29 C
Kediri
Saturday, December 3, 2022

Oleh: Zahra Wanisa

Melawan Diabetes, Sinergikan Strategi Kebijakan untuk Menang

- Advertisement -

Setiap 14 November, kita memperingati World Diabetes Day (WDD). Peringatan tersebut sebagai pengingat bahwa ada kekhawatiran meningkatnya ancaman penyakit diabetes.

Tahun 2021, International Diabetes Federation (IDF) melaporkan bahwa sekitar 537 juta jiwa populasi dunia mengidap diabetes. Baik tipe 1 maupun 2. Diprediksi, jumlah tersebut masih terus meningkat setiap tahun.

Jika tidak segera ditangani, diabetes menjadi penyakit yang sangat serius. Apalagi diabetes merupakan jenis penyakit kronis. Penyakit diabetes ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Itu terjadi karena pankreas tidak dapat memproduksi insulin dalam jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh.

Insulin merupakan hormon yang mengendalikan kadar gula dalam darah, sehingga ketika tubuh tidak mendapatkan hormon insulin yang sesuai menyebabkan tubuh tidak dapat mengelola glukosa dengan baik dan menumpuk di dalam darah.

Penyakit diabetes memiliki dampak kepada anggota vital tubuh yang lain seperti jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Kerusakan pada anggota tubuh vital tersebut dapat menyebabkan komplikasi dan jika tidak ditangani dapat menyebabkan kematian.

- Advertisement -

Di masa pandemi Covid-19 yang sebenarnya belum selesai sepenuhnya, seseorang dengan komorbiditas, termasuk pengidap diabetes, berisiko tinggi menerima rasa sakit tambahan oleh infeksi virus. Sisi lainnya, kini seluruh dunia telah dikejutkan oleh penelitian bahwa penyitas Covid-19 memiliki risiko lebih tinggi untuk terdiagnosis diabetes.

Pada dasarnya, upaya kesehatan melawan diabetes dapat ditempuh oleh seseorang melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilatif (PPKR). Promotif artinya meningkatkan kesehatan melalui perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Baca Juga :  Bencana di Mata Air Anak Macan

Kemudian preventif adalah mendeteksi dini untuk mencegah diabetes. Sementara kuratif merupakan penyembuhan penyakit dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan dan rehabilitatif diartikan sebagai pemulihan kesehatan pasca diabetes dengan menerapkan kembali PBHS.

Namun demikian, risiko terkena diabetes tidak cukup dihindari oleh seseorang yang belum mengenal PPKR. Pada 2020, World Health Organization (WHO) telah memperkenalkan global diabetes compact sebagai langkah komprehensif dan inklusif dalam mendukung penerapan program negara untuk mencegah dan mengelola diabetes.

Melansir IDF 2021, Indonesia menempati peringkat 5 negara dengan jumlah pengidap diabetes terbanyak di dunia dan peringkat 6 negara dengan jumlah kematian terbanyak akibat diabetes. Dengan jumlah pengidap diabetes di Indonesia sebanyak 19,5 juta jiwa pengidap diabetes dan 23,6 ribu jiwa meninggal karena diabetes.

Peraturan pencantuman informasi kandungan gula garam dan lemak serta pesan kesehatan pada pangan olahan pangan siap saji oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, tak cukup menghambat peningkatan jumlah pengidap diabetes.

Jika kebijakan tentang perlawanan terhadap diabetes tidak dibenahi dan dioptimalkan, IDF telah memprediksikan Indonesia pada 2045 memiliki 26,8 juta jiwa pengidap diabetes atau meningkat 146 persen dari 2021.

Penelitian oleh Bachtiar, Edward, Candi, dan Sarena 2020 yang terbit di European Journal of Public Health menganalisis penilaian perspektif pemangku kepentingan terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan diabetes Indonesia, mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan terkait diabetes belum optimal oleh karena ancaman internal (keterbatasan tenaga kesehatan, kerja tim yang tidak efektif, dan anggaran terbatas) dan ancaman eksternal (kesadaran masyarakat Indonesia dan komitmen dari seluruh stakeholders).

Baca Juga :  Butuh Aksi Nyata, Bukan Wacana

Karenanya, Pemerintah Indonesia harus menambah perhatian dan berstrategi terhadap permasalahan kesehatan khususnya melawan diabetes. Setidaknya ada empat rekomendasi strategi yang bisa diterapkan. Yakni, mengacu pada aspek sosial budaya, ekonomi, hukum dan politik.

Pertama, sosial budaya dengan membentuk dan mengembangkan program edukasi perilaku konsumsi dan hidup sehat kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Terlebih terhadap penekanan perilaku konsumsi makanan atau minuman tinggi gula sebagai sumber utama penyakit diabetes, gula darah tinggi, obesitas dan penyakit lainnya. Kedua, ekonomi dengan menambah porsi lebih besar pembiayaan diabetes melalui pengeluaran dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan mengimplementasikan kebijakan fiskal untuk pajak tambahan terhadap produk berpemanis.

Ketiga, hukum dengan merumuskan, membentuk dan menetapkan peraturan tentang batas keamanan produk berpemanis dan sanksi pelanggarannya bagi produsen yang memproduksi melewati batas keamanan. Keempat politik dengan melakukan kolaborasi dan kerja sama antar lembaga pemerintahan, lembaga nonpemerintahan, organisasi masyarakat dan masyarakat umum untuk bersama-sama berkomitmen mencegah dan memerangi endemi diabetes.

Guna mengoptimalkan keberhasilannya, diharapkan Pemerintah dapat menyinergikan semua strategi kebijakan menjadi suatu sistem yang utuh untuk mengatasi permasalahan terkait penyakit diabetes di Indonesia. (Penulis adalah ASN di Sekretariat Jenderal DPR RI yang kini sedang mengambil program Pascasarjana di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia)

 

 

 

 

 

- Advertisement -

Setiap 14 November, kita memperingati World Diabetes Day (WDD). Peringatan tersebut sebagai pengingat bahwa ada kekhawatiran meningkatnya ancaman penyakit diabetes.

Tahun 2021, International Diabetes Federation (IDF) melaporkan bahwa sekitar 537 juta jiwa populasi dunia mengidap diabetes. Baik tipe 1 maupun 2. Diprediksi, jumlah tersebut masih terus meningkat setiap tahun.

Jika tidak segera ditangani, diabetes menjadi penyakit yang sangat serius. Apalagi diabetes merupakan jenis penyakit kronis. Penyakit diabetes ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Itu terjadi karena pankreas tidak dapat memproduksi insulin dalam jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh.

Insulin merupakan hormon yang mengendalikan kadar gula dalam darah, sehingga ketika tubuh tidak mendapatkan hormon insulin yang sesuai menyebabkan tubuh tidak dapat mengelola glukosa dengan baik dan menumpuk di dalam darah.

Penyakit diabetes memiliki dampak kepada anggota vital tubuh yang lain seperti jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Kerusakan pada anggota tubuh vital tersebut dapat menyebabkan komplikasi dan jika tidak ditangani dapat menyebabkan kematian.

Di masa pandemi Covid-19 yang sebenarnya belum selesai sepenuhnya, seseorang dengan komorbiditas, termasuk pengidap diabetes, berisiko tinggi menerima rasa sakit tambahan oleh infeksi virus. Sisi lainnya, kini seluruh dunia telah dikejutkan oleh penelitian bahwa penyitas Covid-19 memiliki risiko lebih tinggi untuk terdiagnosis diabetes.

Pada dasarnya, upaya kesehatan melawan diabetes dapat ditempuh oleh seseorang melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilatif (PPKR). Promotif artinya meningkatkan kesehatan melalui perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Baca Juga :  Penyintas Diabetes Asal Kediri Akui Layanan JKN Sangat Baik

Kemudian preventif adalah mendeteksi dini untuk mencegah diabetes. Sementara kuratif merupakan penyembuhan penyakit dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan dan rehabilitatif diartikan sebagai pemulihan kesehatan pasca diabetes dengan menerapkan kembali PBHS.

Namun demikian, risiko terkena diabetes tidak cukup dihindari oleh seseorang yang belum mengenal PPKR. Pada 2020, World Health Organization (WHO) telah memperkenalkan global diabetes compact sebagai langkah komprehensif dan inklusif dalam mendukung penerapan program negara untuk mencegah dan mengelola diabetes.

Melansir IDF 2021, Indonesia menempati peringkat 5 negara dengan jumlah pengidap diabetes terbanyak di dunia dan peringkat 6 negara dengan jumlah kematian terbanyak akibat diabetes. Dengan jumlah pengidap diabetes di Indonesia sebanyak 19,5 juta jiwa pengidap diabetes dan 23,6 ribu jiwa meninggal karena diabetes.

Peraturan pencantuman informasi kandungan gula garam dan lemak serta pesan kesehatan pada pangan olahan pangan siap saji oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, tak cukup menghambat peningkatan jumlah pengidap diabetes.

Jika kebijakan tentang perlawanan terhadap diabetes tidak dibenahi dan dioptimalkan, IDF telah memprediksikan Indonesia pada 2045 memiliki 26,8 juta jiwa pengidap diabetes atau meningkat 146 persen dari 2021.

Penelitian oleh Bachtiar, Edward, Candi, dan Sarena 2020 yang terbit di European Journal of Public Health menganalisis penilaian perspektif pemangku kepentingan terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan diabetes Indonesia, mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan terkait diabetes belum optimal oleh karena ancaman internal (keterbatasan tenaga kesehatan, kerja tim yang tidak efektif, dan anggaran terbatas) dan ancaman eksternal (kesadaran masyarakat Indonesia dan komitmen dari seluruh stakeholders).

Baca Juga :  Bencana di Mata Air Anak Macan

Karenanya, Pemerintah Indonesia harus menambah perhatian dan berstrategi terhadap permasalahan kesehatan khususnya melawan diabetes. Setidaknya ada empat rekomendasi strategi yang bisa diterapkan. Yakni, mengacu pada aspek sosial budaya, ekonomi, hukum dan politik.

Pertama, sosial budaya dengan membentuk dan mengembangkan program edukasi perilaku konsumsi dan hidup sehat kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Terlebih terhadap penekanan perilaku konsumsi makanan atau minuman tinggi gula sebagai sumber utama penyakit diabetes, gula darah tinggi, obesitas dan penyakit lainnya. Kedua, ekonomi dengan menambah porsi lebih besar pembiayaan diabetes melalui pengeluaran dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan mengimplementasikan kebijakan fiskal untuk pajak tambahan terhadap produk berpemanis.

Ketiga, hukum dengan merumuskan, membentuk dan menetapkan peraturan tentang batas keamanan produk berpemanis dan sanksi pelanggarannya bagi produsen yang memproduksi melewati batas keamanan. Keempat politik dengan melakukan kolaborasi dan kerja sama antar lembaga pemerintahan, lembaga nonpemerintahan, organisasi masyarakat dan masyarakat umum untuk bersama-sama berkomitmen mencegah dan memerangi endemi diabetes.

Guna mengoptimalkan keberhasilannya, diharapkan Pemerintah dapat menyinergikan semua strategi kebijakan menjadi suatu sistem yang utuh untuk mengatasi permasalahan terkait penyakit diabetes di Indonesia. (Penulis adalah ASN di Sekretariat Jenderal DPR RI yang kini sedang mengambil program Pascasarjana di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia)

 

 

 

 

 

Artikel Terkait

Zikir dengan Biji Tasbih

Zikir dengan Biji Tasbih

NU Menyorot Perubahan

Hukum Gunakan Tato Henna

Peran Teknologi dan Web dalam Akuntansi

Most Read


Artikel Terbaru

/