29 C
Kediri
Saturday, December 3, 2022

Oleh : Kurniawan Muhammad

Sidak, Blusukan, dan Pencitraan

- Advertisement -

Baru-baru ini sempat viral, seorang kepala daerah sedang meninjau sebuah proyek pembangunan. Awalnya dia mengajak ngobrol seorang tukang di bangunan itu. Lalu ngobrol juga dengan seseorang yang rupanya adalah salah satu mandor. Si kepala daerah bertanya soal merek plafon eternit yang seharusnya dipakai.  Dan ternyata, di lokasi bangunan, merek plafon eternitnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Maka, si kepala daerah itu marah. Dia lantas menendang plafon eternit itu hingga jebol. Adegan ini di-upload di IG (instagram) milik si kepala daerah tersebut.

Netizen pun riuh menanggapinya. Rata-rata respon netizen kurang bagus terhadap tindakan si kepala daerah itu. Ada yang menertawakan adegan itu. Ada yang menyindir si kepala daerah, yang dianggap tindakannya hanya pencitraan. Dan aneka respon lain yang berbau nyinyir dan mencemooh.

Pejabat atau kepala daerah turun ke lapangan, menemukan masalah, atau mengungkap adanya penyimpangan, lalu marah-marah, belakangan ini memang sedang marak. Atau bisa juga disebut sedang ngetrend di media sosial. Adegan itu ada yang di-upload di media sosial milik masing-masing pejabat atau kepala daerah. Atau bisa juga ada netizen (bisa juga bagian dari “orang dalam” si pejabat atau kepala daerah) yang merekam adegan ketika turun ke lapangan itu. Bagi saya yang sering melihat adegan pejabat atau kepala daerah turun ke lapangan, lalu di-upload di media sosial itu, ada yang alamiah. Tapi, ada juga yang terkesan dibuat-buat. Bahkan, ada yang terkesan lebay.

Sebuah situs anak muda, pernah membuat artikel menarik. Yakni tentang lima kepala daerah yang pernah marah-marah saat turun ke lapangan. Video aksi kelima kepala daerah ini dianggap yang paling ramai dibicarakan netizen. Baik yang memuji atau yang mengkritik.

Kelima kepala daerah itu adalah: Pertama, Zumi Zola saat melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mataher di Jambi, lima tahun lalu (2017), saat masih menjadi Gubernur Jambi. Saat itu, Zumi marah-marah karena melihat kinerja pegawai di rumah sakit itu yang dianggap  tidak profesional.

Baca Juga :  Persik
- Advertisement -

Kedua, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Aksi marah-marah Ganjar sempat viral ketika dia sidak ke jembatan timbang. Penyebabnya, saat dia sedang sidak, mendadak ada kernet sopir truk memberi amplop berisi uang kepada petugas timbangan. Ini jelas-jelas praktik pungli.  Peristiwa ini terjadi pada 2014.

Ketiga, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Saat masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, dia termasuk sering memarahi anak buahnya ketika sidak ke lapangan. Misalnya, saat dia memarahi kepala dinas PU (Pekerjaan Umum). Pernah juga dia saat memberikan sambutan, menyentil dengan keras Dinas Sosial dan Dinas Perumahan DKI yang dianggap tidak becus dalam menanggapi permasalahan warga Jakarta.

Keempat, Tri Rismaharini. Saat dia masih menjadi Wali Kota Surabaya, pernah memarahi anak buahnya ketika sidak banjir pada Desember 2013. Saat itu dia marah-marah kepada anak buahnya yang dianggap lambat dalam bekerja. Ketika itu Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Surabaya sedang dilanda banjir besar.

Kelima, Bima Arya. Pria yang saat ini masih menjadi Wali Kota Bogor itu pernah marah karena anak buahnya di Satpol PP Kota Bogor terlibat kasus narkoba. Dia marah, dan segera mencopot Kepala Satpol PP Agung Prihatno dari jabatannya.

Pejabat atau Kepala Daerah memang sudah seharusnya turun ke lapangan untuk melihat, mengecek, dan menelisik kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Turun ke lapangan itu bisa berupa sidak, bisa juga blusukan.

Sidak, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah suatu inspeksi yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan lebih dulu. Sidak, biasanya  lebih menitikberatkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan mengukur laporan dari pejabat untuk memperbaiki mekanisme pemerintahan.

Baca Juga :  Oh….Stasiun Kediri

Sedangkan blusukan menurut KBBI adalah suatu istilah untuk menunjukkan seseorang yang masuk ke suatu tempat dengan tujuan untuk mengetahui sesuatu. Blusukan lebih menitikberatkan menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta mendengarkan berbagai model penyelesaian yang ditawarkan masyarakat. Selain itu, juga untuk  memperbaiki komunikasi, menyampaikan tawaran yang hendak dilakukan pemerintah dan meminta masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan persoalannya.

Jadi, sidak ataupun blusukan, sebenarnya adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh seorang pejabat, kepala daerah, ataupun Presiden. Namun, di era media sosial (medsos) yang masif seperti sekarang ini, motif seorang pejabat ataupun kepala daerah ketika melakukan sidak atau blusukan, menjadi rancu dengan motif pencitraan. Kita sering sulit membedakan, apakah sidak atau blusukan para pejabat dan kepala daerah itu murni untuk sidak/blusukan, ataukah untuk pencitraan?

Teman saya punya cara untuk membedakan, mana sidak atau blusukan yang beneran, dan mana yang pencitraan. Kata dia, pejabat atau kepala daerah yang beneran sidak atau blusukan, biasanya diabadikan orang lain, di-upload di medsos oleh orang lain, dan di-upload di akunnya orang lain. Sedangkan pejabat atau kepala daerah yang sidak atau blusukannya untuk pencitraan, biasanya diupload di akunnya sendiri. Ini kata teman saya. Anda boleh setuju, boleh tidak dengan pendapatnya.

Yang jelas, jika pun ada pejabat atau kepala daerah yang sengaja melakukan pencitraan di medsos melalui tindakan sidak atau blusukannya, itu adalah sah-sah saja. Toh, masyarakat wabil khusus para netizen sudah semakin cerdas untuk membedakan, mana sidak atau blusukan yang alamiah dan beneran, dan mana sidak atau blusukan yang settingan demi sebuah pencitraan. (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)

- Advertisement -

Baru-baru ini sempat viral, seorang kepala daerah sedang meninjau sebuah proyek pembangunan. Awalnya dia mengajak ngobrol seorang tukang di bangunan itu. Lalu ngobrol juga dengan seseorang yang rupanya adalah salah satu mandor. Si kepala daerah bertanya soal merek plafon eternit yang seharusnya dipakai.  Dan ternyata, di lokasi bangunan, merek plafon eternitnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Maka, si kepala daerah itu marah. Dia lantas menendang plafon eternit itu hingga jebol. Adegan ini di-upload di IG (instagram) milik si kepala daerah tersebut.

Netizen pun riuh menanggapinya. Rata-rata respon netizen kurang bagus terhadap tindakan si kepala daerah itu. Ada yang menertawakan adegan itu. Ada yang menyindir si kepala daerah, yang dianggap tindakannya hanya pencitraan. Dan aneka respon lain yang berbau nyinyir dan mencemooh.

Pejabat atau kepala daerah turun ke lapangan, menemukan masalah, atau mengungkap adanya penyimpangan, lalu marah-marah, belakangan ini memang sedang marak. Atau bisa juga disebut sedang ngetrend di media sosial. Adegan itu ada yang di-upload di media sosial milik masing-masing pejabat atau kepala daerah. Atau bisa juga ada netizen (bisa juga bagian dari “orang dalam” si pejabat atau kepala daerah) yang merekam adegan ketika turun ke lapangan itu. Bagi saya yang sering melihat adegan pejabat atau kepala daerah turun ke lapangan, lalu di-upload di media sosial itu, ada yang alamiah. Tapi, ada juga yang terkesan dibuat-buat. Bahkan, ada yang terkesan lebay.

Sebuah situs anak muda, pernah membuat artikel menarik. Yakni tentang lima kepala daerah yang pernah marah-marah saat turun ke lapangan. Video aksi kelima kepala daerah ini dianggap yang paling ramai dibicarakan netizen. Baik yang memuji atau yang mengkritik.

Kelima kepala daerah itu adalah: Pertama, Zumi Zola saat melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mataher di Jambi, lima tahun lalu (2017), saat masih menjadi Gubernur Jambi. Saat itu, Zumi marah-marah karena melihat kinerja pegawai di rumah sakit itu yang dianggap  tidak profesional.

Baca Juga :  RS HVA

Kedua, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Aksi marah-marah Ganjar sempat viral ketika dia sidak ke jembatan timbang. Penyebabnya, saat dia sedang sidak, mendadak ada kernet sopir truk memberi amplop berisi uang kepada petugas timbangan. Ini jelas-jelas praktik pungli.  Peristiwa ini terjadi pada 2014.

Ketiga, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Saat masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, dia termasuk sering memarahi anak buahnya ketika sidak ke lapangan. Misalnya, saat dia memarahi kepala dinas PU (Pekerjaan Umum). Pernah juga dia saat memberikan sambutan, menyentil dengan keras Dinas Sosial dan Dinas Perumahan DKI yang dianggap tidak becus dalam menanggapi permasalahan warga Jakarta.

Keempat, Tri Rismaharini. Saat dia masih menjadi Wali Kota Surabaya, pernah memarahi anak buahnya ketika sidak banjir pada Desember 2013. Saat itu dia marah-marah kepada anak buahnya yang dianggap lambat dalam bekerja. Ketika itu Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Surabaya sedang dilanda banjir besar.

Kelima, Bima Arya. Pria yang saat ini masih menjadi Wali Kota Bogor itu pernah marah karena anak buahnya di Satpol PP Kota Bogor terlibat kasus narkoba. Dia marah, dan segera mencopot Kepala Satpol PP Agung Prihatno dari jabatannya.

Pejabat atau Kepala Daerah memang sudah seharusnya turun ke lapangan untuk melihat, mengecek, dan menelisik kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Turun ke lapangan itu bisa berupa sidak, bisa juga blusukan.

Sidak, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah suatu inspeksi yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan lebih dulu. Sidak, biasanya  lebih menitikberatkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan mengukur laporan dari pejabat untuk memperbaiki mekanisme pemerintahan.

Baca Juga :  Sambo dan Kebohongan

Sedangkan blusukan menurut KBBI adalah suatu istilah untuk menunjukkan seseorang yang masuk ke suatu tempat dengan tujuan untuk mengetahui sesuatu. Blusukan lebih menitikberatkan menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta mendengarkan berbagai model penyelesaian yang ditawarkan masyarakat. Selain itu, juga untuk  memperbaiki komunikasi, menyampaikan tawaran yang hendak dilakukan pemerintah dan meminta masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan persoalannya.

Jadi, sidak ataupun blusukan, sebenarnya adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh seorang pejabat, kepala daerah, ataupun Presiden. Namun, di era media sosial (medsos) yang masif seperti sekarang ini, motif seorang pejabat ataupun kepala daerah ketika melakukan sidak atau blusukan, menjadi rancu dengan motif pencitraan. Kita sering sulit membedakan, apakah sidak atau blusukan para pejabat dan kepala daerah itu murni untuk sidak/blusukan, ataukah untuk pencitraan?

Teman saya punya cara untuk membedakan, mana sidak atau blusukan yang beneran, dan mana yang pencitraan. Kata dia, pejabat atau kepala daerah yang beneran sidak atau blusukan, biasanya diabadikan orang lain, di-upload di medsos oleh orang lain, dan di-upload di akunnya orang lain. Sedangkan pejabat atau kepala daerah yang sidak atau blusukannya untuk pencitraan, biasanya diupload di akunnya sendiri. Ini kata teman saya. Anda boleh setuju, boleh tidak dengan pendapatnya.

Yang jelas, jika pun ada pejabat atau kepala daerah yang sengaja melakukan pencitraan di medsos melalui tindakan sidak atau blusukannya, itu adalah sah-sah saja. Toh, masyarakat wabil khusus para netizen sudah semakin cerdas untuk membedakan, mana sidak atau blusukan yang alamiah dan beneran, dan mana sidak atau blusukan yang settingan demi sebuah pencitraan. (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)

Artikel Terkait

Pilkades

Koperasi Masih Mulia?

Nila Setitik di Afi Farma

Harmoni Kediri The Service City

Sedudo

Most Read


Artikel Terbaru

/