
Hampir setiap tahun, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menangkap kepala daerah yang terlibat korupsi. Karena hampir setiap tahun, maka terdengar seperti sebuah kebiasaan. Sehingga, muncul kesan, jika ada kepala daerah yang melakukan korupsi, itu biasa.
Karena kesannya dianggap biasa, sehingga tidak ada kapok-kapoknya kepala daerah melakukan korupsi. Ketika di daerah lain kepala daerahnya ditangkap KPK, tidak serta merta membuat kepala daerah lainnya kapok. Malah kesannya ikut-ikutan korupsi, dan ikut-ikutan ditangkap KPK.
Lihat saja data yang dirilis KPK, yang menunjukkan terus meningkatnya jumlah kepala daerah yang terlibat korupsi. Berdasarkan data penindakan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK sejak 2004 hingga 2015, setidaknya terdapat 77 kasus korupsi yang melibatkan 59 orang kepala daerah (gubernur/bupati/walikota).
Data ini membengkak. Pada pertengahan 2018 menjadi 98 kepada daerah. Dan data mutakhir, menurut Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK, hingga Maret 2021, sudah tercatat 429 kepala daerah yang terjerat korupsi. Data ini diyakini, akan terus membengkak.
Pertanyaannya, ketika semakin banyak KPK menangkapi kepala daerah karena terlibat korupsi, apakah ini dianggap keberhasilan atau kegagalan KPK? Ini sangat tergantung pada orientasi dari KPK. Jika orientasinya adalah penindakan saja, alias korupsi sudah terjadi, maka bisa jadi semakin banyak yang ditangkap akan disebut berhasil.
Sebaliknya, jika orientasinya adalah pencegahan, maka bisa jadi KPK dianggap gagal. Sebab, dianggap tidak berhasil melakukan tindak pencegahan korupsi. Buktinya, semakin banyak saja yang ditangkapi.
Sudah saatnya KPK lebih fokus pada tindakan pencegahan. Dengan semakin banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK, maka akan semakin bisa dibaca pola dan modus operandi korupsi yang dilakukan. Untuk melakukan tindakan pencegahan, maka bisa digunakan pola yang didapat dari berbagai modus korupsi yang dilakukan kepala daerah.
Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada pernah merilis hasil penelitiannya, tentang modus-modus korupsi yang dilakukan kepala daerah. Setidaknya ada tiga modusnya: Pertama, menjual perizinan. Kepala daerah biasanya memanfaatkan permintaan perizinan yang diajukan untuk mendapatkan sejumlah uang.
Kedua, pengisian jabatan di daerah. Dalam pengisian jabatan di daerah, ini sering menjadi celah korupsi. Ketiga, pengadaan barang dan jasa. Dalam banyak kasus, kepala daerah meminta sejumlah uang dari para kontraktor penyedia barang dan jasa jika mereka ingin mendapatkan proyek atau pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah daerah. Dan modus ini yang paling banyak dilakukan.
Jika tiga modus itu diperas, maka hulunya adalah kekuasaan dan kewenangan. Kepala daerah punya kekuasaan dan kewenangan. Untuk melakukan apa pun. Dari sini lah setan mulai bekerja. Membisiki telinga para kepala daerah, untuk menggunakan kekuasaan dan kewenangannya demi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Punya kekuasaan dan kewenangan memberikan izin, menentukan kontraktor, menentukan pejabat, dan kewenangan-kewenangan lainnya, rasanya rugi jika tak disertai dengan penarikan uang. Godaan akan semakin besar untuk menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan, jika dikaitkan dengan biaya pilkada langsung yang semakin tinggi.
Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pernah merilis data, untuk menjadi walikota/bupati, dibutuhkan biaya mencapai Rp 20 miliar – Rp 30 miliar. Sedangkan untuk menjadi gubernur, berkisar antara Rp 20 miliar – Rp 100 miliar.
Jadi, yang menyebabkan korupsi kepala daerah seperti tak ada kapok-kapoknya dilakukan, adalah adanya interaksi antara kekuasaan dan kewenangan dengan biaya pilkada langsung yang semakin mahal. Kepala daerah yang baru terpilih, seringkali tersandera oleh kewajiban untuk membayar hutang-hutangnya selama membiayai pilkada yang dimenanginya. Kepala daerah yang ingin maju lagi dalam pilkada berikutnya, maka harus putar otak untuk mencari biaya sebesar-besarnya.
Jadi, interaksi antara kekuasaan dan kewenangan dengan tingginya biaya pilkada langsung, seakan seperti lingkaran setan yang terus berputar dan sulit dicari ujungnya.
Soal kekuasaan dan kepemimpinan ini, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat: “Kami tidak menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya. Dan tidak pula kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya” (HR Bukhari dan Muslim).
Dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW juga pernah memberikan nasihat: “Janganlah engkau meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberi tanpa memintanya, niscaya engkau akan disertai Tuhan. Namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu, niscaya Tuhan tidak akan menyertaimu,”.
Apakah semakin banyaknya pemimpin yang terlibat korupsi, ini adalah karena kita mengabaikan nasihat-nasihat tersebut?
Lord Acton (1833-1902) pernah memprediksi, dan prediksinya terbukti benar: “Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely” (kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan absolut, korupnya juga absolut).
Rupanya, sebagai rakyat, kita perlu setiap saat menyelipkan doa, agar kita diberikan pemimpin yang tidak korup. Pemimpin yang jujur, adil, visioner dan amanah. Untuk sementara, harapan ini mungkin masih menjadi mimpi. (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)


