Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kurikulum Merdeka: Mahasiswa Berenang di Laut Bebas atau Tenggelam?

A
Oleh: Erdyna Dwi Etika, M.Pd.
Oleh: Erdyna Dwi Etika, M.Pd.

Apa Itu Kurikulum Merdeka?
Pendidikan merupakan bagian terpenting dari kehidupan, dan harus sejalan dengan perkembangan zaman. Pendidikan menjadi bekal bagi manusia dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah (Bai, 2020; Zuhdi et al., 2021). Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sebagaimana tertuang dalam Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Kreativitas dan inovasi menjadi individualized organization kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.


Advertisement

Kurikulum merdeka muncul sebagai gagasan baru guna manjawab perkembangan zaman. Menelisik dari sejarah, pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa pergantian kurikulum. Dalam kurun waktu enam tahun, Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sudah berubah tiga kali, yakni Permenristekdikti Nomor 49 Tahun 2014, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Latar belakang kurikulum merdeka menurut website Kemdikbudristek adalah hasil Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam sepuluh hingga lima belas tahun terakhir. Studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antarwilayah dan antarkelompok sosial-ekonomi dalam hal kualitas belajar. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus (kurikulum darurat) untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran (learning loss) pada masa pademi. Hasilnya, dari 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan, penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% (literasi) dan 86% (numerasi). Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Dalam pemulihan pembelajaran sekarang sekolah menerapkan kurikulum merdeka.

Merdeka belajar hadir dan berisi beberapa keputusan kebijakan pendidikan yang menjadi solusi untukmemperbaiki kondisi pendidikan Indonesia. Merdeka belajar terfokus pada lima hal yaitu 1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), 2) Ujian Nasional (UN), 3) Rencana PelaksanaanPembelajaran (RPP), 4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, dan 5) kampus merdeka. Merdeka belajar dapat mengakomodasikan keadilan bagi peserta didik,meringankan beban kerja guru, dan menyesuaikan kebijakan kampus dengan perkembangan zaman.

Dapat diketahui bahwa perubahan menuntut percepatan, bukan semata-mata kecepatan. Pergantian kurikulum yang ada membuat semua pihak untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Menyikapi hal tersebut, banyak instansi yang belum mampu menerapkan Kurikulum Merdeka. Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum terlebih di era Industri 4.0. yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berporos pada akhlak mulia. Salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut ialah dengan lahirnya kebijakan hak belajar bagi mahasiswa di luar program studi.

Advertisement

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Kehadiran program Merdeka Belajar Kampus Merdeka memunculkan paradigma baru dalam dunia Pendidikan termasuk Pendidikan Tinggi. Pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan kebijakan terbaru untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia adalah melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebijakan ini dianggap relevan dan tepat dilaksanakan saat ini, dan dianggap dapat menjawab kebutuhan pendidikan Indonesia. Salah satu program dari Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. Kebijakan tersebut bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja (Kemendikbud, 2023). Para mahasiswa yang saat ini belajar di Perguruan Tinggi harus dipersiapkan untuk menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur, ulet.

Kebijakan yang populer dengan sebutan MBKM dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel. Hingga akhirnya tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, serta sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Berdasarkan data Kemdikbudristekdikti sudah banyak mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan MBKM, tercatat sebanyak 493.484 mahasiswa melakukan studi di luar kampus pada tahun 2023. Hal tersebut membuktikan bahwa mahasiswa telah memahami program MBKM yang memberikan manfaat antara lain mengubah hidupnya, mengubah rasa kepercayaan dirinya, belajar kompetensi dari perusahaan-perusahaan, kompetensi mengajar di lapangan, yang benar-benar mengembangkan daya kepemimpinan dan semangat sosialnya kepada Indonesia. Namun dibalik banyaknya keikutsertaan mahasiswa dalam program – program MBKM ini tentunya ada peran penting dari Perguruan Tinggi karena ada pengorbanan yang dilakukan sebab mahasiswanya belajar di luar prodi bahkan di luar kampus selama tiga semester. 

Berenang di Laut Bebas atau Tenggelam?
Dengan memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama tiga semester, upaya keras dari Perguruan Tinggi sangat dituntut untuk mendukung kelancaran program mulai dari memfasilitasi rekognisi dari mahasiswa. Lingkup merdeka belajar dalam lingkup Perguruan Tinggi telah diatur sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Terkait dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib menciptakan peran bagi mahasiswa bisa diambil atau tidak mengambil sks di luar perguruan tinggi selama dua semester (setara maksimal 40 sks). Selain itu, juga mengambil sks pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama tingginya sebanyak satu semester (setara maksimal 20 sks).

Advertisement

Berkenaan dengan kebebasan mahasiswa tersebut, partisipasi dosen dalam program Kampus Merdeka juga sangat diharapkan. MBKM membuka kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk mengerti dunia di luar akademisi. Apabila diibaratkan kehidupan akademik adalah melatih mahasiswa untuk berenang di kolam. MBKM membuat mahasiswa dapat berenang ‘lautan terbuka’. Jika dosen tidak ikut ‘berenang’ ke ‘lautan terbuka’ itu, mahasiswa kita akan tenggelam. Sehingga MBKM harus benar-benar dilaksanakan oleh berbagai pihak, Perguruan Tinggi memfasilitasi dan mendukung program, Dosen berpartisipasi dalam program dam membimbing mahasiswa serta Mahasiswa berpartisipasi dalam program. Partisipasi mahasiswa dalam sebuah proyek menjadi pemicu agar berkembangnya nalar kritis di pendidikan tinggi. Keterlibatan dan kolaborasi adalah beberapa perubahan yang menjadi fokus dalam Kampus Merdeka. Sudah tidak zaman lagi, mahasiswa dapat ceramah di kelas lalu ujian. Partisipasi sivitas akademika dalam kegiatan MBKM bisa menjadi identitas Perguruan Tinggi tersebut. (Penulis adalah Dosen Pendidikan Matematika STKIP PGRI Nganjuk yang sedang menempuh pendidikan Doktoral Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya)

 

Advertisement
Editor : Anwar Bahar Basalamah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer