Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diperpanjang untuk kali keenam selama dua bulan terakhir, relatif efektif mengurangi aktivitas masyarakat. Termasuk pengumpulan massa dalam jumlah besar yang praktis ditiadakan.
Jangan coba-coba melanggarnya. Sudah banyak yang mendapat sanksi karena tak mengindahkannya. Nekat menggelar hajatan, dibubarkan. Warung nekat buka di atas jam operasional bisa disemprot air, ditutup paksa, atau bisa juga kena denda.
Seperti namanya, PPKM memang ditujukan untuk membatasi kegiatan masyarakat. Apapun itu. Terutama yang memicu penularan Covid-19. Atas nama kerawanan penularan ini pula, semuanya dilarang.
Sebelum PPKM, masih didapati beberapa aksi damai di sejumlah daerah. Tetapi, selama PPKM kegiatan tersebut dilarang. Di Kediri, bulan lalu sempat muncul kabar di media sosial tentang rencana aksi demo. Agendanya menyoal PPKM dan penanganan Covid-19.
Realisasinya? Sudah bisa ditebak. Aksi tersebut batal digelar. Tetapi, apakah protes masyarakat bisa dibendung selama PPKM? Jawabannya tidak. Setelah aksi protes dengan cara demo dilarang, media protes lainnya bermunculan.
Yang paling marak belakangan adalah aksi protes lewat mural. Cara kreatif ini ditempuh setelah cara-cara konvensional tidak memungkinkan dilaksanakan selama PPKM. Gambar-gambar dan tulisan bernada protes banyak didapati di sejumlah daerah. Mulai Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Jogjakarta, dan banyak daerah lainnya.
Para ‘seniman’ ini menuangkan kekecewaan dan kegundahan mereka akan kondisi Indonesia dengan cara cantik. Artistik. Di satu sisi mereka marah, di sisi lain ada nilai seni yang bisa dinikmati bersama.
Dari banyak mural yang beredar, ada satu gambar mural di Magelang, Jawa Tengah yang sangat menarik perhatian saya. Yakni, gambar seorang pria berkacamata yang sedang mencuci tangan di air keran. Di saat yang sama, batok kepalanya terbuka dan otaknya diambil oleh pria berjas hitam tanpa wajah.
Di samping gambar itu ada tulisan, “We wash our hand and politicians wash our brains”. Mural ini hanya terdiri dari satu gambar yang tidak terlalu besar, tulisannya juga tidak banyak. Tetapi maknanya sangat dalam.
Mural karya Gindring Waste yang berjudul Brainwash ini mengkritik langkah politikus yang dinilai lamban dalam menangani Covid-19. Menyepelekan Covid-19 di awal pandemi. Gambar di tembok bangunan bekas kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga mempertanyakan kesungguhan politikus menangani pandemi.
Dia menyoal langkah pemerintah yang dinilai kurang tas-tes. Membandingkannya dengan negara lain yang dinilai lebih tegas mengambil sikap terkait penanganan pandemi Covid-19.
Bukan mural Gindring yang ingin saya bahas panjang di sini. Melainkan, fenomena kemunculan mural-mural di berbagai daerah sebagai media protes serupa. Serta, respons pemerintah menghadapi hal tersebut.
Ibarat demonstrasi ke institusi pemerintah, idealnya demonstran ditemui, ditampung asiprasinya. Selanjutnya memberi penjelasan tentang kebijakan terkait untuk menindaklanjutinya. Akhirnya, seperti yang terlihat dalam demo-demo selama ini, demonstran membubarkan diri dengan tertib karena aspirasinya telah tersalurkan.
Protes lewat mural pun seharusnya ditangani demikian. Bukan berarti pemerintah harus menjawabnya dengan mural juga. Melainkan, bisa memberi penjelasan kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan baru dalam penanganan Covid-19.
Yang lebih penting lagi, meyakinkan masyarakat bahwa langkah yang mereka ambil bisa membawa Indonesia keluar dari pandemi dan perekonomian bangkit lagi. Dalam kondisi yang serbasulit seperti sekarang, itu memang bukan hal yang mudah. Saya yakin, pemerintah juga sudah berupaya semaksimal mungkin.
Tetapi, di sisi lain, masyarakat yang sudah menahan selama lebih dari setahun memiliki batas ‘kesabaran’. Ribuan atau bahkan jutaan orang yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, dipastikan harus jungkir balik menjaga agar periuk di rumahnya tetap terisi.
Keluarga yang harus kehilangan kerabatnya akibat korona juga harus menanggung duka. Korupsi bantuan sosial (bansos) oleh salah seorang menteri, praktik pemotongan bantuan yang terjadi di berbagai daerah sungguh melukai nalar masyarakat.
Kemunculan mural-mural bernada protes di sejumlah daerah ini hanya sebagian kecil saja. Protes dalam diam yang dilakukan mayoritas masyarakat justru lebih berbahaya. Aksi diam mayoritas masyarakat bisa saja dibarengi dengan trust atau kepercayaan yang hilang.
Jika sudah demikian, aksi menghapus mural yang dilakukan di beberapa lokasi tidak ada artinya. Toh, itu hanya sebagian kecil luapan kekecewaan. Akan tetap banyak bermunculan gambar-gambar baru di tempat lain.
Yang lebih penting dan harus segera dilakukan adalah meyakinkan masyarakat. Memastikan kebijakan yang diambil dalam penanganan Covid-19 benar-benar tepat sasaran. Alokasi anggaran yang proporsional tanpa terkontaminasi kepentingan-kepentingan tertentu.
Jika sudah demikian, tidak perlu lagi ada praktik penghapusan mural. Gambar-gambar di tembok itu akan dengan sendirinya berubah, seiring dengan kepuasan masyarakat. (Penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri).
