
Lunturnya ideologi partai politik saat ini dapat dilihat dari bagaimana partai tersebut melakukan koalisi dalam menyongsong pesta demokrasi rakyat di Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 mendatang. Wacana koalisi partai politik sudah sangat hangat di bicarakan mulai awal tahun 2022, mulai dari koalisi informal antara partai Demokrat, PKS, dan Nasdem. Pertanyaannya, apakah menyampingkan ideologi partai dalam melakukan koalisi merupakan hal yang tepat?
Perlu diketahui sebelumnya bahwa partai politik merupakan unsur adanya praktik demokrasi pada suatu negara. Seperti yang dikatakan Abraham Lincoln bahwa “Demokrasi adalah suatu hal yang didasari oleh rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Partai politik memiliki peran sebagai wahana Pendidikan politik bagi masyarakat dan wadah yang menampung aspirasi kelompok masyarakat, berdasarkan filosofi yang terumuskan pada ideologi suatu partai serta dimaknai sebagai nilai – nilai yang baik dan benar oleh masyarakat. Pentingnya ideologi pada partai tentu akan menentukan di mana arah tujuan partai tersebut berjalan serta, untuk apa partai itu ada? Melihat dinamika perpolitikan di tanah air saat ini tentu memberikan kesan yang mengkhawatirkan terhadap pertumbuhan demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik dalam melakukan koalisi yang tidak didasari pada ideologi, serta lunturnya etika seorang negarawan dengan berpihak pada suatu kontestasi Partai politik di Pemilu 2024.
Koalisi partai politik yang tidak berdasar pada persamaan ideologi tentu membuat kecurigaan masyarakat luas, terkait apakah koalisi tersebut untuk kepentingan dalam mengatasi permasalahan bangsa atau hanya untuk kepentingan internal elit partai? Koalisi tanpa persamaan ideologi juga akan membuat sulitnya public dalam membedakan mana partai yang bersifat Nasionalis dan mana yang bersifat Islam nasionalis. Adanya pergeseran positioning ideologi partai mengakibatkan ideologi sudah tidak menjadi landasan dalam membangun koalisi dan hanya untuk mendapat bagian kekuasaan. Hal ini sebagai bukti bahwa adanya koalisi hanya didasarkan pada kepentingan politik yang bersifat non ideologi. Koalisi partai politik tanpa ideologi hanya akan berdampak bagi munculnya kelas – kelas elite minoritas yang berkuasa atas kelas mayoritas, dimana akan terjadi kemunduran demokrasi karena pragmatisme elite partai hanya mementingkan pembagian kekuasaan bukan menjalankan roda demokrasi.
Menyampingkan positioning ideologi partai sama saja dengan menyeragamkan ideologi yang menjadi bentuk pengingkaran terhadap keragaman masyarakat Indonesia. Hal ini akan memicu distrust masyarakat terhadap partai politik hingga delegasi partai dalam Pemilihan Umum (PEMILU) 2024, baik dalam pencalonan legislative maupun eksekutif. Fenomena ini akan berdampak juga terhadap wajah demokrasi di Indonesia, apakah akan mengalami penurunan partisipasi serta kepercayaan masyarakat atau tidak. Fenomena kemunduran demokrasi di Indonesia sebelumnya telah dipotret oleh Aspinall dkk dalam studi terbarunya tentang Elite, Massa, and Democratic Decline in Indonesia (2019), studi tersebut menjelaskan bahwa mayoritas elit politik dan masyarakat secara luas mendukung demokrasi sebagai sistem politik terbaik di Indonesia saat ini. Namun perbedaan diantara keduanya adalah mengenai sudut pandang dalam memahami demokrasi; politisi cenderung memegang pandangan demokrasi procedural yang mengartikan demokrasi sebatas pada pelaksanaan Pemilu yang bebas, sedangkan masyarakat secara umum memegang interpretasi demokrasi substantive yang memahami demokrasi sebagai sistem yang memberikan kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan. Perbedaan pandangan demokrasi kedua pihak tersebut berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan, dimana elite politik yang memegang kekuasaan sering kali keliru dalam memahami tuntutan (input) dari masyarakat sehingga dalam proses hingga keputusan (output) sering mendapat respon negatif dari masyarakat.
Laporan survei Indikator Politik Indonesia pada Senin (11/7/2022), menyatakan kepercayaan publik terhadap Partai Politik paling rendah di banding institusi/Lembaga negara lain. Dalam survei tersebut mencatat partai politik hanya menerima kepercayaan dari 56,6% responden. Jauh tertinggal dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mendapat kepercayaan sebesar 93,3% responden. Hal tersebut menggambarkan distrust masyarakat terhadap partai politik yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, serta menurunkan semangat reformasi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbaik. Kemunduran demokrasi saat ini bukan lagi berasal dari pertentangan eksternal melainkan kurangnya unsur demokrasi (Parpol) dalam menjalankan roda demokrasi itu sendiri.
Menyikapi masalah yang terjadi diatas, saya memiliki pendapat bahwa seharusnya Partai politik dalam menempatkan ideologi sebagai acuan dalam melakukan koalisi. Hal tersebut dikarenakan pola koalisi yang berbasis kepada ideologi akan memiliki persamaan visi serta misi untuk menuntaskan masalah bersama. Serta hal ini akan memudahkan masyarakat dalam menentukan pilihan kepada partai mana mereka akan menitipkan aspirasinya maupun partisipasinya. Koalisi dalam persamaan ideologi akan memudahkan partai dalam mencapai kepentingan pribadi maupun masyarakat. Lalu terkait apakah wacana koalisi informal tanpa persamaan ideologi akan terjadi atau tidak? Bukan suatu hal yang bisa diprediksi karena kepastian dalam politik adalah ketidakpastian, politik lebih bisa dilihat dari hasil dibanding awal dan proses politik itu berjalan. Lalu seperti apa bentuk koalisi yang akan dibuat serta dipertahankan oleh elit politik pada perjalanan menuju Pemilu 2024. Siapa yang tahu? (Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang)


