
Negara perlu cermat membedakan antara penghinaan simbol negara dan ekspresi kultural yang bernuansa kritik. Daripada bersikap reaktif dan memburu siapa saja yang membentangkan simbol asing. Pemerintah sebaiknya bisa membaca makna di baliknya. Pemerintah perlu introspeksi diri.
Menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh warga untuk membentangkan bendera merah putih. Dilakukan serentak selama bulan Agustus.
Namun ajakan itu justru memunculkan fenomena tak biasa. Warga di beberapa daerah juga ramai-ramai mengibarkan bendera bajak laut dari serial anime One Piece.
Fenomena ini pun langsung menyedot perhatian publik dan menuai berbagai tanggapan. Sebagian menganggap ini sekadar lelucon atau tren pop culture.
Namun tak sedikit yang membaca ada pesan simbolik dari aksi tersebut. Sebuah bentuk kritik sosial yang dibungkus budaya populer.
Apakah ini bentuk pembangkangan terhadap negara, atau sekadar kreativitas rakyat? Bendera bajak laut dalam One Piece itu dinamai Jolly Roger. Dalam anime adaptasi dari manga karya Eiichiro Oda itu, bendera dengan latar warna hitam ini adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, korupsi, dan pemerintahan otoriter dalam dunia fiksinya. Bendera ini merupakan symbol perlawanan dan semangat persatuan dalam anime itu.
Ketika simbol ini dikibarkan di dunia nyata, ia bisa dibaca sebagai sindiran tajam terhadap kondisi sosial politik saat ini. Publik merasa ada kesenjangan antara semangat nasionalisme yang dikampanyekan dan kenyataan di lapangan yang masih penuh ironi.
Di satu sisi, merah putih adalah simbol kebangsaan yang sakral dan wajib dihormati. Namun di sisi lain, kemunculan simbol alternatif seperti bendera bajak laut ini mengindikasikan kekecewaan yang makin meluas terhadap institusi negara. Bisa jadi ini sebagai bentuk satire masyarakat pada pemerintahan.
Ini adalah bentuk baru ekspresi publik di era digital. Tidak hanya menyampaikan kritik lewat meme. Namun juga berbentuk bendera anime. Bisa jadi bentuk satire ini dilakukan juga karena maraknya aksi demonstrasi yang kerap kali ditanggapi dengan tindakan brutal dari aparat. Sehingga, masyarakat lebih memilih bentuk sindiran yang tidak perlu turun ke jalan.
Tak perlu demo di jalan, cukup unggah ke media sosial dan viral. Atau cukup pasang bendera Jolly Roger secara serentak. Untuk menunjukkan bentuk kritikan secara diam.
Namun, menurut saya, pemerintah menanggapinya dengan cara yang kurang bijak. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa ada dugaan Gerakan sistematis memecah bangsa lewat pengibaran bendera One Piece itu.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan juga sependapat. Dia menyebut bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk provokasi yang dapat menurunkan kewibawaan dan derajat bendera merah putih.
Dia juga mengingatkan masyarakat melalui konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) menyebutkan 'Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun.
Mengenai adanya fenomena ini, negara perlu cermat membedakan antara penghinaan simbol negara dan ekspresi kultural yang bernuansa kritik. Daripada bersikap reaktif dan memburu siapa saja yang membentangkan simbol asing. Pemerintah sebaiknya bisa membaca makna di baliknya. Pemerintah perlu introspeksi diri.
Sebab nasionalisme bukan hanya tentang patuh membentangkan merah putih. Tapi juga soal mendengarkan suara rakyat. Termasuk yang disampaikan lewat bendera bajak laut.
Jika negara tidak peka terhadap isyarat-isyarat ini, maka akan terus lahir simbol-simbol alternatif lain yang mungkin lebih nyeleneh. Karena simbol hanyalah kulit dari kegelisahan yang lebih dalam. Dan kegelisahan itu, jika terus diabaikan, bisa menjelma jadi perlawanan nyata.
Walau demikian, publik juga harus berhati-hati. Kritik yang disampaikan juga harus bijak. Harus disesuaikan dengan aturan yang ada. Salah satunya seperti pemasangan bendera Jolly Roger yang harus lebih pendek dengan Bendera Merah Putih. (Penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)



