23.3 C
Kediri
Wednesday, July 6, 2022

— PKL —

Suatu ketika saya bertemu dengan seorang pengusaha kuliner asli Kota Kediri yang baru kenal. Kami ngobrol gayeng di salah satu kafe miliknya, di tengah kota. Ternyata dia termasuk pengusaha yang risau dengan Kota Kediri yang menurutnya cenderung stagnan. Dia bahkan punya cara menilai kepala daerah yang menurut saya menarik, apakah dianggap berhasil memimpin atau tidak.

Yakni, dilihat dari keberadaan PKL-nya. Pedagang Kaki Lima di sebuah daerah. “Saat dia (kepala daerah) awal memimpin sampai periode pemerintahannya habis, coba dilihat, berapa penambahan jumlah PKL-nya. Seberapa sukses menata atau merelokasi PKL. Kalau selama kepemimpinannya jumlah PKL semakin bertambah dan tak ditata apalagi direlokasi, berarti dia gagal memimpin,” katanya.

Jadi, seberapa sukses menata dan merelokasi PKL, menurut si pengusaha tadi, bisa menjadi parameter untuk mengukur tingkat kemampuan atau tingkat keberhasilan kepala daerah. Apakah Anda setuju?

Saya termasuk yang setuju. Sebab, mengatur, menata, apalagi merelokasi  PKL, bukan lah pekerjaan gampang. Apalagi untuk PKL yang sudah menetap di sebuah lokasi selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Seringkali, penataan PKL identik dengan penertiban dan penggusuran. Sehingga, yang sering terjadi adalah perlawanan dari para PKL.

Tak banyak kepala daerah yang sukses menata dan merelokasi PKL. Joko Widodo (Jokowi) ketika menjadi Wali Kota Solo (2005-2012), cukup sukses menata dan merelokasi PKL. Pendekatan yang dia lakukan saat itu sangat humanis. Padahal, saat itu dia merelokasi sejumlah titik PKL yang selama bertahun-tahun tak bisa dilakukan, bahkan oleh tiga kepala daerah sebelum dia. Umumnya, PKL itu berjualan di jalan-jalan dan taman, sehingga sangat mengganggu pengendara dan pejalan kaki, serta bikin macet.

Sejak kantor wali kota Solo dibangun, tercatat sudah dua kali dibakar. Yakni pada 1998 dan 1999. Ini buntut dari kerusuhan akibat kala itu dilakukan upaya penertiban terhadap PKL.

Baca Juga :  Terpesona dengan Tenun Ikat

Belajar dari peristiwa itu, Jokowi lebih memilih menggunakan pendekatan dari hati ke hati. Pertama, para PKL yang menjadi sasaran untuk ditata adalah yang selama ini berjualan di daerah Banjarsari, salah satu kawasan elite di Solo. Di sana terdapat 989 PKL yang tergabung dalam 11 paguyuban. Para PKL itu diundang ke Loji Gandrung (rumah dinas walikota) untuk diajak makan dan ngobrol. Dan sama sekali tidak membicarakan soal rencana relokasi.

Makan bersama dengan para PKL itu dilakukan Jokowi hingga 53 kali. Dan selama itu Jokowi sama sekali tak menyinggung soal relokasi PKL. Baru pada pertemuan ke-54, dimana saat itu para PKL yang akan direlokasi semua hadir, Jokowi baru lah mengutarakan niatnya untuk merelokasi PKL.

Ketika Jokowi mengutarakan niatnya untuk merelokasi, para PKL tidak ada satu pun yang melawan atau menolak. Mereka semua setuju, asal dicarikan tempat baru untuk berjualan yang layak. Dan Jokowi menyanggupinya.

Dibuatkan lah lokasi baru untuk para PKL tersebut. Iuran dibikin semurah mungkin, yakni para PKL cukup membayar retribusi sebesar Rp 2.600 per hari. Dengan retribusi sebesar ini, modal Pemkot Solo sebesar Rp 9,8 miliar untuk membangun lokasi baru itu diperkirakan dapat kembali dalam kurun waktu 9 tahun.

Tak hanya itu, Jokowi juga gencar mempromosikan tempat baru itu melalui sejumlah media massa lokal. Lalu dia memperluas jalan menuju lokasi baru, dengan menambahkan satu trayek angkot baru. Dengan cara ini, kebijakan Jokowi pun mulus. Para PKL yang selama puluhan tahun sulit direlokasi, akhirnya berhasil direlokasi. Tanpa ada penolakan. Relokasi pun merembet ke titik-titik PKL yang lain. Di antaranya Pasar Klitikan Notoharjo, Pasar Nusukan, Pasar Kembalang, Pasar Sidodadi, Pasar Gading, pusat jajanan malam Langen Bogan, serta pasar malam Ngarsapura.

Baca Juga :  Natal Setiap Hari

Saat relokasi dilakukan,  Jokowi saat itu menggelar arak-arakan sepanjang jalan menuju Pasar Klitikan dengan iringan musik tradisional khas Solo. Jokowi juga menghadirkan para prajurit keraton untuk mengawal para PKL yang direlokasi. Sehingga, para PKL merasa benar-benar dihormati.

Itulah salah satu kisah sukses Jokowi menata dan merelokasi PKL di Solo. Tanpa ada penolakan. Gara-gara ini, Jokowi banyak mendapatkan penghargaan. Dan kita tahu, Jokowi namanya kian melambung, hingga sukses menjadi Gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden RI dua periode. Semua itu berawal dari kesuksesannya menata dan merelokasi PKL.

Tri Rismaharini, yang sekarang menjadi Menteri Sosial, saat menjadi walikota Surabaya juga cukup sukses dalam menata dan merelokasi PKL di sejumlah titik. Saya menjadi saksi, titik-titik dimana para PKL yang selama puluhan tahun kumuh, macet, dan kotor, di tangan Risma kini titik-titik itu steril dari PKL.

Bagaimana dengan PKL di Kota Kediri? Apakah sudah ada sentuhan penataan yang lebih baik dan relokasi yang tepat? Pengusaha yang saya ajak ngobrol tadi menyebut “belum ada perubahan”. Artinya, kata dia, PKL di Kota Kediri masih begitu-begitu saja. Malah, keberadaannya di jalan-jalan protokol, cenderung semakin bikin macet dan kumuh. Padahal, kata dia, periode pemerintahan walikota sudah menjelang berakhir.  

Seperti yang saya sebutkan di atas, menata dan merelokasi PKL bukanlah pekerjaan mudah. Butuh pendekatan yang humanis. Butuh ketelatenan. Butuh strategi. Dan ketika harus melakukan relokasi, pemerintah daerah mesti menyiapkan tempat baru yang benar-benar layak. Jadi, tidak asal memindah. Dan untuk bisa melakukan semua itu, dibutuhkan pemimpin yang benar-benar mau repot. Bukan malah ngrepoti. (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)

- Advertisement -

Suatu ketika saya bertemu dengan seorang pengusaha kuliner asli Kota Kediri yang baru kenal. Kami ngobrol gayeng di salah satu kafe miliknya, di tengah kota. Ternyata dia termasuk pengusaha yang risau dengan Kota Kediri yang menurutnya cenderung stagnan. Dia bahkan punya cara menilai kepala daerah yang menurut saya menarik, apakah dianggap berhasil memimpin atau tidak.

Yakni, dilihat dari keberadaan PKL-nya. Pedagang Kaki Lima di sebuah daerah. “Saat dia (kepala daerah) awal memimpin sampai periode pemerintahannya habis, coba dilihat, berapa penambahan jumlah PKL-nya. Seberapa sukses menata atau merelokasi PKL. Kalau selama kepemimpinannya jumlah PKL semakin bertambah dan tak ditata apalagi direlokasi, berarti dia gagal memimpin,” katanya.

Jadi, seberapa sukses menata dan merelokasi PKL, menurut si pengusaha tadi, bisa menjadi parameter untuk mengukur tingkat kemampuan atau tingkat keberhasilan kepala daerah. Apakah Anda setuju?

Saya termasuk yang setuju. Sebab, mengatur, menata, apalagi merelokasi  PKL, bukan lah pekerjaan gampang. Apalagi untuk PKL yang sudah menetap di sebuah lokasi selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Seringkali, penataan PKL identik dengan penertiban dan penggusuran. Sehingga, yang sering terjadi adalah perlawanan dari para PKL.

Tak banyak kepala daerah yang sukses menata dan merelokasi PKL. Joko Widodo (Jokowi) ketika menjadi Wali Kota Solo (2005-2012), cukup sukses menata dan merelokasi PKL. Pendekatan yang dia lakukan saat itu sangat humanis. Padahal, saat itu dia merelokasi sejumlah titik PKL yang selama bertahun-tahun tak bisa dilakukan, bahkan oleh tiga kepala daerah sebelum dia. Umumnya, PKL itu berjualan di jalan-jalan dan taman, sehingga sangat mengganggu pengendara dan pejalan kaki, serta bikin macet.

Sejak kantor wali kota Solo dibangun, tercatat sudah dua kali dibakar. Yakni pada 1998 dan 1999. Ini buntut dari kerusuhan akibat kala itu dilakukan upaya penertiban terhadap PKL.

Baca Juga :  Terpesona dengan Tenun Ikat

Belajar dari peristiwa itu, Jokowi lebih memilih menggunakan pendekatan dari hati ke hati. Pertama, para PKL yang menjadi sasaran untuk ditata adalah yang selama ini berjualan di daerah Banjarsari, salah satu kawasan elite di Solo. Di sana terdapat 989 PKL yang tergabung dalam 11 paguyuban. Para PKL itu diundang ke Loji Gandrung (rumah dinas walikota) untuk diajak makan dan ngobrol. Dan sama sekali tidak membicarakan soal rencana relokasi.

Makan bersama dengan para PKL itu dilakukan Jokowi hingga 53 kali. Dan selama itu Jokowi sama sekali tak menyinggung soal relokasi PKL. Baru pada pertemuan ke-54, dimana saat itu para PKL yang akan direlokasi semua hadir, Jokowi baru lah mengutarakan niatnya untuk merelokasi PKL.

Ketika Jokowi mengutarakan niatnya untuk merelokasi, para PKL tidak ada satu pun yang melawan atau menolak. Mereka semua setuju, asal dicarikan tempat baru untuk berjualan yang layak. Dan Jokowi menyanggupinya.

Dibuatkan lah lokasi baru untuk para PKL tersebut. Iuran dibikin semurah mungkin, yakni para PKL cukup membayar retribusi sebesar Rp 2.600 per hari. Dengan retribusi sebesar ini, modal Pemkot Solo sebesar Rp 9,8 miliar untuk membangun lokasi baru itu diperkirakan dapat kembali dalam kurun waktu 9 tahun.

Tak hanya itu, Jokowi juga gencar mempromosikan tempat baru itu melalui sejumlah media massa lokal. Lalu dia memperluas jalan menuju lokasi baru, dengan menambahkan satu trayek angkot baru. Dengan cara ini, kebijakan Jokowi pun mulus. Para PKL yang selama puluhan tahun sulit direlokasi, akhirnya berhasil direlokasi. Tanpa ada penolakan. Relokasi pun merembet ke titik-titik PKL yang lain. Di antaranya Pasar Klitikan Notoharjo, Pasar Nusukan, Pasar Kembalang, Pasar Sidodadi, Pasar Gading, pusat jajanan malam Langen Bogan, serta pasar malam Ngarsapura.

Baca Juga :  Ratusan Sekolah di Kota Kediri Rusak Tunggu Perbaikan

Saat relokasi dilakukan,  Jokowi saat itu menggelar arak-arakan sepanjang jalan menuju Pasar Klitikan dengan iringan musik tradisional khas Solo. Jokowi juga menghadirkan para prajurit keraton untuk mengawal para PKL yang direlokasi. Sehingga, para PKL merasa benar-benar dihormati.

Itulah salah satu kisah sukses Jokowi menata dan merelokasi PKL di Solo. Tanpa ada penolakan. Gara-gara ini, Jokowi banyak mendapatkan penghargaan. Dan kita tahu, Jokowi namanya kian melambung, hingga sukses menjadi Gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden RI dua periode. Semua itu berawal dari kesuksesannya menata dan merelokasi PKL.

Tri Rismaharini, yang sekarang menjadi Menteri Sosial, saat menjadi walikota Surabaya juga cukup sukses dalam menata dan merelokasi PKL di sejumlah titik. Saya menjadi saksi, titik-titik dimana para PKL yang selama puluhan tahun kumuh, macet, dan kotor, di tangan Risma kini titik-titik itu steril dari PKL.

Bagaimana dengan PKL di Kota Kediri? Apakah sudah ada sentuhan penataan yang lebih baik dan relokasi yang tepat? Pengusaha yang saya ajak ngobrol tadi menyebut “belum ada perubahan”. Artinya, kata dia, PKL di Kota Kediri masih begitu-begitu saja. Malah, keberadaannya di jalan-jalan protokol, cenderung semakin bikin macet dan kumuh. Padahal, kata dia, periode pemerintahan walikota sudah menjelang berakhir.  

Seperti yang saya sebutkan di atas, menata dan merelokasi PKL bukanlah pekerjaan mudah. Butuh pendekatan yang humanis. Butuh ketelatenan. Butuh strategi. Dan ketika harus melakukan relokasi, pemerintah daerah mesti menyiapkan tempat baru yang benar-benar layak. Jadi, tidak asal memindah. Dan untuk bisa melakukan semua itu, dibutuhkan pemimpin yang benar-benar mau repot. Bukan malah ngrepoti. (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)

Artikel Terkait

UAS dan Stigma

Kepala Daerah dan Donokrasi

Awal Ramadan Beda, Ikut Yang Mana?

Most Read


Artikel Terbaru

/