JP Radar Kediri– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi memasuki masa jeda operasional selama momen Idul Fitri 2026.
Menariknya, kebijakan penghentian sementara penyaluran ini disebut mampu menghemat anggaran negara dalam jumlah besar, yakni sekitar Rp5 triliun.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) juga mulai memperkuat pengawasan dengan menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran program MBG tetap berjalan transparan dan tepat sasaran hingga ke tingkat pelaksana di daerah.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, operasional MBG untuk anak sekolah telah berakhir sejak 13 Maret 2026. Sementara untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, penyaluran dilakukan hingga menjelang masa libur Lebaran.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Bidik Efisiensi Anggaran MBG 2026, Bagaimana Nasib Jatah Makan Bergizi Gratis?
"Untuk yang Idul Fitri, perlu saya sampaikan bahwa untuk anak sekolah, penyaluran terakhir tanggal 13 Maret 2026 kemarin. Nah, kemudian untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita terakhir hari ini. Setelah itu, kita akan merayakan Idul Fitri, dan Program MBG akan kembali operasional tanggal 31 Maret 2026, itu kurang lebih sekitar Rp5 triliun dihemat dengan seperti itu," ujar Dadan usai bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta.
Selama masa jeda tersebut, program MBG akan kembali beroperasi pada 31 Maret 2026 setelah periode Lebaran berakhir.
Untuk menjaga pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, penyaluran bantuan dilakukan lebih awal sebelum libur dimulai. Bantuan diberikan dalam bentuk paket makanan yang mencakup beberapa hari ke depan.
"Pendistribusiannya dilakukan pada hari terakhir pendistribusian sebelumnya, yaitu pada hari Selasa, 17 Maret 2026, berupa satu paket kemasan makanan sehat ditambah dengan tiga paket bundling kemasan sehat untuk MBG alokasi hari Rabu, 18 Maret 2026 sampai Jumat, 20 Maret 2026," jelas Dadan.
Baca Juga: Begini Nasib Dua Dapur MBG di Ponorogo Usai Pengelola Mengaku Cucu Menteri
Selain itu, BGN juga memperkuat pengawasan dengan melibatkan unsur Kejaksaan, termasuk dari bidang intelijen, guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
"Saya juga meminta ada komponen dari Kejagung yang kami tugaskan untuk ikut menjadi salah satu pejabat untuk memperkuat BGN di pusat, pejabatnya eselon dua dan hingga saat ini baru satu orang, tadi itu yang saya bicarakan dengan Jaksa Agung dan Jamintel," pungkasnya.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil