Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pentingnya Literasi Perpajakan, Berkaca Dari Kasus Pekalongan

R
Photo
Photo

Belakangan ini terdapat kasus terkait perpajakan dari kota batik Pekalongan yang ramai dibicarakan di media sosial. Seorang buruh jahit harian lepas bernama Ismanto mendapatkan surat permintaan penjelasan data dalam rangka ekstensifikasi (SP2DKE) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan. Nilai data transaksi pembelian kain yang terdapat dalam surat tersebut mencapai Rp2,9 miliar.


Advertisement

Bagi seorang Ismanto tentu saja isi surat tersebut cukup mengejutkan dan memberikan tekanan secara psikologis. Apalagi nilai yang tertera pada surat tersebut sangat jauh dibandingkan dengan penghasilan yang diterimanya sehari-hari. Dan kedatangan petugas dianggap sebagai tindakan penagihan pajak. Padahal baru pada tahapan klarifikasi data. Berkaca dari kasus ini kita belajar mengenai pentingnya literasi perpajakan.

Menurut KBBI, literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Literasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Lebih jauh lagi literasi didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca dan memahami informasi sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bermanfaat sepanjang hidup.


Literasi pajak mencakup pada pengetahuan pajak, kesadaran akan pajak, dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan yaitu memahami informasi dan konsep yang berkaitan dengan perpajakan. Termasuk mengenai jenis pajak, peraturan, prosedur, dan bagaimana mekanisme pembayaran pajak.

Advertisement

Kesadaran perpajakan mencakup pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi penting bagi pembangunan dan kesejahteraan umum. Sedangkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan termasuk hak-hak untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan edukasi serta fasilitas perpajakan.

Mengapa Literasi Pajak Penting? Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut kita mengetahui bahwa di satu sisi sifat pengenaan pajak adalah memaksa (berdasarkan ketentuan perundang-undangan), namun manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Karenanya tidak semua orang mau melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela. Berbeda dengan ketika kita membayar biaya jasa suatu layanan yang dinikmati secara langsung manfaatnya, misalnya biaya dokter atas jasa layanan kesehatan.

Advertisement

Indonesia menganut sistem perpajakan self assessment yang berarti wajib pajak bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara mandiri. Pemerintah memberikan ruang terbuka bagi seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela.

Schisler dalam A Comparison of Tax Payers and Tax Preparers (1995) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Palil (2005) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik dapat memperkecil adanya tax evation. Kassipillai (2000) menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting dan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap pemenuhan self assesment system.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa literasi perpajakan berbanding lurus dengan kepatuhan perpajakan. Jika tingkat literasi perpajakan masih rendah akan sangat sulit untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Bagaimana meningkatkan literasi perpajakan adalah salah satu tantangan bagi DJP saat ini. Informasi dan edukasi perpajakan merupakan kunci utama dalam meningkatkan literasi perpajakan. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan oleh DJP untuk memberikan informasi dan edukasi perpajakan seluas-luasnya bagi masyarakat.

Salah satunya pada pertengahan Juli 2025 kemarin DJP meluncurkan Piagam Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2025. Piagam Wajib Pajak merupakan dokumen resmi yang memuat secara eksplisit hak dan kewajiban pajak sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan perpajakan. Piagam ini diharapkan menjadi referensi bersama antara petugas pajak dan masyarakat dalam setiap interaksi perpajakan. Piagam Wajib Pajak memuat delapan hak dan delapan kewajiban wajib pajak dimana butir pertamanya mencantumkan hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi di bidang perpajakan.

Ada juga program Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan. DJP memberikan edukasi kepada peserta didik dari jenjang SD hingga perguruan tinggi dengan mengintegrasikan materi perpajakan dalam kegiatan pembelajaran. Pajak Bertutur adalah wujud nyata pelaksanaan inklusi kesadaran perpajakan yang rutin diadakan setahun sekali secara serentak oleh seluruh unit vertikal DJP.

DJP juga bisa memanfaatkan media sosial. Sosialisasi perpajakan yang ringan melalui platform media sosial bisa ditingkatkan, mengingat masyarakat saat ini lebih tertarik untuk mencari informasi melalui media sosial. Kolaborasi dengan influencer atau tokoh masyarakat dapat membantu menyampaikan edukasi perpajakan yang lebih efektif.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan literasi pajak di kalangan masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Sehingga ke depannya tidak ada lagi Ismanto Ismanto lain yang muncul dalam proses interaksi antara petugas pajak dan masyarakat.

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.

Advertisement
Editor : Anwar Bahar Basalamah

Artikel Terkait

BRI dan Playtopia Group Luncurkan Kartu Debit Co-branding untuk Edukasi Finansial Anak

BRI dan Playtopia Group Luncurkan Kartu Debit Co-branding untuk Edukasi Finansial Anak

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendekatkan layanan perbankan kepada segmen anak dan keluarga.

Hari Sumpah Pemuda (2) Pesan Anak Muda Kediri, Jangan Kejar Tren demi Validasi Instan

Hari Sumpah Pemuda (2) Pesan Anak Muda Kediri, Jangan Kejar Tren demi Validasi Instan

Anak muda zaman sekarang cenderung identik dengan budaya konsumtif dan fear of missing out (FOMO). Mereka sangat mudah terpengaruh tren.

Hari Sumpah Pemuda (1) Nyala Anak Muda Kediri Gaungkan Kegiatan Positif bagi Sekitarnya

Hari Sumpah Pemuda (1) Nyala Anak Muda Kediri Gaungkan Kegiatan Positif bagi Sekitarnya

Di tengah tren anak muda yang impulsif dan FOMO, pemuda-pemuda ini memilih jalan lain. Menyibukkan diri menggaungkan nilai yang jarang dilirik anak muda lainnya

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer