25.3 C
Kediri
Saturday, January 28, 2023

Mal Pelayanan Publik (Belum Ada) di Kota Kediri

- Advertisement -

Sejak dicanangkan sebagai “The Service City” pada pertengahan 2016 lalu, Kota Kediri harusnya sudah punya “Mal Pelayanan Publik” (MPP). Saya dengar, Wali Kota Kediri baru sedang mempersiapkan MPP. Informasinya, tahun ini akan diresmikan. Berarti, MPP baru ada dan baru diresmikan, satu tahun sebelum masa jabatan wali kota berakhir.

“The Service City” menekankan citra Kota Kediri sebagai “Kota Pelayanan”. Hal ini menunjukkan komitmen Kota Kediri untuk memberikan pelayanan prima yang diwujudkan dengan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik di Kota Kediri.

Karena menasbihkan sebagai “Kota Pelayanan”, maka seharusnya keberadaan MPP menjadi pelengkapnya. Ibarat makanan, keberadaan MPP akan lebih bikin “mak nyuss” Kota Kediri sebagai “Kota Pelayanan”.

MPP mulai digaungkan oleh pemerintah sejak 2017, melalui Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 23 tahun 2017. Permen itu mengatur tentang penyelenggaraan MPP di daerah-daerah. Hingga tahun 2020, di seluruh Indonesia sudah ada 29 MPP (data ombudsman, 2020).

Apa yang dimaksud dengan MPP? Dalam Permen No 23 tadi disebutkan, bahwa MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi, yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu, baik di pusat maupun di daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta, dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

- Advertisement -

Intinya, MPP dibikin untuk memudahkan masyarakat jika ada yang mau mengurus perizinan, atau mengurus apapun, yang ada kaitannya dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah pusat. Atau, ada kaitannya dengan instansi-instansi vertikal (pertanahan, pajak, BPJS, dan lain-lain).

Baca Juga :  Percantik Mading, Tiga Ekskul “Keroyokan”

Mengapa harus ada penyebutan “mal” dalam MPP? Apakah MPP harus dibikin di dalam mal atau di dekat mal? Penyebutan “mal” dalam MPP tidak harus diartikan bahwa MPP harus dibikin di dalam mal. Tapi, lebih pada makna, bahwa MPP harus dibikin di dalam tempat yang nyaman, mudah dijangkau, dan bener-bener terpadu, seperti halnya sebuah mal. Merujuk pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), mal adalah gedung atau kelompok gedung yang berisi macam-macam toko dengan dihubungkan oleh lorong (jalan penghubung). Dari pengertian ini, rupanya pemerintah sengaja mengadopsi kata “mal” dalam konteks MPP, karena pemerintah ingin membuat sebuah pelayanan seperti pada mal yang nyaman, aman, dan menyuguhkan semua kebutuhan masyarakat.

Kehadiran MPP di tengah-tengah masyarakat, saat ini disebut-sebut sebagai bentuk pelayanan publik terpadu generasi ketiga. Generasi pertama layanan terpadu di Indonesia adalah: Pelayanan Terpadu Satu Atap yang disebut PTSA. Kemudian ber-evolusi menjadi: Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disebut PTSP, yang merupakan generasi kedua.

Kehadiran MPP sebagai generasi ketiga diharapkan dapat memayungi fungsi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak terbentuknya MPP. Bahkan, untuk memperkuat penyelenggaraan MPP, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 89 tahun 2021. Perpres ini secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan MPP.

Jika saja MPP dibikin sejak dulu, yakni ketika Kota Kediri dicanangkan sebagai “The Service City” pada 2016 lalu, mungkin MPP di Kota Kediri akan menjadi percontohan. Kota Kediri dicanangkan sebagai “The Service City” pada 2016, setahun berikutnya berdiri MPP.  Maka, ini akan sangat klop.

Baca Juga :  Pembangunan SMPN 9 Kota Kediri Capai 80 Persen

Apakah pendirian MPP di Kota Kediri yang rencananya akan dioperasikan tahun ini terlambat? Saya rasa tidak ada kata terlambat untuk sebuah itikad yang lebih baik.

Apalagi jika dikaitkan dengan keberadaan bandara di Kediri nanti. Ketika kelak bandara di Kediri sudah beroperasi, tak menutup kemungkinan, Kediri Raya akan menjadi kawasan aerotropolis. Yakni sebuah kawasan dengan tata letak, infrastruktur, dan sektor ekonomi yang berpusat pada bandara sebagai kota bandara. Konsep kawasan aerotropolis pun memiliki kawasan sub urban atau pinggir kota.

Jika kelak Kediri Raya menjadi kawasan erotropolis, maka keberadaan MPP menjadi sebuah keniscayaan. Akan lebih bagus jika MPP antara Kota Kediri dan Kabupaten Kediri bisa menjadi satu. Sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah daerah di Kediri Raya, jadi benar-benar mempermudah, mempercepat dan mempernyaman masyarakat.

Dulu, ketika awal-awal digaungkan adanya “pelayanan satu atap”, masih banyak pengusaha yang mengeluh masih adanya pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah. Kata mereka, “Meski sudah satu atap, tapi pintunya masih banyak,”.

 

Dan ketika “pelayanan satu atap” diganti menjadi “pelayanan satu pintu”, ternyata masih saja ada pengusaha yang mengeluh. Kata mereka, “Meski sudah satu pintu, tapi jendelanya masih banyak”.

So, ketika nanti sudah menjadi “Mal Pelayanan Publik”, jangan sampai ada yang mengeluh, “Namanya saja mal. Tapi, pelayanannya, jauh dari seperti mal,”. Jangan sampai ada keluhan seperti ini. (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)

 

- Advertisement -

Sejak dicanangkan sebagai “The Service City” pada pertengahan 2016 lalu, Kota Kediri harusnya sudah punya “Mal Pelayanan Publik” (MPP). Saya dengar, Wali Kota Kediri baru sedang mempersiapkan MPP. Informasinya, tahun ini akan diresmikan. Berarti, MPP baru ada dan baru diresmikan, satu tahun sebelum masa jabatan wali kota berakhir.

“The Service City” menekankan citra Kota Kediri sebagai “Kota Pelayanan”. Hal ini menunjukkan komitmen Kota Kediri untuk memberikan pelayanan prima yang diwujudkan dengan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik di Kota Kediri.

Karena menasbihkan sebagai “Kota Pelayanan”, maka seharusnya keberadaan MPP menjadi pelengkapnya. Ibarat makanan, keberadaan MPP akan lebih bikin “mak nyuss” Kota Kediri sebagai “Kota Pelayanan”.

MPP mulai digaungkan oleh pemerintah sejak 2017, melalui Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 23 tahun 2017. Permen itu mengatur tentang penyelenggaraan MPP di daerah-daerah. Hingga tahun 2020, di seluruh Indonesia sudah ada 29 MPP (data ombudsman, 2020).

Apa yang dimaksud dengan MPP? Dalam Permen No 23 tadi disebutkan, bahwa MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi, yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu, baik di pusat maupun di daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta, dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Intinya, MPP dibikin untuk memudahkan masyarakat jika ada yang mau mengurus perizinan, atau mengurus apapun, yang ada kaitannya dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah pusat. Atau, ada kaitannya dengan instansi-instansi vertikal (pertanahan, pajak, BPJS, dan lain-lain).

Baca Juga :  Warga Desa Bakalan Kediri Tunggu Proses Pengadaan Tanah Tol

Mengapa harus ada penyebutan “mal” dalam MPP? Apakah MPP harus dibikin di dalam mal atau di dekat mal? Penyebutan “mal” dalam MPP tidak harus diartikan bahwa MPP harus dibikin di dalam mal. Tapi, lebih pada makna, bahwa MPP harus dibikin di dalam tempat yang nyaman, mudah dijangkau, dan bener-bener terpadu, seperti halnya sebuah mal. Merujuk pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), mal adalah gedung atau kelompok gedung yang berisi macam-macam toko dengan dihubungkan oleh lorong (jalan penghubung). Dari pengertian ini, rupanya pemerintah sengaja mengadopsi kata “mal” dalam konteks MPP, karena pemerintah ingin membuat sebuah pelayanan seperti pada mal yang nyaman, aman, dan menyuguhkan semua kebutuhan masyarakat.

Kehadiran MPP di tengah-tengah masyarakat, saat ini disebut-sebut sebagai bentuk pelayanan publik terpadu generasi ketiga. Generasi pertama layanan terpadu di Indonesia adalah: Pelayanan Terpadu Satu Atap yang disebut PTSA. Kemudian ber-evolusi menjadi: Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disebut PTSP, yang merupakan generasi kedua.

Kehadiran MPP sebagai generasi ketiga diharapkan dapat memayungi fungsi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak terbentuknya MPP. Bahkan, untuk memperkuat penyelenggaraan MPP, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 89 tahun 2021. Perpres ini secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan MPP.

Jika saja MPP dibikin sejak dulu, yakni ketika Kota Kediri dicanangkan sebagai “The Service City” pada 2016 lalu, mungkin MPP di Kota Kediri akan menjadi percontohan. Kota Kediri dicanangkan sebagai “The Service City” pada 2016, setahun berikutnya berdiri MPP.  Maka, ini akan sangat klop.

Baca Juga :  Sedudo

Apakah pendirian MPP di Kota Kediri yang rencananya akan dioperasikan tahun ini terlambat? Saya rasa tidak ada kata terlambat untuk sebuah itikad yang lebih baik.

Apalagi jika dikaitkan dengan keberadaan bandara di Kediri nanti. Ketika kelak bandara di Kediri sudah beroperasi, tak menutup kemungkinan, Kediri Raya akan menjadi kawasan aerotropolis. Yakni sebuah kawasan dengan tata letak, infrastruktur, dan sektor ekonomi yang berpusat pada bandara sebagai kota bandara. Konsep kawasan aerotropolis pun memiliki kawasan sub urban atau pinggir kota.

Jika kelak Kediri Raya menjadi kawasan erotropolis, maka keberadaan MPP menjadi sebuah keniscayaan. Akan lebih bagus jika MPP antara Kota Kediri dan Kabupaten Kediri bisa menjadi satu. Sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah daerah di Kediri Raya, jadi benar-benar mempermudah, mempercepat dan mempernyaman masyarakat.

Dulu, ketika awal-awal digaungkan adanya “pelayanan satu atap”, masih banyak pengusaha yang mengeluh masih adanya pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah. Kata mereka, “Meski sudah satu atap, tapi pintunya masih banyak,”.

 

Dan ketika “pelayanan satu atap” diganti menjadi “pelayanan satu pintu”, ternyata masih saja ada pengusaha yang mengeluh. Kata mereka, “Meski sudah satu pintu, tapi jendelanya masih banyak”.

So, ketika nanti sudah menjadi “Mal Pelayanan Publik”, jangan sampai ada yang mengeluh, “Namanya saja mal. Tapi, pelayanannya, jauh dari seperti mal,”. Jangan sampai ada keluhan seperti ini. (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)

 

Artikel Terkait

Dewata Keling

Taman

2023 Outlook

Bandara Kediri dan Kotak Pandora

Nanas PK-1

Most Read


Artikel Terbaru

/