Saat ini suasana Indonesia sedang memanas. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Berbagai aksi demonstrasi dilakukan di beberapa daerah. Bahkan, hampir semua titik aksi terjadi benturan antara massa dengan aparat.
Sudah banyak korban berjatuhan. Mulai dari korban material dari sarana dan prasarana yang dirusak massa, seperti transportasi umum serta fasilitas publik. Selain itu, banyak pula korban luka hingga korban jiwa.
Sebenarnya tuntutan warga adalah kaitannya dengan kesejahteraan. Selain itu juga terkait penghentian tunjangan yang diberikan pada DPR RI. Karena tidak sefrekuensi dengan semangat efisiensi.
Apalagi, kondisi rakyat saat ini tengah dilanda kesulitan ekonomi. Malah DPR RI mendapatkan tunjangan yang plus-plus. Tentu saja hal itj menyakiti hati masyarakat.
Terlebih, beberapa waktu lalu ketika ada kabar terkait tunjangan itu, DPR RI dengan santainya joget-joget. Hal ini tambah membuat masyarakat geram. Apalagi, ujaran-ujaran yang disampaikan oleh para wakil rakyat ini tidaklah santun dan ada yang tidak tepat. Bukannya klarifikasi atau minta maaf, malah mencari pembenaran.
Utamanya seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Sahroni mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Dia beberapa kali kelayangkan ungkapan yang tidak seharusnya diucapkan oleh pejabat publik. Apalagi wakil rakyat yang seharusnya mengayomi orang yang memilihnya.
Seperti ungkapannya soal masyarakat yang ingin membubarkan DPR adalah orang tolol sedunia. Memang benar, untuk membubarkan DPR adalah hak yang sulit. Tentu mempertimbangkan banyak hal. Namun, setidaknya Sahroni bisa menyampaikan dengan cara yang lebih santun. Bukan dengan nada dan ucapan yang provokatif.
Setelah itu, Sahroni juga kembali memberikan statement yang membuat publik geram. Dia mem-brengsek-brengsekkan pendemo. Menurutnya, pendemo yang anarkis. Utamanya mereka yang di bawah umur. Memang betul, tindakan anarkis tidaklah dibenarkan. Namun, sekali lagi, seharusnya Sahroni bisa lebih bijak. Menyampaikan penuturan yang lebih halus.
Karena ucapannya yang kontroversial itu, akhirnya Pimpinan Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Viktor Bungtilu Laiskodat melayangkan surat kepada Ketua DPR RI Puan Maharani untuk memindahkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjadi anggota Komisi I DPR RI.
Saya rasa, statement-statement inilah yang membuat amarah masyarakat memuncak. Yang menyebabkan adanya aksi-aksi.
Sayangnya, ketika ada demo, Sahroni malah bersembunyi. Bahkan warganet ada yang memergokinya sedang berada di Singapura. Cemen sekali ini orang.
Masyarakat justru dibenturkan dengan aparat kepolisian. DPR RI justru bersembunyi di balik lindungan aparat. Polisi yang tidak ikut memilih, yang ibaratnya tidak tahu apa-apa, justru dibenturkan dengan masyarakat.
Yang mendapatkan fasilitas tunjangan besar adalah DPR, namun yang dibenturkan adalah polisi. Tentu saja, karena dibenturkan, otomatis massa harus berkonflik dengan polisi yang menjaga gedung DPR RI. Akhirnya, karena polisi menghalang-halangi, masyarakat pun jadi geram.
Polisi sendiri pastinya juga bingung. Tidak melindungi dewan, maka bisa kena sanksi, berhadapan dengan massa pun bisa kena sanksi.
Seperti halnya yang diungkapkan Mahfud MD. Perihal kejadian pelindasan ojol oleh mobil rantis. Bukan saya membenarkan insiden itu. Namun, pasti brimob yang mengemudi rantis juga merasa bimbang dengan kondisi yang chaos seperti itu.
Yang memiliki tanggung jawab besar adalah Sahroni. Para DPR RI yang jadi awal mula munculnya aksi. Pernyataan-pernyataan Ahmad Sahroni yang kasar dan provokatif justru memperkeruh suasana, memicu kemarahan masyarakat, dan menjadi salah satu penyebab aksi demonstrasi semakin membesar.
Ironisnya, ketika rakyat dan aparat bentrok di lapangan, para wakil rakyat justru bersembunyi di balik tameng polisi, seakan lepas tangan dari tanggung jawab moral mereka.
Seharusnya DPR RI, termasuk Sahroni, hadir dengan sikap yang menenangkan, memberi solusi, dan menunjukkan empati terhadap penderitaan rakyat di tengah krisis ekonomi. Bukan malah menambah luka dengan ucapan yang menyakitkan.
Setidaknya penghapusan tunjangan-tunjangan DPR RI juga bisa meredam amarah masyarakat. Pada akhirnya, kegaduhan ini menjadi potret buram bahwa yang diuntungkan tetap pejabat, sementara rakyat dan aparat yang sama-sama korban justru dipertarungkan di jalanan. (Penulis adalah Wartawan Jawa Pos Radar Kediri)
