25 C
Kediri
Saturday, October 1, 2022

BBM

- Advertisement -

Setiap presiden di republik ini, sejak era reformasi bergulir, punya catatan berkali-kali membuat kebijakan perubahan harga BBM (bahan bakar minyak). Di era Presiden Joko Widodo (2014-sekarang), setidaknya sudah tujuh kali mengumumkan perubahan harga BBM. Yang terakhir, diumumkan Sabtu lalu (3/9/22). Kali ini termasuk rekor. Diumumkan harga BBM naik oleh Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Arifin Tasrif pada pukul 13.30 WIB, dan diberlakukan satu jam kemudian, pukul 14.30. Baru kali ini terjadi, jeda waktu tercepat (hanya satu jam), sejak harga BBM diumumkan naik hingga pemberlakuannya di lapangan.

Maka, masyarakat pun dibikin kaget. Mereka seperti terkena “prank”. Kayak main-main. Tiba-tiba Presiden bikin jumpa pers. Dan tiba-tiba mengumumkan kenaikan harga BBM: Pertalite yang semula Rp 7.650 menjadi Rp 10.000. Solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800. Dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500.

Di Kediri Raya, pengumuman kenaikan harga BBM itu membuat sebagian masyarakat kesulitan mencari Pertalite dan Solar subsidi. Di sejumlah SPBU, di pagi hari stoknya Pertalite aman-aman saja, menjelang kenaikan harga mendadak kosong.

Di Kota Kediri, setidaknya ada dua SPBU yang tiba-tiba stok Pertalite-nya kosong. Yakni di SPBU Baruna Jl MT Haryono, Kelurahan Singonegaran, Pesantren; SPBU Jayabaya di Jl Jayabaya, Kelurahan Banjaran, Kota Kediri.

Di Kabupaten Kediri, kekosongan stok Pertalite terjadi di SPBU Desa Sukorejo, Ngasem.

- Advertisement -

Ketika mengumumkan kenaikan harga BBM Sabtu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, langkah ini terpaksa dilakukan, karena terkait dengan nilai subsidi. Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani lebih detail menjelaskan, bahwa kenaikan harga BBM terpaksa dilakukan karena anggaran subsidi dan kompensasi energi yang ditanggung pemerintah kini telah naik mencapai Rp 502,4 triliun, dari awalnya Rp 152,5 triliun.

Untuk apa saja uang sebesar Rp 502,4 triliun itu? Menteri Keuangan merinci: Pertama, subsidi untuk BBM dan LPG dari Rp 77,5 triliun menjadi Rp 149,4 triliun. Kedua, subsidi untuk listrik, dari Rp 56,5 triliun menjadi Rp 59,6 triliun. Ketiga, untuk kompensasi BBM dari Rp 18,5 triliun menjadi Rp 252,5 triliun. Dan keempat, untuk kompensasi listrik dari Rp 0 menjadi Rp 41 triliun.

Baca Juga :  Aset (Daerah) Mangkrak

Sebagai rakyat, bagaimana Anda menyikapi penjelasan ini? Tentu ada bagian rakyat yang bisa menerima penjelasan ini. Tapi, ada juga bagian dari rakyat yang tidak bisa menerima penjelasan tersebut.

Bagian rakyat yang bisa menerima penjelasan dari pemerintah soal kenaikan harga BBM itu, adalah mereka yang sejak awal memang percaya dengan apa pun yang menjadi kebijakan pemerintah. Bahwa pemerintah selalu memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Bahwa pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM, karena sudah tak mampu lagi membendung kenaikan subsidi.

Bagian rakyat yang tidak bisa menerima penjelasan dari pemerintah, bisa jadi kali ini menanyakan, “Bukankah saat ini harga minyak mentah dunia malah turun? Mengapa di Indonesia malah dinaikkan harganya?”

Ekonom Dr Rizal Ramli, pada hari pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM Sabtu lalu, malamnya ngetwet di Twitter: “Kenaikan harga BBM bisa ditunda karena harga minyak mentah dunia sudah mulai turun. Harga minyak mentah dunia pernah naik sampai $120 per barel. Hari ini sudah kembali turun ke $89 per barel. Trend harga turun, ngapain BBM dalam negeri naik, kecuali menutup ineffesiensi Pertamina?”  Postingan Rizal Ramli di twitter ini disukai 1.438 netizen, dan di retweets 473 kali.

Di sisi lain, bagian dari rakyat yang tidak bisa menerima penjelasan pemerintah soal kenaikan harga BBM kali ini adalah kalangan buruh. Di sejumlah pemberitaan, kalangan buruh mengancam akan berunjuk rasa besar-besaran secara serentak di 34 provinsi pada 6 September mendatang. Agenda utamanya menolak kenaikan harga BBM.

Sebagai seorang pemimpin, Presiden Jokowi, tentu sudah menghitung risiko dan dampak dari kebijakannya menaikkan harga BBM kali ini. Termasuk juga sudah menghitung, seberapa berdampak kebijakannya itu terhadap citranya. Maka, dia pasti sudah siap dengan segala risiko dan dampak yang akan terjadi.

Baca Juga :  Syekh Wasil

Harga BBM di negeri ini, bisa dijadikan sebagai alat politik. Baik bagi yang sedang berkuasa, maupun yang sedang menentang kekuasaan.

Bagi yang berkuasa, harga BBM bisa dijadikan sebagai alat untuk menguatkan legitimasi kekuasaannya. Berbagai cara dilakukan oleh yang berkuasa, asal rakyat dibikin adem-ayem dengan harga BBM. Caranya, dianggarkanlah subsidi, yang setiap tahun selalu meningkat. Jadi, rakyat dibuai dengan subsidi. Rakyat dimanjakan dengan subsidi. Ini dilakukan, agar harga BBM seakan-akan stabil. Sebab, harga BBM adalah pendulum bagi harga-harga kebutuhan pokok yang lain. Harga BBM, bisa secara langsung mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Begitu harga BBM dinaikkan, maka yang lain pasti akan terpengaruh.

Bagi yang sedang beroposisi dengan kekuasaan, harga BBM juga bisa digunakan untuk menyerang kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, dianggap pemerintah tidak becus untuk mengelola keuangan negara. Kok bisa anggaran subsidi naik terus sampai sebesar itu? Kok bisa harga BBM dalam negeri naik, padahal harga minyak mentah dunia sedang turun? Dan pasti akan lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan untuk mencari celah kesalahan.

Sejak reformasi bergulir, mulai era Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang Jokowi, persoalan kenaikan harga BBM,   masih saja beralasan terkait dengan subsidi. Sungguh ini adalah alasan klasik yang mungkin membuat kita sebagai rakyat bosan mendengarnya.

Dengan kata lain, ketika pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM akibat tak mampu lagi menahan besaran anggaran subsidi, seakan itu adalah woro-woro dari pemerintah untuk menyatakan ketidakmampuannya mencari terobosan yang lain. Misalnya, terobosan agar kita tidak terlalu tergantung dengan BBM? Terobosan agar kita tidak terlalu tergantung dengan fluktuatifnya harga minyak mentah dunia? Dan lain-lain….dan lain-lain…. Bukankah itu tugas negara: untuk selalu mencari terobosan bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya?

- Advertisement -

Setiap presiden di republik ini, sejak era reformasi bergulir, punya catatan berkali-kali membuat kebijakan perubahan harga BBM (bahan bakar minyak). Di era Presiden Joko Widodo (2014-sekarang), setidaknya sudah tujuh kali mengumumkan perubahan harga BBM. Yang terakhir, diumumkan Sabtu lalu (3/9/22). Kali ini termasuk rekor. Diumumkan harga BBM naik oleh Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Arifin Tasrif pada pukul 13.30 WIB, dan diberlakukan satu jam kemudian, pukul 14.30. Baru kali ini terjadi, jeda waktu tercepat (hanya satu jam), sejak harga BBM diumumkan naik hingga pemberlakuannya di lapangan.

Maka, masyarakat pun dibikin kaget. Mereka seperti terkena “prank”. Kayak main-main. Tiba-tiba Presiden bikin jumpa pers. Dan tiba-tiba mengumumkan kenaikan harga BBM: Pertalite yang semula Rp 7.650 menjadi Rp 10.000. Solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800. Dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500.

Di Kediri Raya, pengumuman kenaikan harga BBM itu membuat sebagian masyarakat kesulitan mencari Pertalite dan Solar subsidi. Di sejumlah SPBU, di pagi hari stoknya Pertalite aman-aman saja, menjelang kenaikan harga mendadak kosong.

Di Kota Kediri, setidaknya ada dua SPBU yang tiba-tiba stok Pertalite-nya kosong. Yakni di SPBU Baruna Jl MT Haryono, Kelurahan Singonegaran, Pesantren; SPBU Jayabaya di Jl Jayabaya, Kelurahan Banjaran, Kota Kediri.

Di Kabupaten Kediri, kekosongan stok Pertalite terjadi di SPBU Desa Sukorejo, Ngasem.

Ketika mengumumkan kenaikan harga BBM Sabtu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, langkah ini terpaksa dilakukan, karena terkait dengan nilai subsidi. Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani lebih detail menjelaskan, bahwa kenaikan harga BBM terpaksa dilakukan karena anggaran subsidi dan kompensasi energi yang ditanggung pemerintah kini telah naik mencapai Rp 502,4 triliun, dari awalnya Rp 152,5 triliun.

Untuk apa saja uang sebesar Rp 502,4 triliun itu? Menteri Keuangan merinci: Pertama, subsidi untuk BBM dan LPG dari Rp 77,5 triliun menjadi Rp 149,4 triliun. Kedua, subsidi untuk listrik, dari Rp 56,5 triliun menjadi Rp 59,6 triliun. Ketiga, untuk kompensasi BBM dari Rp 18,5 triliun menjadi Rp 252,5 triliun. Dan keempat, untuk kompensasi listrik dari Rp 0 menjadi Rp 41 triliun.

Baca Juga :  Persedikab Tunggu Pemain Porprov  

Sebagai rakyat, bagaimana Anda menyikapi penjelasan ini? Tentu ada bagian rakyat yang bisa menerima penjelasan ini. Tapi, ada juga bagian dari rakyat yang tidak bisa menerima penjelasan tersebut.

Bagian rakyat yang bisa menerima penjelasan dari pemerintah soal kenaikan harga BBM itu, adalah mereka yang sejak awal memang percaya dengan apa pun yang menjadi kebijakan pemerintah. Bahwa pemerintah selalu memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Bahwa pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM, karena sudah tak mampu lagi membendung kenaikan subsidi.

Bagian rakyat yang tidak bisa menerima penjelasan dari pemerintah, bisa jadi kali ini menanyakan, “Bukankah saat ini harga minyak mentah dunia malah turun? Mengapa di Indonesia malah dinaikkan harganya?”

Ekonom Dr Rizal Ramli, pada hari pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM Sabtu lalu, malamnya ngetwet di Twitter: “Kenaikan harga BBM bisa ditunda karena harga minyak mentah dunia sudah mulai turun. Harga minyak mentah dunia pernah naik sampai $120 per barel. Hari ini sudah kembali turun ke $89 per barel. Trend harga turun, ngapain BBM dalam negeri naik, kecuali menutup ineffesiensi Pertamina?”  Postingan Rizal Ramli di twitter ini disukai 1.438 netizen, dan di retweets 473 kali.

Di sisi lain, bagian dari rakyat yang tidak bisa menerima penjelasan pemerintah soal kenaikan harga BBM kali ini adalah kalangan buruh. Di sejumlah pemberitaan, kalangan buruh mengancam akan berunjuk rasa besar-besaran secara serentak di 34 provinsi pada 6 September mendatang. Agenda utamanya menolak kenaikan harga BBM.

Sebagai seorang pemimpin, Presiden Jokowi, tentu sudah menghitung risiko dan dampak dari kebijakannya menaikkan harga BBM kali ini. Termasuk juga sudah menghitung, seberapa berdampak kebijakannya itu terhadap citranya. Maka, dia pasti sudah siap dengan segala risiko dan dampak yang akan terjadi.

Baca Juga :  Syekh Wasil

Harga BBM di negeri ini, bisa dijadikan sebagai alat politik. Baik bagi yang sedang berkuasa, maupun yang sedang menentang kekuasaan.

Bagi yang berkuasa, harga BBM bisa dijadikan sebagai alat untuk menguatkan legitimasi kekuasaannya. Berbagai cara dilakukan oleh yang berkuasa, asal rakyat dibikin adem-ayem dengan harga BBM. Caranya, dianggarkanlah subsidi, yang setiap tahun selalu meningkat. Jadi, rakyat dibuai dengan subsidi. Rakyat dimanjakan dengan subsidi. Ini dilakukan, agar harga BBM seakan-akan stabil. Sebab, harga BBM adalah pendulum bagi harga-harga kebutuhan pokok yang lain. Harga BBM, bisa secara langsung mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Begitu harga BBM dinaikkan, maka yang lain pasti akan terpengaruh.

Bagi yang sedang beroposisi dengan kekuasaan, harga BBM juga bisa digunakan untuk menyerang kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, dianggap pemerintah tidak becus untuk mengelola keuangan negara. Kok bisa anggaran subsidi naik terus sampai sebesar itu? Kok bisa harga BBM dalam negeri naik, padahal harga minyak mentah dunia sedang turun? Dan pasti akan lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan untuk mencari celah kesalahan.

Sejak reformasi bergulir, mulai era Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang Jokowi, persoalan kenaikan harga BBM,   masih saja beralasan terkait dengan subsidi. Sungguh ini adalah alasan klasik yang mungkin membuat kita sebagai rakyat bosan mendengarnya.

Dengan kata lain, ketika pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM akibat tak mampu lagi menahan besaran anggaran subsidi, seakan itu adalah woro-woro dari pemerintah untuk menyatakan ketidakmampuannya mencari terobosan yang lain. Misalnya, terobosan agar kita tidak terlalu tergantung dengan BBM? Terobosan agar kita tidak terlalu tergantung dengan fluktuatifnya harga minyak mentah dunia? Dan lain-lain….dan lain-lain…. Bukankah itu tugas negara: untuk selalu mencari terobosan bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya?

Artikel Terkait

Persik

Gunung Kelud dan Kethek Ogleng

Sambo dan Kebohongan

Ketika Sekolah Kekurangan Murid

Most Read

Ampas Kopi Itu Bisa Jadi Uang

Megengan Pandemi

Tiga Makam di Puncak Bukit Maskumambang


Artikel Terbaru

/