hukuman rehabilitasi supaya mereka menemukan caranya sembuh. Toh, tujuan dibuatnya UU Narkotika itu untuk menyelamatkan dan menjamin mereka mendapatkan rehabilitasi. Para penyalah guna atau pecandu itu sudah jatuh, jangan sampai ditibani tangga.

*) Penulis adalah Ka BNN 2012-2015, Kabareskrim 2015-2016, dan dosen Universitas Trisakti. Konsultasi masalah narkotika melalui WA nomor 087884819858.

- Advertisement -

Bangsa-bangsa di dunia ini pernah perang secara agresif tanpa pandang bulu melawan narkotika. Yakni, dilakukan dengan cara memenjarakan semua yang terlibat. Baik penyalah guna (drug abuse), pecandu (drug addiction) maupun pengedar (drug traffickers). Ini dipelopori oleh Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Nixon.

Namun, perang ini dinilai gagal setelah dievaluasi oleh badan dunia yang menangani masalah narkotika. Sebab, faktanya, selama kurun waktu satu dasawarsa perang melawan narkotika jumlah penyalah guna dan pecandu justru meningkat. Peredaran juga tumbuh dengan subur. Negara menghasilkan generasi hippies yang dikenal dengan lost generation.

Dengan fakta tersebut di atas, dunia hukum pun sadar bahwa penyalah guna tidak jera kalau di penjara. Sebab, narkotika di satu sisi adalah obat untuk menghilangkan rasa sakit. Sedangkan di sisi lain, berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi tanpa resep dokter karena dapat menyebabkan sakit kronis kambuhan yang disebut adiksi atau ketergantungan narkotika.

Fakta ambiguitas tentang narkotika di atas secara yuridis sudah ada jalan keluarnya. Namun, masih terjadi geger silang pendapat dalam praktik tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Agar jera dan tidak mengulangi lagi, solusinya dihukum penjara atau dihukum rehabilitasi? Ini perlu dijawab dengan bener.

Dunia hukum telah meyakini bahwa untuk membuat jera sekaligus menyembuhkan para penyalah guna (drug abuse) dan pecandu (drug addiction) hanya ada satu cara, yaitu melalui rehabilitasi. Ini sebagai alternatif hukuman yang bermanfaat nyata bagi penyalah guna dan pecandu. Manfaat lain adalah sebagai salah satu pilar problem solving selain pilar hukuman penjara dalam membasmi para pengedar narkotika ilegal.

Karena itu hukum pidana mulai memberlakukan hukuman rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika (drug abuse) dan pecandunya (drug addiction) ke seluruh dunia. Ini ditandai dengan disetujui dan diterbitkannya Protokol 1971 sebagai protokol yang mengamandemen Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Berdasar protokol tersebut, hukuman rehabilitasi diberlakukan bagi penyalah guna dan pecandu sebagai alternatif/alternatif pengganti hukuman penjara.

Baca Juga :  Pecandu, Kunci Permasalahan Narkotika

Secara hukum dan ilmu kesehatan, bahaya narkotika ilegal yang beredar tidak terletak pada narkotikanya. Sebab, yang membutuhkan, membeli, dan mengonsumsi jelas. Yaitu hanya para penyalah guna dan pecandu. Ancaman dan risiko tinggi justru terdapat pada para penyalah guna dan pecandu yang tidak mendapatkan rehabilitasi karena mereka sangat riskan terkena dampak buruk mengonsumsi narkotika

Di Indonesia, hukuman rehabilitasi dikenal sejak Indonesia mengadopsi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya ke dalam UU No 8 Tahun 1976 yang kemudian menjadi dasar dibuatnya  UU Narkotika pertama tahun 1976. Lalu, diubah menjadi UU Narkotika 1997 dan terakhir UU Narkotika 2009.

Pada UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang dinyatakan bahwa penyalah guna dan pecandu dijamin mendapatkan rehabilitasi. Perkara pecandu harus dipisahkan dengan perkara pengedar, tidak boleh dituntut secara berlapis atau subsidiaritas karena beda tujuan (pasal 4). Kalau sudah kecanduan, wajib menjalani rehabilitasi (pasal 54)

Hukuman rehabilitasi dinyatakan sebagai pengganti hukuman penjara yang bersifat wajib (pasal 127/2) bagi penyalah guna untuk diri sendiri, apalagi yang sudah jadi pecandu. Hukuman rehabilitasi=hukuman penjara dinyatakan dalam pasal 103 ayat 2 yang berbunyi “masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman.” 

Hakim diberi kewenangan strategis dalam merealisasi tujuan dibuatnya UU Narkotika. Yaitu, menjamin rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewenangan itu berupa kewenangan tambahan “dapat” menghukum dengan hukuman rehabilitasi, baik terdakwanya terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah di pengadilan (pasal 103/1). Artinya, wajib bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi.

Kenapa hukuman rehabilitasi dipilih menjadi alternatif pengganti hukuman penjara bagi penyalah guna dan pecandu? Jawabannya, karena penyalah guna dan pecandu adalah orang sakit adiksi yang hanya bisa kembali seperti sedia kala kalau direhabilitasi.

Sejatinya tidak ada orang yang ingin menjadi penyalah guna atau pecandu karena mereka hakikatnya adalah orang sakit. Yang mereka harapkan adalah bisa sembuh. Namun, tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus dibantu orang lain.

Baca Juga :  Komplotan Pengedar Libatkan Tiga Pemuda

Itu sebabnya, di dalam UU Narkotika, orang tua diwajibkan melaporkan keluarganya yang menjadi penyalah guna atau pecandu untuk disembuhkan lewat rehabilitasi. Mereka diancam hukuman kurungan tiga bulan kalau tidak melaporkannya.

Jika sudah dilaporkan ke rumah sakit yang ditunjuk dan diperiksa dokter ahli, status hukum penyalah guna atau pecandu juga berubah. Yang tadinya diancam dengan pidana (pasal 127) menjadi tidak dituntut pidana karena sedang menjalani penyembuhan melalui proses rehabilitasi (pasal 128). Inilah sisi humanis UU Narkotika.

Penyalah guna yang tidak disembuhkan lama kelamaan bisa menjadi pecandu. Dan, kemungkinan besar mendapatkan ‘bonus’ penyakit lainnya seperti gangguan pernapasan, penyakit kelamin, HIV/AIDS, bahkan gangguan jiwa dan bisa gila. Ini akan menjadi ancaman bagi kita. Juga menguras energy serta menjadi beban bagi keluarga dan negara.

Dampak lain kalau penyalah guna tidak direhabilitasi adalah mereka akan terus menerus menjadi demand para pengedar narkotika. Hal ini bisa menambah suburnya bisnis narkotika. Dengan demand yang jumlahnya besar maka supply-nya juga besar. Ini adalah ancaman serius kita ke depan.

Ancaman ini lambat laun diikuti dengan out put berupa meningkatnya jumlah penyalah guna dan pecandu. Out come-nya, negara ini menghasilkan generasi sakit adiksi seperti generasi hippies yang membahayakan kita semua.

Saya mengerti para penyalah guna dan pecandu itu melanggar hukum sehingga layak dihukum. Akan tetapi, mereka adalah penderita sakit adiksi dan ingin sembuh tapi tidak mengerti bagaimana caranya. Oleh karena itu, hukumlah mereka dengan hukuman rehabilitasi supaya mereka menemukan caranya sembuh. Toh, tujuan dibuatnya UU Narkotika itu untuk menyelamatkan dan menjamin mereka mendapatkan rehabilitasi. Para penyalah guna atau pecandu itu sudah jatuh, jangan sampai ditibani tangga.

*) Penulis adalah Ka BNN 2012-2015, Kabareskrim 2015-2016, dan dosen Universitas Trisakti. Konsultasi masalah narkotika melalui WA nomor 087884819858.

Artikel Terkait

UAS dan Stigma

Kepala Daerah dan Donokrasi

Awal Ramadan Beda, Ikut Yang Mana?

Most Read

Megengan Pandemi

Sembadra Karya


Artikel Terbaru

/