
Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya membuat anak-anak tersenyum manis. Bukannya meringis menahan sakit perut.
Tapi bagaimana lagi. Ada janji kampanye yang terlanjur terucap. Jika tidak terlaksana, ada harga diri penguasa yang sakit.
Akhir-akhir ini, kasus keracunan massal terjadi di beberapa daerah di Tanah Air. Ada di Jawa Barat hingga Sulawesi.
Beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (MBG) pun telah dihentikan sementara. Sementara, peristiwa keracunan itu sendiri viral di media sosial.
Sepertinya, persoalan mengenai MBG tidak akan pernah habis. Ada begitu banyak polemik saat kebijakan tersebut akan dimulai. Pun ketika program sudah berjalan. Mulai dari segi anggaran hingga segi kualitas makanan.
Dari segi anggaran, pemerintah harus mengeluarkan triliunan rupiah demi merealisasikan program MBG.
Setidaknya, tahun ini, pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 71 triliun. Sementara tahun depan, anggaran untuk MBG mencapai Rp 335 triliun.
Sebuah nominal yang fantastis di saat penyerapaan anggaran MBG di tahun ini tidak maksimal.
Mirisnya lagi, program MBG tersebut mengambil jatah yang besar dari anggaran sektor pendidikan.
Besarnya kurang lebih sekitar 80 persen. Padahal, masih ada begitu banyak persoalan pendidikan di Indonesia.
Mulai dari kurikulum pendidikan hingga fasilitas belajar yang tak layak. Bahkan, sebagian anak-anak di daerah tertentu masih ada yang belum mendapatkan pendidikan. Di sisi lain, kesejahteraan guru juga masih menjadi pekerjaan rumah (PR) hingga sekarang.
Artinya, dari segi anggaran saja, program MBG sudah memunculkan polemik. Padahal, tulisan ini belum membahas terkait pelaksanaannya di lapangan.
Pun bagaimana respon masyarakat program ini. Apakah MBG benar-benar sebuah program yang dibutuhkan atau tidak.
Fakta di lapangan, ada beberapa anak di sekolah yang tidak mau mengkonsumsi MBG. Ada juga yang mau makan tetapi tidak habis. Tapi yang mengkonsumsi sampai habis pun ada.
Artinya, tidak semua anak mau menerima program ini. Bisa jadi, makanan yang didapatkan dari orang tua di rumah memang jauh lebih layak dibandingkan dengan MBG.
Efek buruknya, sisa makanan MBG hanya menjadi tumpukan sampah. Ujung-ujungnya, uang triliunan hanya berakhir di tempat sampah.
Sebetulnya, tak ada salahnya meluncurkan program MBG. Hanya saja, pemerintah harus berpikir realistis. Utamanya mengenai waktu yang tepat untuk menjalankan program.
Intinya, tidak harus hari ini. Sebab, persoalan putus sekolah sekarang ini masih banyak. Masalah fasilitas pendidikan yang layak pun belum terselesaikan.
Dengan kata lain, program MBG tidaklah sepenuhnya buruk. Tidak ada salahnya negara hadir memberikan menyuapi langsung anak-anak bangsa. Apalagi dengan gizi yang lengkap. Sungguh-sungguh mulia penguasa negeri ini.
Namun tetap saja, jangan sampai tujuan mulia itu menjadi penghambat dalam menyelesaikan persoalan lainnya.
Seperti kemiskinan dan ketimpangan. Karenanya, pemerintah tak boleh tuli. Juga tidak boleh keras kepala. Hanya karena ingin membuktikan MBG bisa berjalan, negara makin rugi.



