Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Saudara Badrul yang berbahagia, meski pemilihan kepala desa telah berlangsung, setidaknya dialog ini dapat memandu pikiran kita menuju kepada pemahaman yang benar tentang kepemimpinan perempuan. Karena itu, perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut.
Pertama, secara tekstual, asal perdebatan tentang pemimpin perempuan dapat dilihat di beberapa tempat. Antara lain, di surat an-Nisa’ ayat 34 yang berbunyi, ”Arrijalu qommamuuna ala nisa,”. Bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan.
Ayat ini banyak dipegangi oleh sebagian besar ulama (jumhur ulama). Mengingat keumuman ayat ini dalam berbagai keadaan, termasuk dalam kepemimpinan publik. Pendapat ini didukung dengan argument sejarah bahwa laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan. Iklim masyarakat Arab dan sebagian besar peradaban masa lalu menunjukkan laki-laki sebagai simbol keunggulan dan kepahlawanan.
Bahan baku peradaban itu memasok narasi kehebatan laki-laki dan menempatkan perempuan sebagai bagian dari kekuatan laki-laki. Karena itu, kepemimpinan harus ditempatkan pada sumber kekuatan itu sendiri, yakni laki-laki. Dukungan ayat-ayat maupun hadis yang menempatkan perempuan sebagai bagian tulang rusuk laki-laki, memberi penekanan bahwa perempuan merupakan makhluk yang harus dipimpin, dilindungi, dan dihormati.
Kata kedua dan ketiga dapat dilihat sebagai bentuk penguatan dan penyejajaran perempuan dalam kehidupan nyata di dunia. Namun, kata yang pertama mengandung peluang untuk ditelisik ulang. Benarkah perempuan hanya mendapat porsi separo dari laki-laki? Kalimat pasif bagi perempuan itu berlangsung dalam perjalanan sejarah yang panjang.
Kedua, perlu dilihat bahwa sejarah kepemimpinan laki-laki dan kesan ketidakberdayaan perempuan itu belum menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Petikan hadis yang menyatakan bahwa suatu bangsa tidak akan menemukan kemakmuran jika dipimpin perempuan, menunjukkan gejala yang lain dari aspek kelemahan perempuan. Secara hukum, hadis ini tidak dapat dipegangi karena memiliki latar yang tidak selalu menggambarkan perempuan sebagai biang kemunduran.
Hadis di atas dilatarbelakangi pergantian kepemimpinan Raja Yazdarid III yang meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki sebagai penerusnya. Namun, perempuan yang seharusnya menggantikan sang raja bukan seorang perempuan yang memiliki kecakapan sempurna untuk memimpin negeri Persia. Meski demikian, keadaan akan berbalik. Meski tidak memiliki penerus laki-laki sangat mungkin sang raja digantikan oleh anak perempuannya yang memiliki kecakapan memimpin negeri Persia.
Karena itu, kalangan ulama berbeda pendapat tentang kepemimpinan perempuan di ranah publik, seperti hakim, Presiden, gubernur, bupati, dan kepala desa. Dengan demikian, hadis di atas bersifat kasuistik, tidak dapat dipegangi dalam permasalahan normal.
Ketiga, meski perdebatan tentang kepemimpinan perempuan masih berlangsung hingga hari ini, namun dalam suasana yang semakin mencair. Karena dukungan berbeda pendapat dalam fikih adalah hal yang biasa. Tidak ada pintu yang tertutup dalam penggalian dan keputusan hukum. Sebab ada contoh tentang kekuatan perempuan memimpin suatu negeri. Kepemimpinan Ratu Bilqis tidak pernah digambarkan sebagai bagian dari upaya melawan agama.
Dalam hal ini, sebagian pendapat para ahli hukum Islam yang biasa disebut dengan Imam Mazhab memberi petunjuk tentang kebolehan perempuan menduduki kepemimpinan publik, sebagai bagian dari amr ma’ruf nahi munkar. Mendorong kebaikan dan menghentikan kejahatan. Jadi, perbedaan pendapat tentang kepemimpinan perempuan tidak diletakkan pada dosa atau tidak berdosa, sah atau tidak sah, tetapi pada kemanfaatan yang ditimbulkannya. Wallahu a’lam bi al-shawab. (Dr. Zayad Abd. Rahman, MHI, dosen Pascasarjana IAIN Kediri)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



