
Oleh : Imam W. Zarkasyi
Ada masa ketika nama Asghar Ali Engineer, Abdullahi Ahmed an-Na'im, atau Fatima Mernissi bukan sekadar deretan huruf di sampul buku. Melainkan semacam kata sandi, penanda bahwa kita sedang berada di ruang diskusi yang tepat, membicarakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak banyak orang berani ajukan.
Masa itu adalah masa mahasiswa, ketika feminisme Islam hidup di ruang-ruang diskusi kampus, di halaman fotokopian jurnal yang beredar dari tangan ke tangan, juga di perdebatan panjang selepas pengajian dan rapat-rapat himpunan mahasiswa yang berlanjut hingga warung kopi tutup.
Saya bagian dari generasi itu. Generasi yang membaca Beyond the Veil karena haus akan cara pandang yang memungkinkan kami menjadi muslim sekaligus kritis terhadap ketidakadilan yang dibalut dalil.
Kami berdiskusi, menulis, bergerak dengan keyakinan bahwa memahamkan feminisme adalah bagian dari kerja kebaikan, bahwa membuka mata terhadap ketimpangan gender adalah bentuk lain dari amar makruf.
Bertahun-tahun berlalu. Diskusi-diskusi itu jarang terjadi dengan intensitas yang sama. Tetapi ada momen ketika semangat itu menyala kembali ketika kenyataan mempertemukan kita dengan pertanyaan lama yang ternyata belum terjawab. Momen itu datang ketika saya melihat apa yang sedang terjadi di Kota Kediri.
Ketika Vinanda Prameswati dilantik sebagai Wali Kota Kediri pada Februari 2025, banyak yang merayakannya sebagai kemenangan perempuan. Kepala daerah termuda di Indonesia, perempuan, memimpin kota dengan tradisi pesantren dan budaya Jawa yang kental. Pertanyaan yang muncul, apakah perempuan sudah sedemikian bebas masuk ruang publik?
Dan, apakah "Harem" yang membatasi mereka benar-benar runtuh atau sekadar berganti rupa? Dalam bahasa feminisme Islam juga dikenal istilah “Hudud”—batas-batas yang memisahkan ruang perempuan dari ruang publik.
Di Kediri hari ini, harem fisik memang sudah tidak ada. Namun hudud hadir dalam bentuk yang lebih halus: narasi-narasi yang tampak memuliakan tetapi sesungguhnya menetapkan batas. Perempuan sebagai "madrasah pertama", sebagai "pilar keluarga", sebagai “penjaga moral generasi”. Narasi ini, yang masih dominan di ruang-ruang resmi pemerintahan, secara tidak disadari menetapkan bahwa identitas utama perempuan tetap berada di ranah domestik. Kehadirannya di ruang publik adalah bonus, bukan hak setara.



